Mereka dukung Kopassus amankan konflik KPK-Polri

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan kepada Panglima TNI Jenderal Moeldoko untuk menurunkan personel TNI bersiaga di KPK. Hal tersebut guna mengantisipasi gesekan antara dua institusi KPK dan Polri yang belakang terjadi, menyusul penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri.

"Kan ada petunjuk presiden kepada pimpinan KPK dan Kapolri bahwa jangan sampai ada gesekan antara dua institusi. Kalau intitusi sipil yang terlibat itu kan Polri yang mengamankan. Tapi karena ini permasalahan Polri dan KPK, Polri terlibat, maka panglima TNI merasa punya kewajiban mengamankan," Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayjen Fuad Basya, Jakarta, Sabtu (24/1).

Diam-diam TNI telah siap menerjunkan intelijen dan Kopassus untuk mengawal konflik antara KPK vs Polri. Hal itu tak lepas dari fakta bahwa para pimpinan KPK sebenarnya selalu dikawal TNI AD.

"Kopassus kami siagakan, ada intelijen juga. Intinya ini untuk menjaga internal agar kondusif," sambungnya.

Berikut pernyataan beberapa tokoh yang mendukung Kopassus amankan konflik KPK-Polri:

TNI terjunkan kopassus karena KPK tak percaya pengamanan polisi

Pengacara kondang Todung Mulya Lubis mengatakan, polemik antara KPK dan Polri memunculkan banyak informasi yang simpang siur. Dia menambahkan, pasca penangkapan BW yang dilakukan penyidik Polri, ada kabar bahwa pihak Polisi akan melakukan penggeledahan paksa di gedung KPK."Karena memang banyak sekali informasi yang simpang siur terhadap KPK, itu yang saya dengar. Jadi katanya akan ada penggeledahan yang dilakukan bareskrim, di lingkungan KPK juga jadi ada banyak sekali orang-orang yang dicurigai," ujar Advokat yang aktif membela KPK ini saat dihubungi merdeka.com, Sabtu (22/1) malam.Todung menilai, langkah Abraham Samad meminta bantuan terhadap Panglima TNI adalah sah-sah saja. Menurutnya dengan adanya perbantuan pengamanan dari TNI maka bisa ada penengah untuk menghindarinya adanya gesekan yang tidak diinginkan."Saya tahu memang seharusnya pengamanan dilakukan oleh pihak kepolisan. Tapi kan kita tahu masalah sekarang ini tidak menguntungkan bagi KPK. Mungkin saja saat penggeledahan polisi nanti tidak menyiapkan bantuan pengamanan. Jadi TNI adalah merupakan opsi lain," jelasnya.

Panglima TNI tepat kirim Kopassus amankan konflik KPK-Polri

Peneliti Pukat UGM Oce Madril mengatakan, langkah Abraham Samad meminta pertolongan kepada TNI dinilai tepat. Oce menilai konflik KPK dengan Polisi diperlukan adanya pihak penengah seperti TNI."Saya kira wajar bantuan kepada TNI, memang setahu saya TNI sudah kerja sama dengan KPK. Apalagi dengan adanya konflik dengan KPK sepertinya itu tidak logis apabila polisi berjaga," kata Oce kepada merdeka.com, Sabtu (24/1).Oce pun yakin Kopassus hanya melakukan pengamanan untuk mengantisipasi penyerbuan. Sah-sah saja karena KPK dan TNI sudah punya MoU kerja sama."Saya rasa untuk mencegah adanya potensi penyerbuan. apalagi kepolisian punya tujuan tertentu yaitu bareskrim ingin masuk ke kpk memeriksa berkas-berkas BW. saya rasa pengamanan yang sifat bukan untuk melawan tapi menghindari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," beber Oce."Kalau misalkan yang disewa itu preman, orang bayaran, itu baru tindakan kpk tidak tepat. Jadi kalau TNI diminta bantuan saya rasa tidak berlebihan," tegasnya.

Kopassus dikerahkan karena gedung KPK tidak layak diobok-obok

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad meminta perlindungan Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Alasannya, muncul kabar kalau penyidik Bareskrim Polri akan memaksa masuk gedung KPK untuk membawa berkas terkait kasus Bambang Widjojanto.Pengamat Politik Ray Rangkuti menilai, apabila nanti sempat terjadi penggeledahan di gedung KPK oleh Polri menurutnya adalah tindakan yang salah dan bisa dicegah oleh pihak manapun. Dijelaskan dirinya, kasus Wakil ketua KPK Bambang Bambang Widjojanto tidak ada hubungannya dengan KPK."Kalau Bareskrim menggeledah yang enggak ada hubungannya. Karena tuduhan yang diarahkan ke BW itu saat dia menjadi pengacara, jadi kalau mau geladah bukan kantor BW yang sekarang di KPK tapi di kantor yang dulu, kecuali mereka menganggap di kantor KPK itu disimpan file-file yang menyangkut kasus BW. Kalau kita lihat secara kasus kantor KPK tidak layak diobok-obok," ujar Ray Rangkuti saat dihubungi merdeka.com, Sabtu (24/2) malam.