Meski dikonfrontasi, anggota DPRD Jambi bantah terima suap ketok palu

Merdeka.com - Jaksa penuntut umum pada KPK menghadirkan sejumlah saksi pada sidang kasus dugaan pemberian suap oleh Gubernur Jambi nonaktif, Zumi Zola di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Dari beberapa saksi yang dihadirkan lima orang anggota DPRD Jambi membantah menerima uang ketok palu pembahasan APBD 2017 dan RAPBD 2018.

Lima anggota DPRD yang dikonfrontir oleh pihak eksekutif selaku pemberi adalah; Cekman, Elhewi, Supardi, Parlangkutan, dan Tajudin, secara kompak membantah penerimaan uang oleh mereka.

"Saya tidak terima uang ketok palu," ujar Cekman disusul jawaban serupa oleh rekan sesama legislatif saat ditanya satu per satu oleh Ketua Majelis Hakim, Yanto, Senin (22/10).

Jawaban kelima anggota DPRD Jambi itu kemudian dikonfrontir kepada Arfan, selaku mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi. Arfan menegaskan, uang ketok palu telah disebar ke anggota DPRD Jambi, termasuk kelima anggota yang hadir di persidangan.

"Ada yang mulia, sudah diberikan," kata Arfan dan didukung oleh stafnya.

Saling bersikukuh dengan keterangan masing-masing, Hakim Yanto kemudian menanyakan peristiwa bagi-bagi uang pemulus oleh eksekutif kepada legislatif.

"Yang mulia saya nyatakan bahwa permintaan uang ketok palu memang benar adanya," kata Zumi.

Diketahui, Gubernur nonaktif Jambi, Zumi Zola didakwa menerima gratifikasi dengan total Rp 40 miliar, USD 177.300, SGD 100.000, dan satu unit Toyota Alphard Penerimaan gratifikasi sejak Zumi menjabat sebagai Gubernur Jambi pada 2016.

Selain menerima gratifikasi, Zumi didakwa memberi suap dengan total Rp 16.490.000.000 kepada pimpinan DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019. Uang suap diberikan Zumi terkait ketok palu pembahasan APBD Tahun Anggaran 2017.

Jaksa menyebut, agar pembahasan anggaran APBD 2017 lancar, Zumi harus mengguyur anggota DPRD masing-masing Rp 200 juta, badan anggaran sebesar Rp 225 juta, dan anggota komisi masing-masing mendapat Rp 375 juta. Uang suap digelontorkan Zumi juga terkait pembahasan anggaran daerah perubahan tahun 2018.

Atas penerimaan gratifikasi, Zumi didakwa telah melanggar Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Sementara pemberian suap, dia didakwa melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.