Menteri Yuddy: 17 tahun PNS rapat di hotel, negara rugi sangat besar

Merdeka.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Yuddy Chrisnandi gencar melakukan sosialisasi surat edaran yang telah dia keluarkan, yang di antaranya berisi larangan kepada kementerian dan PNS di lembaga pemerintahan lainnya menyewa hotel untuk menggelar rapat. Larangan yang sempat menimbulkan kontroversi itu terus dia sosialisasikan. Hasilnya, saat ini tidak ada PNS yang berani menggelar acara di hotel-hotel kecuali alasan yang sangat mendesak.

Menurut Yuddy, dengan tidak melakukan rapat di hotel-hotel, pemerintah menghemat triliunan rupiah. Pemborosan anggaran pun bisa semakin ditekan. "Larangan rapat di hotel itu untuk mengubah perilaku, mengefisienkan anggaran, melatih kedisiplinan," kata Yuddy dalam wawancara khusus dengan merdeka.com dalam perjalanan dari Bandung ke Jakarta, Kamis (12/2) kemarin.

Yuddy menegaskan, selama 17 tahun terakhir, PNS membiasakan rapat-rapat di hotel-hotel mewah. Padahal mereka juga punya ruangan sendiri yang tak kalah bagusnya. Yang paling parah menurut Yuddy, menggelar acara di hotel mewah dianggap hal yang lumrah.

"17 Tahun selama ini PNS banyak rapat di hotel dan dianggap biasa. Padahal itu pemborosan anggaran luar biasa, penyalahgunaan wewenang, dan ada indikasi korupsi kuat, berdasarkan hasil laporan BPKP, laporan BIN, laporan manajer hotel yang selalu ada pembukuan ganda. Negara dirugikan sangat besar," ungkap Yuddy.

Selama ini, Yuddy pun telah menerapkan larangan rapat di hotel di kementerian yang dia pimpin. Hasilnya, selama dua bulan kementeriannya hemat Rp 4 miliar, demikian juga di kementerian lain seperti ESDM. "Ini terjadi kurang 3 bulan di pemerintahan Presiden Jokowi. Ini artinya apa? Sebenarnya aparatur kita disiplin, tapi tinggal bagaimana bisa konsisten," terang Yuddy.

Ditanya soal kementerian yang pernah dia pimpin juga pernah menggelar acara di Balai Kartini, Yuddy membela diri. (mdk/bal)