Menteri Yuddy: Politik dinasti tak sehat dalam proses demokrasi

Merdeka.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan politik dinasti tidak etis dalam proses politik Indonesia. Menurutnya, beberapa kasus korupsi membuktikan politik dinasti berdampak negatif.

"Kalau pendapat pribadi saya ya tidak etis lah kalau di dalam proses politik yang semakin demokratis dan semakin transparan ini masih ada politik dinasti," kata Yuddy ditemui usai rapat Komite Pengarahan Reformasi Birokrasi Nasional di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (9/7).

Menurut Yuddy, kepala daerah petahana yang tidak dapat mencalonkan dirinya kembali sehingga mencalonkan anggota keluarganya dapat mempengaruhi kondisi politis.

Yuddy menambahkan, pejabat petahana berpotensi menggunakan pengaruhnya dalam upaya-upaya pemenangan calon kepala daerah yang memiliki hubungan kerabat tersebut.

"Ini tidak sehat dalam proses demokrasi yang tidak seimbang," kata Menteri Yuddy.

Kendati demikian, Yuddy mengatakan warga negara Indonesia harus menghormati dan menghargai keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Pasal 7 Huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah beserta penjelasannya yang mengatur mengenai larangan kandidat pemimpin daerah memiliki konflik kepentingan dengan petahana pada Rabu (9/7).

Pasal 7 huruf r ini berbunyi, "Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut; tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana".