Menteri Yuddy dianggap buat gaduh, JK sebut 'tutup semua koran saja'
Merdeka.com - Sejumlah kritikan datang terhadap laporan Kemenpan RB soal 'Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah' yang dilakukan oleh Menpan RB Yuddy Chrisnandi. Yuddy bahkan disebut bikin gaduh antar partai politik pendukung pemerintah karena tugas menilai kinerja dianggap kewenangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Namun Wapres Jusuf Kalla (JK) menegaskan apa yang dilakukan Menteri Yuddy tidak bikin gaduh. Menurut dia, wajar jika kritikan datang dari penilaian tersebut.
"Saya kira ndak lah (bikin gaduh). Kalau sesuatu kemudian ada yang protes dianggap kegaduhan ya kita tutup semua koran saja, karena yang bikin ini kan berita juga kan, yang kasih gaduh siapa? kan dimuat di media. Jadi kalau tidak ada berita Anda bingung juga itu sebenarnya kan. Coba kalau tidak ada berita, tapi begini," kata JK di kantornya, Jakarta, Rabu (6/1).
-
Kenapa Jokowi tidak ikut campur dalam kabinet? 'Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024,' kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Siapa menteri Jokowi yang dipanggil MK? Empat menteri itu meliputi Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
-
Apa sikap Jokowi terkait Jampidsus dikuntit? 'Sudah enggak ada masalah memang enggak ada masalah apa-apa,' imbuhnya.
-
Kenapa bukber Kabinet Jokowi tidak dihadiri semua menteri? Sangat terbatas, tidak semua menteri hadir termasuk dari PDIP, PKB dan NasDem.
-
Siapa yang melaporkan Pejabat Kemenhub? Laporan tersebut teregistrasi LP/B/2642/V/2024/SPKT/Polda Metro Jaya. AK dilaporkan dengan UU nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 a KUHP.
JK menganggap wajar laporan yang dilakukan oleh Kemenpan RB. Terlebih laporan akuntabilitas itu memang harus ada yang nomor satu dan nomor akhir. Namun JK sekali lagi menegaskan, bahwa penilaian itu untuk kementerian, bukan untuk menteri.
"Mesti ada nomor satu ya mesti ada nomor sekian. Bagaimana, masa mau nomor satu semua. Itu berarti untuk agar semua departemen kementerian bukan menteri ya, kementerian memperbaiki sistemnya. Jadi sistem ini, bukan orang," kata JK. (mdk/rnd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anggota Dewan Pers Yadi Hendriana menyebut, ada perbedaan mendasar antara KPI dengan Dewan Pers
Baca SelengkapnyaMoeldoko pun mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga suasana politik agar tetap damai, dengan tidak mencampuri urusan hukum.
Baca SelengkapnyaHuruf Y pada alfabet akan dihapus adalah tidak benar alias hoaks
Baca SelengkapnyaKetut menegaskan, hingga kini Burhanuddin masih menjalankan tugasnya sebagai Jaksa Agung.
Baca SelengkapnyaKejagung siap pecat anggota yang terbukti bersalah
Baca SelengkapnyaJokowi enggan berkomentar banyak soal putusan MKMK. Ternyata ada alasan khusus kenapa Jokowi irit bicara.
Baca SelengkapnyaKetua MKMK Jimly Asshiddiqie tak ingin mengungkap cara Anwar Usman membuka ruang intervensi soal putusan batas usia capres dan cawapres
Baca SelengkapnyaSYL tidak tahu bagaimana proses pelaksanaannya karena sedang dinas di luar negeri.
Baca SelengkapnyaCak Imin sebelumnya menilai pernyataan Menag Yaqut itu selayaknya omongan buzzer yang tidak pantas keluar dari mulut menteri.
Baca SelengkapnyaSYL yang duduk di kursi terdakwa perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementan, membantah keterangan saksi mahkota.
Baca SelengkapnyaHakim Konstitusi Anwar Usman menuding putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) untuk memperbaiki citra MK.
Baca SelengkapnyaKPK menyebut tak berdaya mencegahnya ucapan seorang pejabat negara terkait kasus di lembaganya.
Baca Selengkapnya