Menteri Susi minta Indonesia keluar dari G20, ini kata JK
Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menilai keanggotaan Indonesia dalam Group of Twenty (G20) tidak menguntungkan Indonesia. Oleh sebab itu, dirinya mengusulkan Indonesia keluar dari keanggotaan G20.
Terkait hal ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, status Indonesia sebagai anggota G20 ditentukan oleh Presiden. "Kan yang menentukan keluar atau tidaknya kan presiden kan. Minta boleh saja semua orang berpendapat begitu," kata JK di Istana Wakil Presiden, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (14/11).
JK menegaskan, Indonesia tidak pernah meminta menjadi anggota G20. Oleh sebab itu, Indonesia tidak bisa dengan mudah meminta keluar.
-
Kenapa Jokowi tidak ikut campur dalam kabinet? 'Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024,' kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Siapa yang menolak Gubernur Jakarta ditunjuk Presiden? Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari menegaskan, pihaknya menolak mekanisme penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden.
-
Kenapa Jokowi tidak diundang ke Rakernas PDIP? Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak diundang dalam rapat kerja nasional (rakernas) ke-5 PDIP pada pekan ini. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut, partainya tidak ada refleksi khusus dalam rakernas karena ketidakhadiran Jokowi.'Tidak ada refleksi khusus atas tidak adanya Pak Jokowi,' kata Hasto di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5).
-
Kenapa Prabowo tidak mau pilih Menteri Keuangan dari partai? 'Saya rasa Pak Prabowo juga akan mempertimbangkan itu. Artinya dia tidak akan ambil orang sembarangan. Tidak akan ambil orang partai, saya pikir itu. Lebih merupakan harapan,' kata Faisal.
-
Kenapa Kolonel Bambang menolak jadi jenderal? Bambang menolak menerima begitu saja pangkat jenderal dari presiden, tanpa prosedur yang berlaku. Itu justru akan membuatnya dicemooh oleh sesama perwira dan merusak sistem yang berlaku.
-
Kenapa Indonesia tidak menarik pasukannya dari Lebanon? 'Prinsipnya, kami akan mengikuti keputusan PBB,' ujarnya, sambil menyatakan bahwa Kemlu RI dan TNI terus berkoordinasi untuk menyiapkan rencana kontingensi.
"Tapi G20 itu bukan minta dan tidak minta, itu fakta, jadi kita tidak ada yang minta Indonesia masuk G20 tidak, cuma ekonomi kita besarnya dia punya GDP-nya, ekonominya, masuk ke yang 16-17 otomatis masuk. Indonesia tidak pernah minta, karena tidak pernah minta kenapa mau keluar?" papar JK.
JK memaparkan beberapa keuntungan yang diperoleh Indonesia sebagai negara anggota G20. "Di samping kita menilai ekonomi kita cukup besar, selalu ada konsultasi bagaimana ekonomi maju, dan kita ekonomi internasional kita atur dengan baik supaya ada keadilannya," tutup JK.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melihat masuknya Indonesia dalam forum 20 negara perekonomian terbesar dunia itu tidak ada manfaatnya. Susi justru melihat kerugian yang harus diterima Indonesia. Kerugian itu harus dialami di sektor kelautan.
Semisal, nilai ekspor Tuna Indonesia mencapai USD 700 juta. Gara-gara G20, Indonesia tidak dapat kemudahan zero persen tarif dan harus membayar tarif 14 persen dengan nilai USD 105 juta.
"Masuk G20 tidak ada untungnya untuk kelautan kita. Karena ini kita jadi kena impor tarif. Padahal nilai udang kita saja mencapai miliaran dolar Amerika. Kemudian ada impor tarif beberapa, tidak ada untungnya dibantu G20," ucap Susi dalam dialog bersama pengusaha di KKP, Jakarta, Selasa (11/10).
Susi menyindir pemerintahan SBY yang membanggakan kinerja pemerintah berhasil membawa Indonesia masuk G20. Menurut Susi, Indonesia tidak perlu gengsi dan sombong karena berada dalam organisasi G20. Apalagi Indonesia hanya jadi negara penggembira dan tidak memiliki pengaruh kuat. Bahkan keputusan mereka cenderung merugikan Indonesia.
"Kita tidak perlu sombong. Kalau duit hilang buat apa. Kita di G20 tidak bisa kasih keputusan apa-apa karena kita bukan negara G8. Kita pengikut penggembira saja," tegasnya. (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut Menko Polhukam Mahfud MD, Indonesia berhak mengusir mereka
Baca SelengkapnyaKejagung menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi bahwa Jaksa Agung tak boleh pengurus partai politik.
Baca SelengkapnyaGus Ipul menggantikan Risma yang mengundurkan diri karena ikut kontestasi Pilkada Jawa Timur 2024.
Baca SelengkapnyaMenurut KPU RI, hal itu tidak relevan sebab Jokowi bukan bagian dari peserta pemilu.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi meminta hal tersebut ditanyakan langsung pada Ketua MPR Ahmad Muzani.
Baca SelengkapnyaTidak banyak yang dikatakan Jokowi saat diminta tanggapan terkait rasa sedih PDIP.
Baca SelengkapnyaJK mengatakan, partai politik didirikan sebagai kendaraan politik untuk mendapatkan kekuasaan dan kewenangan.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi gregetan disebut dengan julukan Lurah oleh banyak politisi.
Baca SelengkapnyaJokowi membantah ikut cawe-cawe soal isu Munaslub Golkar itu.
Baca SelengkapnyaDasco menegaskan, tidak ada pembicaraan terkait susunan kabinet antara Presiden Jokowi dengan Prabowo.
Baca SelengkapnyaJK mengapresiasi Jokowi yang menegaskan tidak akan ikut kampanye Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaIndonesia resmi jadi anggota penuh FATF ke-40 pada 27 Oktober 2023 lalu.
Baca Selengkapnya