Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Mewaspadai Isu Rasisme dan HAM Papua yang Kerap Ditunggangi Asing

Mewaspadai Isu Rasisme dan HAM Papua yang Kerap Ditunggangi Asing Demo pelanggaran HAM. ©2014 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Kasus rasisme dan HAM masih menjadi dua isu yang kerap mencuat di Papua. Isu ini juga kerap menjadi tunggangan sejumlah pihak tak bertanggung jawab untuk memperkeruh suasana di Indonesia.

Wasekjen Persatuan Aktivis dan Warga Nusantara (Pandawa Nusantara) Ronald Loblobly mengatakan, Papua ibaratnya merupakan rumah yang indah dan menarik banyak pihak. Apalagi sejarah pemerintah orde baru yang kerap menggunakan tindakan represif dalam menuntaskan masalah di Papua.

"Padahal kalau kita bicara implementasi Pancasila, kita bicara sebagai anak bangsa yang sama dari Sabang sampai Marauke. Sekarang tugas kita yakni bagaimana kita gaungkan Pancasila di seluruh Indonesia," ujar Ronald dalam diskusi Jakarta Journalist Center yang bertajuk 'Tudingan Rasis dan Pelanggaran HAM di Papua', Jumat (22/10).

Soal HAM, rasisme, emansipasi dan terorisme, kata Ronald, kerap menjadi isu yang dimainkan negara luar kepada sejumlah negara yang memiliki sumber daya alam yang mumpuni. Hal ini yang harus diwaspadai oleh Indonesia.

"Kita harus waspadai isu yang dimainkan di Indonesia sendiri. Kalau kita biarkan isu HAM ini bergulir akan bahaya, sementara mereka (yang menggoreng isu HAM dan rasisme di Papua) ngomong dari luar negeri dan difasilitasi negara lain," katanya.

Untuk menyelesaikan masalah di Papua, sambung Ronald, harus menggunakan pendekatan ideologis. Semua pihak harus duduk bersama untuk menentukan langkah terbaik demi masa depan Papua

"Untuk masalah Papua harus menggunakan pendekatan ideologis, baik dari Papua dan pemerintah dan duduk bersama. Kalau kita biarkan akan jadi duri dalam daging dalam pemerintahan," terangnya.

Menurut Ronald, pembangunan di Papua harus terus digalakkan. Sehingga tak ada rakyat Papua yang merasa menjadi anak tiri di NKRI.

"Agar rakyat Papua mendapat hal yang sama dengan daerah lain. Papua harus punya fasilitas yang mumpuni seperti Jakarta," terangnya.

Dalam diskusi ini turut hadir Ketua Karang Taruna Papua Barat, Armando Rilon Idorway, Wakil Kepala BP Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos, dan peneliti senior LIPI, Hermawan Sulistyo.

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Debat Capres soal Papua, Prabowo Bilang: Tidak Sesederhana itu Pak Anies
Debat Capres soal Papua, Prabowo Bilang: Tidak Sesederhana itu Pak Anies

Hal itu dikatakan Prabowo menjawab pertanyaan panelis terkait strategi yang disiapkan untuk menyelesaikan masalah HAM di Papua

Baca Selengkapnya
Komnas HAM Kecam Pembunuhan Danramil Aradide di Paniai Papua Tengah
Komnas HAM Kecam Pembunuhan Danramil Aradide di Paniai Papua Tengah

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai situasi konflik dan kekerasan di Papua semakin mencederai HAM.

Baca Selengkapnya
Komnas HAM Soroti 12 Peristiwa  Kekerasan di Papua dalam Sebulan Terakhir
Komnas HAM Soroti 12 Peristiwa Kekerasan di Papua dalam Sebulan Terakhir

Mencatat ada 8 orang meninggal dunia, terdiri atas lima anggota TNI/POLRI dan tiga warga sipil

Baca Selengkapnya
Fakta-Fakta di Balik Gelombang Kedatangan Pengungsi Rohingya di Indonesia
Fakta-Fakta di Balik Gelombang Kedatangan Pengungsi Rohingya di Indonesia

Pengungsi Rohingya terus berdatangan ke Indonesia menuai pro dan kontra

Baca Selengkapnya
Saat Barisan Para Jenderal TNI AD Angkat Suara Jelaskan 'Ulah' Prajurit di Tanah Papua
Saat Barisan Para Jenderal TNI AD Angkat Suara Jelaskan 'Ulah' Prajurit di Tanah Papua

Buntut kejadian itu, belasan prajurit dari satuan Batalion Infanteri Raider 300/Braja Wijaya jalani pemeriksaan internal

Baca Selengkapnya
Bawaslu Ungkap Peta Kerawanan Pilkada 2024, Dua Daerah Ini Jadi Sorotan
Bawaslu Ungkap Peta Kerawanan Pilkada 2024, Dua Daerah Ini Jadi Sorotan

Bawaslu mencatat Papua menjadi lokasi awan dalam tahapan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya
Panglima TNI Ganti Penyebutan KKB Papua Jadi OPM, Anggota DPR Ungkap Dampak Politis
Panglima TNI Ganti Penyebutan KKB Papua Jadi OPM, Anggota DPR Ungkap Dampak Politis

Penyebutan istilah KKB menjadi OPM memiliki dampak politis serta konsekuensi pada cara menyelesaikan.

Baca Selengkapnya
Koordinasi dengan UNHCR, Pemerintah Waspadai Sindikat TPPO di Balik Kedatangan Pengungsi Rohingya
Koordinasi dengan UNHCR, Pemerintah Waspadai Sindikat TPPO di Balik Kedatangan Pengungsi Rohingya

Pemerintah akan mempelajari mengapa para pengungsi bisa berakhir di Indonesia yang semula bukan negara tujuan atau transit.

Baca Selengkapnya
Tren Kejahatan TPPO Meningkat Tiap Tahun, Ini Solusi Pemerintah
Tren Kejahatan TPPO Meningkat Tiap Tahun, Ini Solusi Pemerintah

Tren Kejahatan TPPO Meningkat Tiap Tahun, Ini Solusi Pemerintah

Baca Selengkapnya
Marak Kasus Bule Arogan Viral di Bali, Imigrasi Denpasar Perkuat Konsolidasi
Marak Kasus Bule Arogan Viral di Bali, Imigrasi Denpasar Perkuat Konsolidasi

Hal ini kemudian menjadi tantangan tersendiri bagi imigrasi untuk mengidentifikasi lokasi, waktu maupun pelaku kejadian.

Baca Selengkapnya
TOP NEWS: Wiranto Heran Tiap Pemilu Prabowo Diisukan Pelanggar HAM | Hasto PDIP Vs Budiman Sudjatmiko
TOP NEWS: Wiranto Heran Tiap Pemilu Prabowo Diisukan Pelanggar HAM | Hasto PDIP Vs Budiman Sudjatmiko

Isu pelanggaran HAM kembali dimunculkan dan dikaitkan dengan calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya
Mahfud: Pengungsi Rohingya Ditampung Sementara, Karena Itu Menjadi Beban
Mahfud: Pengungsi Rohingya Ditampung Sementara, Karena Itu Menjadi Beban

Permasalahan etnis Rohingnya memilki persoalan dari perdagangan manusia hingga diplomasi.

Baca Selengkapnya