Menteri Sudirman enggan tanggapi penggeledahan di SKK Migas
Merdeka.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said enggan menanggapi penggeledahan terhadap kantor Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) oleh Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri. Penggeledahan ini dilakukan sejak pukul 16.00 WIB.
"Saya baru menjabat 6 bulan, ini kasus lama. Jadi info yang lebih jelasnya tanya sama pihak Bareskrim tentang kasus ini," ujar Sudirman kepada wartawan di Jakarta, Selasa (5/5).
Seperti diketahui, Mabes Polri melakukan penggeledahan di Kantor SKK Migas, Wisma Mulia, Jakarta. Penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi penjualan kondensat pada 2009 yang merugikan negara hampir mencapai Rp 2 triliun.
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Bagaimana Kejaksaan Agung teliti kasus? 'Tim Penyidik mendapatkan alat bukti yang cukup untuk menetapkan RD selaku Direktur PT SMIP sebagai tersangka,' ujarnya seperti dilansir dari Antara.
-
Kenapa kantor PT Hutama Karya digeledah? Penyidik mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK.
-
Apa yang sedang diselidiki KPK? Didalami pula, dugaan adanya penggunaan kendali perusahaan tertentu oleh saksi untuk mengikuti proyek pengadaan di Kementan RI melalui akses dari Tersangka SYL,' ungkap Ali.
-
Apa kasus yang sedang diselidiki? Pemerasan itu berkaitan dengan penanganan kasus dugaan korupsi di Kementan tahun 2021 yang tengah ditangani KPK.
-
Kasus korupsi apa yang sedang diusut Kejagung? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022. Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pemeriksaan sejumlah saksi terkait kasus rasuah impor emas, yakni perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas tahun 2010 sampai dengan 2022.
Mengetahui kantornya digeledah, Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi meminta kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dan pegawai SKK Migas tidak resah dengan penggeledahan oleh Bareskrim Polri. Kontraktor migas dan pegawainya diminta tetap fokus mengerjakan tugas utama produksi migas.
"Dari sekitar jam tiga sore sampai sekarang dan mungkin sampai malam dan besok pagi kantor SKK Migas sedang digeledah penyidik Bareskrim. Tidak perlu ada yang dikhawatirkan," ujar Amien dalam tatap muka dengan para KKKS yang digelar di Kantor SKK Migas, Jakarta.
Sementara itu, Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Budi Waseso mengatakan, penggeledahan kantor SKK Migas merupakan satu dari tiga kasus besar yang tengah dibidik polisi. Kasus di SKK Migas ini terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan oleh PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) pada 2008 hingga 2011 lalu.
"Ini baru satu. Dua lagi belum ya. Tenang saja," kata Komjen Budi di Mabes Polri, Jakarta.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sekretaris Daerah Kota Semarang Iswar Aminuddin mengaku belum ada komunikasi dengan wali kota pascapenggeledahan KPK.
Baca SelengkapnyaKejagung dikabarkan memanggil Airlangga Hartarto diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO.
Baca SelengkapnyaPemanggilan terhadap Airlangga rencananya dijadwalkan pada sore hari sekitar pukul 16.00 WIB. Namun, ia belum bisa memastikan apakah bakal hadir atau tidak.
Baca SelengkapnyaSumadi bersaksi dalam kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah pada tahun 2015-2022.
Baca SelengkapnyaAirlangga masih diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi izin ekspor Minyak Sawit Mentah dan turunannya, termasuk minyak goreng periode 2021-2022
Baca SelengkapnyaAktivitas pelayanan publik di Kantor Disdukcapil Kota Semarang tetap berjalan sebagaimana mestinya saat penyidik KPK melakukan penggeledahan.
Baca SelengkapnyaPernyataan ini disampaikan Trenggono usai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama lebih dari dua jam.
Baca SelengkapnyaPenggeledahan terkait kasus dugaan suap proyek dan perizinan yang menjerat Gubernur nonaktif Malut Abdul Gani Kasuba.
Baca SelengkapnyaDia disebut tidak mengetahui potensi kekayaan alam di wilayah yang dipimpinnya itu.
Baca SelengkapnyaKemenhub meminta KPK menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap Budi Karya.
Baca SelengkapnyaPemanggilan dan pemeriksaan dipastikan tetap menjunjung tinggi asas hukum yang berkeadilan.
Baca SelengkapnyaUsai diperiksa, Tom Lembong enggan untuk memberikan komentar.
Baca Selengkapnya