Menteri Tjahjo tunggu surat resmi dari KPK soal status tersangka Zumi Zola

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menunggu surat resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait status Gubernur Jambi, Zumi Zola dalam kasus suap RAPBD 2018. Saat ini, beredar informasi Zumi Zola sudah menjadi tersangka dalam kasus tersebut.

"Kami tunggu keterangan dari KPK. Kami tunggu surat resminya," katanya di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (1/2).

Politikus PDI Perjuangan ini memastikan, dirinya akan memproses lebih lanjut jika sudah menerima surat status tersangka Zumi Zola.

"Kalau KPK sampaikan surat, kami proses," tegasnya.

Perlu diketahui, hingga saat ini KPK belum mengumumkan secara resmi status tersangka Zumi Zola dalam kasus suap RAPBD 2018. Namun, dalam surat pencegahan ke luar negeri terhadap Gubernur Jambi Zumi Zola, KPK menyebut sebagai tersangka.

Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi, Agung Sampurno saat dihubungi merdeka.com, Kamis (1/2), membenarkan bahwa Zumi Zola disebut sebagai tersangka dalam surat pencegahan tersebut.

"Tanggal 25 Januari 2018 kita sudah menerima surat permintaan perintah pencegahan atas nama beliau (Zumi Zola) dari KPK terkait kasus korupsi dan menerima hadiah atau janji terkait proyek-proyek di Provinsi Jambi. Kemudian dalam surat itu juga disebutkan status beliau sebagai tersangka," jelasnya.

Namun, ia tidak memberikan penjelasan lebih lanjut status tersangka Zumi Zola. Agung mengatakan, pihak Imigrasi hanya menindaklanjuti surat permintaan pencegahan ke luar negeri dari KPK itu dengan menarik paspor Zumi Zola.

"Di suratnya disebutkan seperti itu. Kalau status tersangka itu yang berwenang memberikan keterangan kan KPK," tandasnya.

Pihak Imigrasi menerima surat permintaan pencegahan ke luar negeri Zumi Zola dari KPK pada 25 Januari 2018. Terhitung sejak surat pencegahan itu diterbitkan Zumi Zola dicegah ke luar negeri selama enam bulan terkait kapasitas Zumi Zola yang diperlukan dalam proses penyidikan kasus korupsi menerima hadiah atau janji terkait proyek-proyek di Provinsi Jambi.

Dalam kasus RAPBD 2018, KPK telah menahan empat tersangka, yang diduga sebagai pihak pemberi suap yakni pelaksana tugas Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Erwan Malik dan Asisten Daerah III Provinsi Jambi, Saipudin serta pelaksana tugas Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi, Arfan. Sedangkan dari pihak legislatif yang telah telah ditahan yang diduga sebagai penerima suap, yakni Supriono anggota DPRD Provinsi Jambi dari fraksi PAN.

KPK sebelumnya telah mengamankan total uang dalam pengembangan operasi tangkap tangan (OTT) pada, Selasa (28/11) itu sebesar Rp 4,7 miliar. Diduga pemberian uang suap itu, agar anggota DPRD Provinsi Jambi bersedia hadir untuk pengesahan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018.