Merasa tak diundang, sosialisasi BPJS Depok dipersoalkan DPRD
Merdeka.com - Sosialisasi dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Depok dipermasalahkan. Sebabnya, BPJS Depok dianggap tidak menginformasikan hal itu ke Komisi D DPRD Depok, yang membidangi masalah kesehatan.
Terlebih, saat ini BPJS Depok sedang menjadi sorotan karena ada salah satu peserta yang menunggak tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Anggota Komisi D DPRD Depok, Pradana Mulyoyunanda, mengaku kecewa karena tidak ada komunikasi dilakukan BPJS Depok dengan legislatif.
Bahkan ketika dilakukan sosialisasi di Balai Kota Depok, rombongan Komisi D tidak dipersilakan masuk. Dia meminta Kepala BPJS cabang Depok mundur jika tidak sanggup bertugas di Depok.
-
Kenapa BP2MI membantah informasi itu? 'Itu hoaks dan tidak benar, kami di lembaga BP2MI tidak pernah mengeluarkan program bantuan sosial kepada Pekerja Migran Indonesia seperti informasi yang beredar,' kata Wahyuningrum atau yang akrab disapa Yayuk, dikutip dari situs bp2mi.go.id, Senin (4/12).
-
Mengapa klaim tersebut diragukan? Dalam artikel juga tidak ditemukan adanya narasi yang menyebut Jokowi dan Listyo SIgit mencopot Polda Jabar karena membatalkan sidang tersangka Pegi.
-
Kenapa TNI AD membantah klaim pelaku? Narasi dalam video yang diunggah pelaku dalam video bahwa pelaku memiliki hubungan kerabat dengan Mayjen TNI Rifky Nawawi adalah tidak benar,' kata Kristomei saat dihubungi, Minggu (28/4).
-
Siapa yang menyebarkan klaim ini? Video tersebut diunggah oleh akun Youtube bernama @AKTUAL pada Selasa (25/6) lau, dan telah ditonton hingga lebih dari 1000 kali.
-
Kenapa berita hoaks tentang Kominfo diklaim tidak benar? Hasilnya tidak ditemukan artikel dengan judul yang sama.
-
Kenapa BRI menyatakan informasi tersebut adalah hoaks? Dikutip dari situs Kominfo, Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi, menyatakan bahwa informasi tersebut adalah hoaks.
"Kalau suara kami tidak didengar, lebih baik kepala BPJS Kesehatan mundur saja kalau tidak mampu membangun komunikasi yang baik, tentu kami sangat tersinggung," kata Pradana, Kamis (17/3).
Menurut Pradana, sosialisasi sangat penting karena menyangkut kebijakan kenaikan iuran. Padahal, lanjut dia, masih banyak warga Depok menunggak, dan seharusnya informasi itu disampaikan ke tingkat pusat oleh cabang Depok.
"Harusnya ada proses diskusi dulu dengan kami. Ini malah kami tidak diundang sosialisasi," ucap Pradana.
Pradana mempersoalkan pola komunikasi dilakukan BPJS Depok menurutnya tidak baik. Dia tidak mau sampai masyarakat jadi korban lagi. Dia meminta kenaikan iuran BPJS perlu dikaji karena belum terkoneksi semua.
"Saya juga meminta kepada DPR melalui fraksi Demokrat agar ditinjau kembali kenaikan iuran BPJS. Kenaikan BBM saja bisa ditinjau, kenapa masalah kesehatan ini tidak bisa? Kami kecewa kenapa tidak diundang untuk membicarakan kenaikan ini," ujar Pradana.
Sementara itu, Kepala Departemen Hukum Komunikasi Publik Kepatuhan dan Keuangan Divisi Regional IV, Radiatun, menyangkal tudingan tidak mengundang Komisi D DPRD Depok saat sosialisasi. Namun, dia beralasan, dari sosialisasi dilakukan secara nasional dan serentak di seluruh provinsi di kantor cabang.
"Saya sudah berjumpa dengan Pak Pradana, lain waktu kami akan melakukan sosialisasi bersama. Kami akan mengundang beliau untuk hadir. Kami senang beliau ikut bersama mensosialisasikan JKN, ini program pemerintah," kata Radiatun. (mdk/ary)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PPP juga telah mengabarkan kepada PDIP alasannya tidak hadir. Amir mengatakan, DPP PPP telah menghubungi dengan sambungan telepon.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku tak mengetahui bahwa dirinya dicari oleh demonstran tolak RUU Pilkada di Gedung DPR
Baca SelengkapnyaDeklarasi dukungan itu disebut-sebut terjadi saat acara Silaturahmi Nasional Desa Bersatu 2023 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (19/11).
Baca SelengkapnyaSaid Didu beralasan dirinya tidak bermusuhan dengan Apdesi.
Baca SelengkapnyaGubernur Jateng Ganjar Pranowo mengaku tidak tahu sejumlah ASN Pemprov dan penjabat (Pj) kepala daerah mengikuti konsolidasi DPD PDIP di Semarang.
Baca SelengkapnyaIdris dijadwalkan dipanggil sebagai terlapor pada Kamis 10 Oktober 2024.
Baca SelengkapnyaDalam somasi, Iptu Rudiana meminta Dede meminta maaf sekaligus menuduh Dedi Mulyadi menyebarkan berita palsu
Baca SelengkapnyaBaliho dengan foto Presiden Jokowi bersama Menhan Prabowo terpasang di sejumlah daerah.
Baca SelengkapnyaBawaslu Kota Depok akan berpedoman kepada SKB 3 Menteri, baik saat pemilu maupun pemilihan.
Baca SelengkapnyaPolitisi Gerindra, Habiburokhman menemui langsung pendemo yang memadati depan Gedung DPR MPR.
Baca SelengkapnyaDPRD Depok menyoroti pembelian toples sebagai wadah yang dianggap nilainya signifikan
Baca SelengkapnyaGibran membenarkan dirinya tak diundang PDIP Jateng.
Baca Selengkapnya