Follow
Meski alami defisit, iuran BPJS Kesehatan tidak mengalami kenaikan
Merdeka.com - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fahmi Idris memastikan, tidak ada kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Meskipun terdapat indikasi defisit anggaran BPJS Kesehatan.
"Tidak ada opsi kenaikan iuran BPJS Kesehatan," katanya usai mengikuti rapat koordinasi di Kantor Kemenko PMK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (6/11).
Untuk mengatasi defisit anggaran BPJS Kesehatan, akan ada sembilan langkah yang akan diambil. Di antaranya menggunakan uang dari bea cukai rokok dan co sharing.
-
Mengapa iuran BPJS masih sama? 'Untuk iuran masih tetap, karena tidak ada penghapusan kelas otomatis untuk iuran, ini masih mengacu kepada Perpres yang masih berlaku yaitu Perpres 64 tahun 2020 jadi masih ada kelas dan iuran masih sama,' kata Irsan di kantor Kemenkes, Jakarta, Rabu (15/5).
-
Apa saja yang dijamin BPJS Ketenagakerjaan? 'Negara hadir melalui BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan bagi pekerja dari risiko kecelakaan kerja, kematian, hari tua dan juga kehilangan pekerjaan,'terang Zainudin.
-
Siapa yang dijamin BPJS Ketenagakerjaan? BPJS Ketenagakerjaan sebagai penyedia jasa perlindungan terhadap pekerja, termasuk pekerja informal seperti atlet timnas, memastikan keduanya mendapatkan perawatan yang maksimal.
-
Bagaimana iuran BPJS akan dibahas? 'Dan bagaimana iuran nanti akan dibahas lebih lanjut, karena dalam Perpres 59 juga diamanatkan juga bahwa hasil dari evaluasi tentunya akan melandaskan atau mengacu untuk penetapan dari segi manfaat dari segi tarif atau segi iuran,' sambungnya.
-
Apa yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan? Adapun para pekerja rentan tersebut berasal dari 15 Kecamatan di wilayah Kota Makassar, yang berprofesi sebagai petani, nelayan, buruh harian lepas, pekerja lepas, sopir, hingga Pedagang. Selain itu, terdapat 472 pekerja disabilitas yang seluruhnya akan mendapatkan perlindungan 2 program dari BPJS Ketenagakerjaan yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
-
Apa yang dilakukan BPJS Kesehatan terhadap klaim di tahun 2023? Sampai dengan tahun 2023, BPJS Kesehatan membayar klaim ke fasilitas kesehatan sebesar 158,8 triliun untuk pelayanan kesehatan seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Artinya, seluruh pembayaran klaim telah membiayai peserta JKN yang sakit, melalui dana yang telah dibayarkan langsung ke fasilitas kesehatan secara tepat waktu bahkan lebih cepat dari ketentuan.
"Ini sudah dibahas dalam rapat koordinasi dengan ibu Menko PMK dan ibu Menkeu," jelas Fahmi.
Terpisah, Menko Puan Maharani mengatakan, pemerintah sudah membahas bagaimana cara mengatasi defisit anggaran BPJS Kesehatan.
"Kami pastikan bahwa walaupun nanti ada indikasi-indikasi dari BPJS kesehatan, pelayanan kepada masyarakat terus dilaksanakan. Tidak ada kendala dan tagihan berkaitan dengan hal yang dilakukan oleh BPJS kemudian ditanggung oleh pemerintah," ujarnya.
Puan mengimbau, pemerintah daerah perlu berpartisipasi dalam mengatasi defisit anggaran BPJS Kesehatan. Misalnya melakukan gotong royong dengan mengalokasikan dana pemda untuk BPJS Kesehatan.
"Supaya tidak berlarut-larut defisitnya," tegas Puan. (mdk/rnd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Usai pemilihan presiden 2024, BPJS Kesehatan berencana menaikkan tarif iusan BPJS Kesehatan.
Baca Selengkapnya
BPJS Kesehatan tidak memiliki utang di rumah sakit manapun. Sebaliknya, BPJS Kesehatan telah mampu membayar uang muka di berbagai rumah sakit.
Baca Selengkapnya
Ali Ghufron Mukti mengusulkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan karena tantangan yang dihadapi di depan cukup berat.
Baca Selengkapnya
Benarkah iuaran BPJS Kesehatan naik Rp400.000? Simak penelusurannya:
Baca Selengkapnya
Ghufron Mukti mengaku heran kerap disalahkan karena kekurangan obat dan dokter. Padahal, masalah tersebut bukan tanggung jawabnya.
Baca Selengkapnya
Hingga 2023 BPJS Kesehatan membayar klaim ke fasilitas kesehatan sebesar 158,8 triliun.
Baca Selengkapnya
Pihak BPJS Kesehatan menegaskan bahwa tidak ada penghapusan kelas dan iuran BPJS kesehatan tetap sama.
Baca Selengkapnya
"Ini banyak ditanyakan kenapa BPJS yang not so profit kok duitnya banyak katanya.
Baca Selengkapnya
Nantinya, Menteri Kesehatan, BPJS Kesehatan, Menteri keuangan melakukan evaluasi saat KRIS diterapkan.
Baca Selengkapnya
"Tidak ada perubahan khusus pada 2024 dalam anggaran Bansos maupun perlinsos kecuali perubahan yang telah disampaikan," kata Sri Mulyani.
Baca Selengkapnya
Penerapan Kelas Rawat Inap Standar BPJS Kesehatan Dikhawatirkan Buat Jumlah Peserta Menunggak Iuran Meningkat
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani juga menampilkan bagan realisasi perlinsos Kemensos periode Januari-Februari selama 2019-2024.
Baca Selengkapnya