Menteri Yuddy akan tegor Airin izinkan mobil operasional untuk mudik

Merdeka.com - Kementerian PAN-RB memberlakukan larangan kendaraan operasional dipakai untuk mudik. Hal itu bertentangan dengan pernyataan Wali kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany, yang memperbolehkan kendaraan dinas digunakan oleh setiap instansi pemerintahan.

Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi mengaku akan menegur Airin. Menurutnya apa yang dilakukan Airin tak sesuai dengan peraturan yang ada.

"Kan di pusatnya sudah dilarang, nanti akan kita tegur, kendaraan operasional kan dipergunakan lewat APBN, APBN kan uang rakyat, pengelola APBN pemerintah, kebijakan pemerintah pusat, daerah kan dapat uang dari pemerintah pusat. Nah jadi dia harus mengikuti kebijakan pusat," kata Yuddy di Kementerian PAN-RB, Jakarta Selatan, Rabu (29/6).

Yuddy mengungkapkan, kendaraan operasional tidak boleh digunakan untuk aktivitas non kedinasan. Kecuali kendaraan yang melekat seperti kendaraan dinas yang dimilikinya.

"Kendaraan melekat dengan jabatan misal saya menteri, kendaraan melekat, saya mau nganter istri saya ke bandara misalnya boleh, nganter anak boleh tapi kan secara etis saya harus memilah-milah ini dinas atau bukan. Pejabat eselon 1 itu melekat. Kalau pegawai tidak boleh bawa mobil dinas," terangnya.

"Kalau kendaraan operasional itu kendaraan itu tidak diberikan untuk kepentingan pejabat, tetapi kepentingan kedinasan dan kendaraan tersebut harus di kantor. Misalnya mobil jemputan, atau mobil kijang, dia harus mengantar dokumen ke Setneg segera, nah dia pakai mobil ini. Tapi kalau pulang ke rumah tidak boleh dipakai. Sopir sekalipun dia hanya datang jam kantor ngantar sana sini dan setelah pulang jam kantor pulang tetep naik motor dan dikembalikan lagi mobilnya. Seperti sopir saya, enggak mungkin dia bawa mobil saya ke rumahnya kan," tambahnya.

Dia berharap pihak-pihak terkait bisa menaati peraturan yang ada. Jika ketahuan tetap nekat, akan diberikan peringatan hingga pemecatan.

"Bisa dari mulai peringatan, peringatan tertulis untuk menunda kenaikan pangkat, menurunkan pangkatnya, mencopot jabatannya, bahkan kalau sudah terlalu dan memalukan serta menjurus pidana melanggar disiplin akan diberhentikan. Itu kan sudah diatur dari dulu. Nah masalahnya aturan itu dulu ada tapi engga pernah diterapkan, nah sekarang jangan coba-coba," tutupnya.