Merasa Terlunta-lunta, Pengungsi Wamena di Ponorogo Tagih Janji Pemkab

Merdeka.com - Sebanyak 15 orang pengungsi Wamena di Ponorogo mendatangi kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A), Rabu (30/10) sore. Mereka menagih janji pemkab yang akan memberikan bantuan kepada para korban itu.

Pasalnya, kondisi ekonomi mereka selama ini juga tak begitu baik. Para pengungsi yang pulang ke Ponorogo selama ini tidak membawa bekal apapun dari tanah rantauan.

"Kami tidak bawa harta benda. Hanya baju dan uang seadanya. Semua dokumen dan barang berharga dibakar habis," kata salah satu pengungsi, Errisa Dwi Siswandani.

Dia menyebutkan, dirinya dan 14 orang lain kini nasibnya terlunta-lunta. Tak punya sandaran pekerjaan lantaran administrasi kependudukan mereka belum klir. Karena tidak berpenghasilan, para pengungsi hanya mengandalkan uluran bantuan dari sanak saudara mereka.

"Selama ini tidak ada kegiatan. Kami hanya bergantung pada orang tua dan keluarga," katanya saat di kantor Dinsos P3A, Jalan Gondosuli Ponorogo.

Dia mencontohkan, kehidupannya saat ini berubah 180 derajat. Erris mengklaim di Wamena, dirinya seorang dosen di STISIP Amal Ilmiah Yapis Wamena. Ketika kerusuhan terjadi, harta benda termasuk kendaraan dan barang berharga ludes dibakar massa.

Errisa menyelamatkan diri. Kini, dia enggan kembali ke Wamena. Karena berencana akan menetap lagi di Ponorogo, mereka pun meminta bantuan pemkab.

"Terkait administrasi kependudukan, pendidikan anak-anak, dan lapangan kerja bagi kami. Karena juga ada yang berstatus PNS," terangnya.

Warga Kertosari, Babadan, itu menagih janji pemkab untuk memberi bantuan kepada dia dan puluhan pengungsi lain. Selain bantuan –entah tunai atau logistik- Errisa juga meminta pemkab memfasilitasi pengurusan pindah alamat dari Wamena kembali ke Ponorogo. "Kami sudah tidak berani kembali ke sana," kata dia.

Sementara, Kepala Dinsos PPPA, Supriyadi, mengklaim bahwa bantuan akan segera dicairkan. Selain itu, dinsos PPPA juga berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (dispendukcapil) perihal pengurusan pindah alamat mereka.

"Khusus tiga PNS yang mengungsi, perpindahannya kewenangan pemerintah pusat. Tapi, kami sudah inventarisir. Sedangkan sisanya, kami koordinasikan dengan dinas tenaga kerja (disnaker) untuk difasilitasi pekerjaan," ujar Supriyadi.