Menteri Yuddy minta pejabat aparatur sipil negara rajin blusukan

Merdeka.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi mengajak pimpinan Pemerintah Kota Makassar, mulai dari Walikota sampai lurah untuk melihat langsung permasalahan yang di hadapi masyarakat. Yuddy mengatakan, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menjadi agen perubahan.

"Kita harus membangun keharmonisan di tengah tengah masyatakat," ujar Yuddy dalam rilis yang diterima merdeka.com, Rabu (06/05)

Menurut dia, aparatur negara harus melakukan perubahan drastis dalam pelaksanaan revolusi mental. Sebab dahulu selalu minta dilayani, maka saat ini harus mau melayani masyarakat. Karena hakikatnya memang untuk melayani masyarakat.

"Ini harus kita lakukan, tanggalkan mental priyayi, lepaskan ego sektor. Kita harus bergotong royong, bahu membahu dalam bekerja untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat," tegas Guru Besar FISIP Universitas Nasional Jakarta ini.

Lebih lanjut, Kota Makassar termasuk yang berkinerja baik dan tingkat penurunan angka kemiskinannya cukup signifikan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi cukup stabil, sehingga tidak sulit untuk menjadikan Makassar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat menjadi contoh bagi kota-kota lain di Tanah Air.

"Beban itu bukan hanya ada di pundak Walikota dan Wakil Walikota, tetapi juga menjadi tanggungjawab dari segenap ASN Kota Makassar," kata Yuddy.

Menteri Yuddy menekankan seluruh ASN berperan sebagai agen-agen perubahan, yang selalu berada di garis terdepan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi melalui revolusi mental.

Sementara dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Makassar Muhammad Ramdhan Pomanto mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk selalu melaksanakan setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Sebagai contoh, Makassar sudah berkomitmen untuk menerapkan UU ASN. Salah satunya, Makassar telah melakukan pengisian jabatan secara terbuka.

Menurut Walikota, hal ini dilakukan untuk mendapatkan ASN yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas dalam melaksanakan tugas tugasnya, sehingga pelayanan terhadap masyarakat bisa lebih maksimal lagi. (mdk/rep)