Menteri Susi dikabarkan beli pulau kecil di Aceh secara ilegal

Merdeka.com - Kontroversi yang menimpa Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti dalam kabinet Kerja Jokowi-JK tak ada habis-habisnya. Beredar informasi pada masyarakat bahwa menteri nyentrik ini membeli sebuah pulau di Simeulue, Aceh secara ilegal.

Isu itu terus beredar di tengah-tengah masyarakat dan bahkan tidak sedikit yang mencibir persoalan tersebut. Informasi yang berhasil merdeka.com himpun, justru dikabarkan pulau bernama Sevelak itu sudah berganti nama menjadi Pulau Susi.

Seperti diketahui, Kabupaten Simeulue yang berada di pulau terluar Indonesia ini memiliki potensi laut yang banyak. Terutama potensi udang lobster yang harganya selangit. Bahkan harga udang itu bisa mencapai Rp 300.000 hingga 1.000.000 per Kg.

Pulau Sevelak ini berada dalam Kecamatan Teupah Barat yang diperkirakan luas wilayahnya mencapai 500 meter persegi lebih. Pulau itu kini tumbuh pohon kelapa liar dan dikelilingi oleh batu karang. Daerah laut yang memiliki batu karang menjadi tempat hidup udang lobster.

Pulau Sevelak itu bisa dijangkau melalui Desa Salur dan Desa Lasengalu. Bisa juga ditempuh dari beberapa desa lainnya dengan menempuh perjalanan laut sekitar dua jam perjalanan.

Di pulau itu juga sekarang sangat dikenal menjadi pusat bisnis udang lobster dan juga adanya budidaya udang yang mahal tersebut. Biasanya udang lobster itu diangkut menggunakan pesawat Susi Air miliknya sendiri.

Menyikapi isu miring itu, merdeka.com melakukan konfirmasi pada Pemerintah Aceh selaku penanggung jawab administrasi wilayah Aceh. Kepala Biro Humas Pemerintah Aceh, Mahyuzar membenarkan adanya isu tersebut.

"Benar, saya sudah dengar itu," kata Mahyuzar, Jumat (14/11) via telephone.

Kendati demikian, Mahyuzar meminta waktu untuk memastikan sejarah kepemilikan pulau Sevelak di Simeulue sudah dibeli oleh Susi dengan cara di bawah tangan itu. Hal ini karena, saat ini dirinya bersama pihak terkait tengah berkomunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Simeulue perihal itu.

"Sedang kita cari informasi kebenarannya, tentunya ini tidak boleh terjadi," jelasnya.