Menteri Yuddy pastikan tahun ini tidak ada penerimaan PNS

Merdeka.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi menegaskan, pemerintah sedang melakukan moratorium Pegawai Negeri Sipil (PNS). Oleh sebab itu, tahun ini dipastikan tidak ada penerimaan PNS baru.

"Pemerintah dalam hal kebijakan kepegawaian tahun 2015 ini sudah menyampaikan berkali-kali melakukan moratorium penerimaan pegawai negeri sipil. Jadi sepanjang 2015 tidak ada satu pun proses rekrutmen PNS," tegas Yuddy di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (31/7).

Pada Rabu (29/7) lalu, sebanyak 409 orang yang menjadi korban penipuan perekrutan CPNS mendatangi Kantor BKN (Badan Kepegawaian Negara) Regional III Bandung di Jalan Surapati. Kedatangan mereka untuk menanyakan surat keputusan (SK) penempatan kerja tapi ternyata SK tersebut palsu.

Yuddy mengaku sudah menerima informasi penipuan berkedok CPNS tersebut. Bahkan angkanya mencapai ribuan. Yuddy pun sudah memasrahkan kasus tersebut kepada pihak Kepolisian.

"Jadi apa yang terjadi di Jabar ada sekitar 2000-an orang yang diiming-imingi akan diberikan SK CPNS itu sudah pasti penipuan. Saya sudah hubungi Kapolda Jabar untuk mengusut tuntas dan menangkap para pelaku kejahatan penipuan dan juga prioritas kita mengembalikan uang yang diambil oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab tersebut," papar Yuddy.

Di samping itu juga, lanjut Yuddy, apabila dalam pengusutan pihak Kepolisian ternyata didapat keterlibatan aparatur pemerintah, maka dipastikan yang bersangkutan akan diproses pemberhentian secara tidak hormat. Pihak Kementerian, lanjut Yuddy, sudah meminta Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk segera melakukan tindakan administratif terhadap pelaku apabila terbukti.

Namun, Yuddy mengaku belum menerima laporan keterlibatan pegawai BKN. "Sejauh ini belum sampai kepada adanya oknum-oknum pejabat dari BKN maupun instansi lainnya. Jadi penipuan itu dilakukan oleh oknum-oknum tertentu kepada masyarakat umum yang ingin menjadi pegawai pemerintah dengan mengambil uang besaran maksimumnya itu Rp 10 juta sampai dengan Rp 200 juta. Jadi kalikan saja kalau 2.000 orang bisa sampai Rp 100 miliar dan ini satu bentuk kejahatan," papar Yuddy.

Sebelumnya, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat mengimbau warga unuk waspada terhadap aksi penipuan perekrutan calon pegawai negeri sipil terkait adanya kasus ratusan warga yang menjadi korban penipuan perekrutan CPNS di Kota Bandung.

"Terkait kasus penipuan CPNS di Kota Bandung, tentunya kami menyayangkan kejadian tersebut, sehingga mengimbau agar masyarakat berhati-hati terhadap berbagai upaya penipuan khususnya mengenai CPNS. Jangan mudah percaya ada penerimaan CPNS terlebih kalau tanpa testing," kata Kepala BKD Provinsi Jawa Barat M Solihin, di Bandung, Kamis.

Hingga saat ini, kata Solihin, pihaknya belum mendapat laporan terkait kasus dugaan penipuan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kota Bandung tersebut.

"Kami belum mendapat laporan terkait hal tersebut. Kayaknya ada sejumlah oknum di Kanreg (Kantor Regional) padahal pengangkatan CPNS itu kan bukan dari Kanreg. Namun saya belum mendapat kepastian kasusnya seperti apa," kata dia.

Pihaknya selalu memberi informasi apabila ada penerimaan CPNS dan informasi tersebut bisa dilihat di website resmi BKD maupun Pemprov Jabar.