Meski gagal ginjal, ketua KPU Maluku tetap berangkat haji
Merdeka.com - Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Hasanuddin Makassar tetap memberangkatkan Ketua KPU Maluku Musa Latua Toaken untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci meskipun mengalami gagal ginjal. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan Abd Wahid Tahir mengatakan pemberangkatan tetap dilakukan meskipun dalam aturan tidak dibenarkan.
"Untuk kasus Ketua KPU Maluku ini, tetap akan diberangkatkan pada kloter akhir meskipun sempat tertunda selama tiga pekan," ujarnya seperti dilansir Antara, Sabtu (19/8).
Ia mengatakan, dasar dari pemberangkatan calon haji asal Provinsi Maluku itu setelah membuat surat pernyataan resmi lengkap dengan meterai yang siap menerima segala risikonya selama menunaikan ibadah haji. Permasalahan ini juga menjadi polemik karena kasus serupa juga terjadi di Kota Palembang, Sumatera Selatan, dan pada akhirnya tetap berangkat menunaikan ibadah haji.
-
Siapa jemaah haji yang tertunda keberangkatannya? Seorang jemaah haji kelompok terbang (kloter) 10 asal Provinsi Gorontalo harus menunda keberangkatannya ke Madinah, Arab Saudi akibat paspor tercecer saat perjalanan dari Gorontalo ke Bandara Internasional Sultan Hasanuddin.
-
Kenapa jemaah haji nonprosedural dilarang masuk Mekkah? Mereka diduga menjadi korban karena niat berhaji menggunakan visa ziarah yang dilarang masuk ke Mekkah oleh pemerintah Arab Saudi.
-
Siapa yang tidak memiliki izin haji resmi? Lebih dari tiga perempat dari mereka yang meninggal tidak memiliki izin resmi untuk berada di sana dan berjalan di bawah sinar matahari langsung tanpa tempat berteduh yang memadai, kata kantor berita resmi Arab Saudi, SPA.
-
Kenapa Fadil Jaidi batal berangkat haji tahun lalu? Dalam vlog terbarunya, Fadil Jaidi mengungkap awalnya hanya ingin mengirim orangtuanya berhaji tahun lalu, namun rencana itu tertunda.
-
Bagaimana Pak Rohmat bisa berangkat haji? Diawali dari niat tersebut, mereka mampu melunasi talangan haji berkat kegigihan dalam menabung.
-
Dimana tempat yang ditetapkan untuk melaksanakan haji? Miqot makani, artinya dilakukan di tempat yang telah ditetapkan.
Wahid Tahir menyatakan, pemberangkatan ibadah haji menjadi tanggung jawab dari PPIH masing-masing embarkasi dengan mempertimbangkan semua aturan-aturan yang ada, meskipun ada pengecualian. "Kalau secara aturan pemberangkatan dengan mempertimbangkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 dan Permenkes 62 Tahun 2016 itu tidak dibenarkan. Tapi ada hal-hal tertentu sehingga calon haji tetap bisa berangkat," katanya lagi.
Sebelumnya, Ketua KPU Maluku Musa Latua Toaken berdasarkan jadwal pemberangkatan awalnya itu tergabung dalam Kelompok Terbang (Kloter) 13 bersama rombongan calon haji lainnya dari Provinsi Maluku. Namun karena adanya aturan tersebut, calon haji Musa Latua ini ditunda keberangkatannya sambil melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama beserta Kemenkes.
Hasilnya, terjadi perbedaan pendapat, mengingat secara tegas aturan dari Kemenkes itu menolak pemberangkatan calon haji tersebut, namun melalui Dirjen Kemenag, menyerahkan otonomi pemberangkatan kepada PPIH embarkasi masing-masing. (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menag Yaqut menegaskan, tidak ada penyalahgunaan kuota tambahan haji 2024.
Baca SelengkapnyaPetugas Penyelenggara Haji Indonesia (PPIH) Arab Saudi telah menyiapkan skema Safari Wukuf bagi jemaah haji yang sakit.
Baca SelengkapnyaKemenag dan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi telah menandatangani suatu MOU soal kuota haji.
Baca SelengkapnyaSebanyak 441 jemaah haji kloter 5 Embarkasi Makassar akan diberangkatkan pada Rabu (15/5) besok.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wahid mengungkapkan, alasan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tak hadir dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI.
Baca SelengkapnyaSejumlah calon haji didatangi oknum yang mengaku dari Kemenag Pamekasan. Mereka mengaku bisa memberangkatkan calon haji lebih cepat dari waktu seharusnya.
Baca SelengkapnyaLatief menjelaskan, Yaqut masih melaksanakan tugas di luar negeri dan belum bisa kembali ke tanah air.
Baca SelengkapnyaPansus Angket Haji DPR RI mengharapkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto mengisi posisi
Baca SelengkapnyaKetum PBNU Yahya Cholil Staquf merasa pembentukan panitia khusus (pansus) angket haji oleh DPR RI tidak diperlukan
Baca SelengkapnyaSudah tiga kali Yaqut tidak memenuhi panggilan Pansus Angket Haji sejak awla hingga akhir September 2024.
Baca SelengkapnyaAkibatnya penundaan keberangkatan, jemaah tersebut harus dipindahkan ke kloter 11.
Baca SelengkapnyaKementerian Agama mengklaim tidak ada kasus jual beli kuota haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 1445 Hijriah/2024 Masehi.
Baca Selengkapnya