Meski dari Sipil, Menko Polhukam Mahfud Yakin Prabowo Taat Aturan
Merdeka.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD merupakan orang sipil pertama yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam). Pasalnya, jabatan ini sebelumnya selalu diisi oleh orang berlatar belakang militer.
Posisi Menko Polhukam terbilang strategis sebab membawahi beberapa kementerian. Misalnya, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Polri, hingga TNI.
Kementerian Pertahanan sendiri saat ini dipimpin oleh Prabowo Subianto yang notabene berasal dari militer. Meski begitu, Mahfud meyakini Prabowo merupakan sosok yang bisa diajak kerja sama dan taat terhadap aturan.
-
Apa rencana Prabowo terkait kementerian? Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan menambah jumlah kementerian lembaga menjadi 40.
-
Siapa yang pimpin Kemenkumham? Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menggelar Upacara Wisuda bagi Pegawai Kemenkumham yang memasuki masa Purnabakti. Upacara Wisuda ini merupakan penghargaan atas prestasi kinerja dan darmabakti para Pegawai selama mengabdi di Kementerian yang saat ini dinahkodai oleh Yasonna Laoly.
-
Apa jabatan Prabowo Subianto saat ini? Menteri Kementerian Pertahanan (2019-sekarang)
-
Kenapa Prabowo ingin menambah kementerian? Kalau memang ingin melibatkan banyak orang menurut saya enggak masalah, justru semakin banyak semakin bagus kalau saya pribadi,' kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (6/5).
-
Apa posisi calon menteri Prabowo? Prabowo didampingi sejumlah pejabat, yang salah satunya dikabarkan sebagai calon menteri keuangan.
-
Apa jabatan Prabowo saat ini? Prabowo sendiri saat ini tengah menjabat sebagai Menteri Pertahanan ke-26 RI dalam Kabinet Indonesia Maju untuk periode 2019-2024.
"Kemenhan yang sekarang Pak Prabowo itu taat azas, taat aturan dan taat struktur," kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (23/10).
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu meyakini bahwa Prabowo akan tetap mengikuti arahannya sebagai menteri koordinator. Hal ini diyakini Mahfud berdasarkan pengalamannya saat menjadi Menteri Pertahanan era Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid.
"Bagusnya militer itu selalu disiplin secara hirarkis. Ketika saya dulu memimpin dan memimpin jenderal-jenderal mereka juga, meskipun sipil memimpin sudah mengatakan begini, ya mereka ikut," jelasnya.
Untuk itu, Mahfud memastikan dirinya akan bisa berkoordinasi dengan para jenderal dan purnawirawan yang berada di bawah kementeriannya.
"Pengalaman saya tidak sulit. Karena TNI itu punya sikap disiplin yang ketat," ucap dia
Reporter: Lizsa Egeham
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mahfud mencatat sikap yang dikeluarkan Prabowo kepada menteri untuk keluar dari Kabinet Merah Putih, patut diapresiasi.
Baca SelengkapnyaMahfud merupakan Ketua Tim Sukses Pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa pada Pemilu 2014
Baca SelengkapnyaPakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra bersiap menjalankan tugas, apabila masuk dalam kabinet Prabowo
Baca SelengkapnyaHasto juga membandingkan posisi Prabowo Subianto yang tetap menjadi Menteri Pertahanan meski maju sebagai calon presiden.
Baca SelengkapnyaKecepatan Kementerian PUPR dalam mengakselerasi berbagai program pembangunan dapat terhambat.
Baca SelengkapnyaPresiden Prabowo Subianto melantik Ketua Mahkamah Agung Sunarto, Utusan Khusus Presiden, Penasihat Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden dan Kepala Badan.
Baca SelengkapnyaTKN Prabowo-Gibran tidak menyarankan Menhan Prabowo Subianto mundur.
Baca SelengkapnyaPemerintahan Prabowo Subianto dinilai mengambil langkah signifikan dalam memperkuat koordinasi antara TNI, Polri dan Kejagung.
Baca SelengkapnyaPrabowo pun merasa didukung oleh seluruh kekuatan partai di DPR.
Baca SelengkapnyaPrabowo Subianto, seorang tokoh dengan peran signifikan dalam panggung politik Indonesia, mencatat sejarah panjang dalam karir militer dan politiknya.
Baca SelengkapnyaKabar tersebut awalnya diungkap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Baca SelengkapnyaYusril mengatakan nantinya bertugas kementerian dan lembaga internal pemerintah seperti kejaksaan dan kepolisian.
Baca Selengkapnya