Follow
Meski seleksi capim ditunda, KPK tidak akan terganggu
Merdeka.com - Pelaksana tugas (Plt) wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Indriyanto menilai penundaan hasil seleksi Calon Pimpinan (Capim) KPK tidak akan mengganggu kinerja KPK. Dengan sistem kinerja yang sudah diterapkan KPK, penundaan seperti ini menurutnya hal yang biasa dan tidak mengganggu kinerja.
Di samping itu, kata Indriyanto, adanya gejolak politik juga terkadang muncul dalam penentuan Capim KPK seperti saat ini.
"Komisi III lakukan hal yang biasa seperti ini, apalagi dinamika politik akan selalu ditemui pada lembaga politik terhadap hal-hal seperti ini. Dan ini tidak mengganggu kinerja KPK yang sebagai sistem dan kinerja sudah berjalan seperti biasanya pula," ujar Indriyanto kepada merdeka.com Jumat (27/11).
-
Bagaimana sistem pungli di Rutan KPK berjalan? Kasus tersebut rupanya dilakukan secara terstruktur oleh salah satu mantan pegawai KPK bernama Hengki. Di saat yang bersamaan, penyidik KPK yang juga mengusut kasus pungli tersebut telah mengumumkan Hengki sebagai tersangka.
-
Bagaimana proses penanganan laporan IPW oleh KPK? 'Setelah kami cek, betul ada laporan masyarakat dimaksud. Kami segera tindaklanjuti dengan verifikasi lebih dahulu oleh bagian pengaduan masyarakat KPK,' singkat Ali.
-
Bagaimana PPK menjalankan tugasnya? Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh PPK meliputi persiapan logistik, rekrutmen saksi, pengadaan tempat pemungutan suara, penyusunan DPT, pelaksanaan kampanye, penyaluran logistik pemilu, pelaksanaan pemungutan suara, perhitungan suara, hingga pelaporan hasil pemilu ke KPU/KIP setempat.
-
Bagaimana proses seleksi Capim KPK dilakukan? Ghufron menjelaskan bahwa Presiden Ke-7 RI Joko Widodo membentuk Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029 sudah sesuai dengan ketentuan, yang mengharuskan terbentuknya pansel enam bulan sebelum masa jabatan pimpinan KPK 2019-2024 habis.
-
Kenapa pansel Capim KPK dibentuk di periode sebelumnya? 'Salah satu alasan, bahwa untuk menjaga independensi pimpinan KPK adalah dengan cara setiap periode pimpinan KPK diusulkan dan diproses oleh Presiden yang berbeda. Untuk apa? Supaya keterikatan relasinya itu tidak dua kali, tidak berlanjut,' ujarnya.
-
Bagaimana KPK merespon putusan hakim? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut memberi respons atas putusan hakim yang disunat itu.Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan sejauh ini fakta hukum dan alat butki yang disajikan oleh Jaksa KPK telah berkesesuaian bahkan terbukti di persidangan.
Johan Budi yang merupakan salah satu Capim KPK yang diajukan oleh Panitia Seleksi (Pansel) juga enggan berkomentar soal penundaan seleksi Capim KPK.
"Waduh saya gak komentar soal Capim, soalnya saya kan salah satu Capim KPK," ujar Johan kepada merdeka.com, Jumat (27/11).
Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah menerima 8 nama bakal calon pimpinan KPK dari Pansel. Dalam penyerahan nama Capim yang diajukan oleh Pansel KPK, terbagi menjadi empat bagian.
Untuk bidang pencegahan ada Staff ahli Badan Intelejen Nasional (BIN) Saut Situmorang, dan Direktur Trade Union Trade Center Surya Chandra.
Di bidang manajemen ada mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah (LKPP) Agus Raharjo, dan Direktur Pembinaan Jaringan Kerjasama antar Komisi Instansi KPK Sudjanarko.
Hakim Ad Hoc Alexander Marwata, dan Brigadir Jenderal Polisi Basaria Panjaitan berada di bidang penindakan. Untuk bidang supervisi, koordinasi, monitoring ada Johan Budi Santosa Prabowo yang saat ini sebagai Plt pimpinan KPK, dan Laode Muhammad Sarif yang merupakan Rektor Unhas. (mdk/hhw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Tessa memastikan, proses hukum yang dijalankan KPK tidak akan mengganggu tahapan Pilkada 2024 yang saat ini sudah mulai berlangsung.
Baca Selengkapnya
KPK menyatakan setiap laporan dari masyarakat akan ditindaklanjuti tanpa pandang bulu.
Baca Selengkapnya
KPK beralasan tidak ingin mengganggu proses Pilkada Situbondo dan tidak ingin proses hukum dijadikan alat politik.
Baca Selengkapnya
Pramono diketahui berpasangan dengan Rano Karno sebagai pasangan cagub-cawagub Jakarta.
Baca Selengkapnya
Tudingan itu muncul karena beberapa kecamatan menghentikan sementara rapat pleno perhitungan suara Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Anies menilai Cak Imin justru membantu KPK sebagai lembaga penegak hukum.
Baca Selengkapnya
Istana memastikan menteri yang maju dalam Pemilu 2024 masih bekerja seperti biasa.
Baca Selengkapnya
Hal itu demi menghindari adanya pihak-pihak yang memanfaatkan kasus hukum selama kontestasi.
Baca Selengkapnya
Prabowo tidak akan mengkaji ulang nama-nama Capim dan Cadewas KPK yang telah diserahkan ke DPR RI.
Baca Selengkapnya
DPR memastikan tahapan Pilkada 2024 tidak akan terganggu meski Ketua KPU Hasyim Asy'ari dicopot.
Baca Selengkapnya