Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menteri Yasonna sebut kritik bukan penghinaan terhadap presiden

Menteri Yasonna sebut kritik bukan penghinaan terhadap presiden Menkum HAM Yasonna Hamonangan Laoly. ©2014 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Hamonangan Laoly, menilai Presiden Joko Widodo tidak anti kritik atas pemerintahan yang dikendalikan bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla. Namun soal penghinaan adalah hal lain, terlebih lagi penghinaan secara individu.

"Kritik enggak masuk (penghinaan). Kita butuh kritik. Penghinaan itu maksudnya menyangkut penghinaan pribadi. Mau medsos (media sosial) siapa saja itu," kata Yasonna, usai menghadiri peresmian perubahan nama Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Anak menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung, di Jalan Pacuan Kuda, Arcamanik, Bandung, Rabu (5/8).

Saat ini Presiden Jokowi berencana menghidupkan kembali pasal mengenai penghinaan dengan menyodorkan rancangan ke Dewan Perwakilan Rakyat supaya disahkan menjadi Undang-Undang. Padahal Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya telah menolak pasal itu dalam draft KUHPidana pada 2006, di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Yasonna menambahkan, pada masa pemerintahan SBY, usulan serupa beberapa kali sempat digulirkan. Pembahasan soal aturan hukum terkait penghinaan terhadap presiden sudah ada pada rezim sebelumnya. "Pasal itu sudah ada sebelumnya kok sekarang diributkan? Kan zaman SBY Undang-Undang KUHP sudah dibahas di DPR, masuk. Sekarang kok diributin?" ujar Yasonna.

Yasonna menjamin, rencana dalam usulan pasal itu beberapa ketentuannya akan berbeda dengan sebelumnya. Dia meyakini tidak ada kemunduran demokrasi bila pasal itu diterapkan.

"Kita sudah mengakomodasi apa yang diajukan MK. Kenapa? Kalau dulu itu ketentuannya itu delik umum, yang merasa menghina presiden itu langsung ditangkap. Sekarang jadi delik aduan," lanjut Yasonna.

Yasonna memastikan tidak akan ada pengekangan yang terjadi di era reformasi seperti ini. Sebab mengkritik tidak dikategorikan menghina kepala negara.

"Sekarang berbeda, ayat itu sudah mengakomodasi dan prinsip kesamaan di mata hukum. Kalau dulu zaman (mantan presiden) Soeharto tahulah. Ada yang menghina tanpa diadukan presiden ditangkap. Ini sifatnya berbeda. Kita bangsa beradab, bangsa yang menghargai hal itu," ucap Yasonna.

Yasonna menekankan, saat ini kedudukan semua orang di mata hukum sama. "Anda saja dihina, ya anda memiliki hak untuk melapor. Presiden juga sebagai individu punya hak, tapi presiden tidak pernah melakukan itu," ungkapnya.

Menurut Yasonna, pembahasan Undang-Undang itu penting supaya tidak terjadi diskriminasi. "Ini penting ke depan, sangat tidak adil dan diskriminatif kalau seperti itu. Presiden dikecualikan dengan pasal penghinaan," tutup Yasonna. (mdk/ary)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Menteri Yasonna: Jangan Jadikan Kebebasan Berpendapat Alasan Caci Maki Presiden
Menteri Yasonna: Jangan Jadikan Kebebasan Berpendapat Alasan Caci Maki Presiden

Yasonna menilai tak boleh membiarkan ada orang yang menghina Presiden dengan alasan kebebasan berpendapat.

Baca Selengkapnya
Yasonna Usai Dicopot Jokowi dari Menkum HAM: Jabatan Amanah, Tidak ada yang abadi
Yasonna Usai Dicopot Jokowi dari Menkum HAM: Jabatan Amanah, Tidak ada yang abadi

Yasonna mengaku sempat bertemu empat mata dengan Jokowi sebelum dicopot sebagai Menteri Hukum dan HAM.

Baca Selengkapnya
Menko Luhut Kesal Banyak Kritik Jelek Pemerintah, Ini Respons Anies Baswedan
Menko Luhut Kesal Banyak Kritik Jelek Pemerintah, Ini Respons Anies Baswedan

Anies menuturkan, ada tiga hal prinsip demokrasi. Yaitu kebebasan berbicara khususnya mengkritik pemerintah.

Baca Selengkapnya
Haris Azhar-Fatia Bebas, Hakim Singgung Sikap Rendah Hati Jokowi: Semoga Tuhan Melindungi Beliau
Haris Azhar-Fatia Bebas, Hakim Singgung Sikap Rendah Hati Jokowi: Semoga Tuhan Melindungi Beliau

Jokowi, kata Cokorda sering mendapat kritikan hingga cercaaan namun tak pernah menggubrisnya.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Terungkap! Rahasia 'Kuat' Presiden Jokowi: Jamu Sehat
VIDEO: Terungkap! Rahasia 'Kuat' Presiden Jokowi: Jamu Sehat

Presiden Jokowi memberi kata sambutan pada pembukaan Kongres XXV Persatuan Wartawan Indonesia 2023.

Baca Selengkapnya
Soal Rocky Gerung, PAN: Pak Jokowi Sudah Kebal Anggap Saja Hiburan
Soal Rocky Gerung, PAN: Pak Jokowi Sudah Kebal Anggap Saja Hiburan

Yandri menilai upaya pelaporan terhadap Rocky berlebihan. Meski dia mengakui hal tersebut wajar sebagai sebuah respons kontra.

Baca Selengkapnya
NasDem Kritik Pedas Rocky Gerung Dipolisikan: Demokrasi Tak Sehat Menjurus Otoriter
NasDem Kritik Pedas Rocky Gerung Dipolisikan: Demokrasi Tak Sehat Menjurus Otoriter

Taufik mendorong hukum jangan digunakan untuk menutup ruang demokrasi. Harus dibiasakan dalam negara demokrasi dengan kritik bahkan kecaman.

Baca Selengkapnya
Jokowi Anggap Kritik Media Jamu Sehat dan Energi Bagi Pemerintah: Ada Yang Halus, Pedas, dan Offside
Jokowi Anggap Kritik Media Jamu Sehat dan Energi Bagi Pemerintah: Ada Yang Halus, Pedas, dan Offside

Jokowi menyampaikan terima kasih kepada insan Pers yang selama ini memberi masukan dan mengkritik pemerintah.

Baca Selengkapnya
Ganjar ke Komedian: Silakan Kritik Saya, Tapi Kalau Dikritik Balik Jangan Marah
Ganjar ke Komedian: Silakan Kritik Saya, Tapi Kalau Dikritik Balik Jangan Marah

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menjelaskan kritik dari pejabat dalam bentuk menggiatkan sehingga kritik seorang pejabat ada batasnya.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Luhut Tegas Lawan Pengkritik: Jangan Kritik Semua Jelek, Pindah Saja dari Indonesia!
VIDEO: Luhut Tegas Lawan Pengkritik: Jangan Kritik Semua Jelek, Pindah Saja dari Indonesia!

Luhut bahkan meminta mereka untuk pindah dari Indonesia bila dianggap semua jelek.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Anies Tanggapi Komentar Jokowi Debat Serang Pribadi: Kok Presiden Ikut-ikutan?
VIDEO: Anies Tanggapi Komentar Jokowi Debat Serang Pribadi: Kok Presiden Ikut-ikutan?

Menurut Anies, tidak ada serang personal dalam debat tersebut

Baca Selengkapnya
Anies: Pemerintah Kalau Buat Kebijakan Harus Gunakan Akal Sehat
Anies: Pemerintah Kalau Buat Kebijakan Harus Gunakan Akal Sehat

Selain itu, kebijakan juga harus sesuai data dan fakta.

Baca Selengkapnya