Menteri Yuddy sebut Kantor Staf Presiden bakal dilebur atau dihapus
Merdeka.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) berencana menghapus 22 lembaga negara nonstruktural. Lembaga yang dihapus atau dilebur itu karena dinilai tidak efisien dan dianggap tumpang tindih dengan lembaga lain.
MenPAN-RB Yuddy Crisnandi mengakui salah satu lembaga yang bakal dievaluasi adalah Kantor Staf Presiden. Bersama dengan 21 lembaga lainnya, nantinya Yuddy bakal segera melaporkan kajiannya kepada presiden dan wakil presiden.
"Ya termasuk yang dievaluasi. Mosok kita abis rapat di Setneg ke sini enggak boleh," kata Yuddy di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (25/8).
-
Apa yang akan dihapus oleh pemerintah? Pemerintah akan menghapus kredit macet segmen Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM) di bank.
-
Siapa yang dapat memberhentikan presiden? Selain itu, amandemen ketiga pada tahun 2001 menambahkan pasal 7A, 7B, dan 7C UUD 1945 yang mengatur tentang prosedur pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden oleh MPR atas usul DPR, dengan syarat-syarat tertentu.
-
Siapa yang akan pensiun dari jabatannya? Marsekal TNI Fadjar Prasetyo sebentar lagi akan pensiun dari jabatannya.
-
Apa yang ingin dihentikan oleh Presiden? Agus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
-
Kenapa Pejabat Kemenhub dibebastugaskan? Pembebastugasan sementara dari jabatan ini dilakukan untuk memudahkan pemeriksaan lebih lanjut terkait dugaan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang secara internal telah dilaporkan ke Kementerian Perhubungan, melalui Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) Setditjen Perhubungan Udara.
-
Siapa yang akan membentuk Kabinet? Kabinet yang akan datang ditanyakan dong kepada presiden terpilih. Tanyakan kepada presiden terpilih. Tanyakan pada presiden terpilih,' kata Jokowi kepada wartawan di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Depok, Jawa Barat, Selasa (7/5).
Yuddy menjelaskan, pada akhir bulan ini tinjauan lapangan untuk 22 lembaga pemerintah nonstruktural sudah selesai dikaji. Selanjutnya pada awal bulan September, akan dilakukan evaluasi kajian lapangan untuk lembaga-lembaga yang bakal dilebur ini.
"Saya datangi langsung, kita dialog, kita lihat kantornya kita ceklist. Insya allah kita selesaikan akhir Agustus ini tinjauan lapangannya lalu awal September itu evaluasi hasil dari tinjauan lapangan, lalu Minggu kedua September akan kita laporkan pada komite reformasi birokrasi nasional yang dipimpin wapres dan presiden," jelas Yuddy.
Yuddy menambahkan, memang ada usulan agar Kantor Staf Presiden dileburkan. Tetapi, kata dia, Kantor Staf Presiden dinilainya unik dan memiliki peran yang penting.
"Fungsi tugas KSP ini kan unik ya sebagai supporting system institusi yang katakanlah dekat dengan presiden dan punya peran yang strategis. Menurut saya kalau dari fungsi tugas pokoknya dan peran strategisnya diperlukan," jelas Yuddy.
"Tapi apakah posisinya kelembagaannya, kedudukannya pas seperti sekarang ini ya kita kan sedang kita kaji bersama Seskab, Mensesneg dan juga dikaji di komite reformasi birokrasi nasional yang diketuai wapres," tutupnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Amin Said mengamini, sebelum resmi dinonaktifkan, mayoritas nama sudah mengajukan izin cuti sejak ada penetapan dari KPU.
Baca SelengkapnyaMenteri Anas bilang penjelasan pasal soal wakil menteri dihapus lantaran bersifat inkostitusional dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 79/PUU-IX/2011.
Baca SelengkapnyaBeredar kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal melakukan perombakan kabinet atau reshuffle dalam waktu dekat.
Baca SelengkapnyaBerikut daftar lengkap kementerian/lembaga yang bakal pindah ke IKN tahun 2024.
Baca SelengkapnyaDari 13 menteri yang direshuffle, 4 menteri dari PDIP dicopot oleh Presiden Jokowi dan satu lagi Kepala BIN Budi Gunawan yang dianggap dekat dengan PDIP.
Baca SelengkapnyaPemerintahan mendatang, kata Achmad Baidowi, bisa menambah atau mengurangi jumlah kementerian tergantung pada kebutuhan politik dan kebijakan presiden.
Baca SelengkapnyaYandri Susanto merespons kabar beredar bakal masuk Kabinet Indonesia Maju.
Baca SelengkapnyaMenpan RB Abdullah Azwar Anas mengungkap sebanyak 38 kementerian dan lembaga menjadi prioritas pertama untuk dipindahkan ke IKN
Baca SelengkapnyaDiketahui, pada UU yang berlaku saat ini jumlah Kementerian Negara dibatasi sampai 34.
Baca SelengkapnyaBudi tidak bisa menjamin jika pekan depan tak ada reshuffle.
Baca SelengkapnyaJokowi dikabarkan bakal melakukan reshuffle kabinet pada Senin 19 Agustus 2024.
Baca SelengkapnyaAri menyampaikan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden.
Baca Selengkapnya