Mewaspadai Isu Rasisme dan HAM Papua yang Kerap Ditunggangi Asing
Merdeka.com - Kasus rasisme dan HAM masih menjadi dua isu yang kerap mencuat di Papua. Isu ini juga kerap menjadi tunggangan sejumlah pihak tak bertanggung jawab untuk memperkeruh suasana di Indonesia.
Wasekjen Persatuan Aktivis dan Warga Nusantara (Pandawa Nusantara) Ronald Loblobly mengatakan, Papua ibaratnya merupakan rumah yang indah dan menarik banyak pihak. Apalagi sejarah pemerintah orde baru yang kerap menggunakan tindakan represif dalam menuntaskan masalah di Papua.
"Padahal kalau kita bicara implementasi Pancasila, kita bicara sebagai anak bangsa yang sama dari Sabang sampai Marauke. Sekarang tugas kita yakni bagaimana kita gaungkan Pancasila di seluruh Indonesia," ujar Ronald dalam diskusi Jakarta Journalist Center yang bertajuk 'Tudingan Rasis dan Pelanggaran HAM di Papua', Jumat (22/10).
-
Apa yang menjadi masalah akar konflik Papua? Peneliti dari Yayasan Bentala Rakyat, Laksmi Adriani Savitri mengatakan bahwa salah satu akar masalah dari konflik Papua adalah dorongan modernisasi yang dipaksakan.
-
Mengapa kekerasan di Papua meningkat? Sekretaris Gugus Tugas Papua UGM Arie Ruhyanto mengatakan bahwa angka kekerasan di Papua meningkat di tengah gencarnya proses pembangunan oleh pemerintah.
-
Siapa yang terlibat dalam konflik Papua? Gerakan Papua Merdeka semakin terorganisir melalui budaya, sosial, politik luar negeri, senjata, bahkan berhasil menarik perhatian aktivis NGO.
-
Apa saja jenis pelanggaran HAM yang ada? Jenis pelanggaran HAM dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pelanggaran HAM biasa dan pelanggaran HAM berat.
-
Apa yang terjadi di Indonesia? Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan dalam sepekan ke depan hampir seluruh wilayah di Indonesia akan dilanda suhu panas.
-
Kenapa SARA jadi isu sensitif di Indonesia? Keberagaman suku, ras, dan agama menjadi isu sensitif semenjak praktik politik identitas mulai digunakan oleh para elite politik dalam kampanye-kampanyenya.
Soal HAM, rasisme, emansipasi dan terorisme, kata Ronald, kerap menjadi isu yang dimainkan negara luar kepada sejumlah negara yang memiliki sumber daya alam yang mumpuni. Hal ini yang harus diwaspadai oleh Indonesia.
"Kita harus waspadai isu yang dimainkan di Indonesia sendiri. Kalau kita biarkan isu HAM ini bergulir akan bahaya, sementara mereka (yang menggoreng isu HAM dan rasisme di Papua) ngomong dari luar negeri dan difasilitasi negara lain," katanya.
Untuk menyelesaikan masalah di Papua, sambung Ronald, harus menggunakan pendekatan ideologis. Semua pihak harus duduk bersama untuk menentukan langkah terbaik demi masa depan Papua
"Untuk masalah Papua harus menggunakan pendekatan ideologis, baik dari Papua dan pemerintah dan duduk bersama. Kalau kita biarkan akan jadi duri dalam daging dalam pemerintahan," terangnya.
Menurut Ronald, pembangunan di Papua harus terus digalakkan. Sehingga tak ada rakyat Papua yang merasa menjadi anak tiri di NKRI.
"Agar rakyat Papua mendapat hal yang sama dengan daerah lain. Papua harus punya fasilitas yang mumpuni seperti Jakarta," terangnya.
Dalam diskusi ini turut hadir Ketua Karang Taruna Papua Barat, Armando Rilon Idorway, Wakil Kepala BP Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos, dan peneliti senior LIPI, Hermawan Sulistyo.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hal itu dikatakan Prabowo menjawab pertanyaan panelis terkait strategi yang disiapkan untuk menyelesaikan masalah HAM di Papua
Baca SelengkapnyaKomisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai situasi konflik dan kekerasan di Papua semakin mencederai HAM.
Baca SelengkapnyaMencatat ada 8 orang meninggal dunia, terdiri atas lima anggota TNI/POLRI dan tiga warga sipil
Baca SelengkapnyaPengungsi Rohingya terus berdatangan ke Indonesia menuai pro dan kontra
Baca SelengkapnyaBuntut kejadian itu, belasan prajurit dari satuan Batalion Infanteri Raider 300/Braja Wijaya jalani pemeriksaan internal
Baca SelengkapnyaBawaslu mencatat Papua menjadi lokasi awan dalam tahapan Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaPenyebutan istilah KKB menjadi OPM memiliki dampak politis serta konsekuensi pada cara menyelesaikan.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan mempelajari mengapa para pengungsi bisa berakhir di Indonesia yang semula bukan negara tujuan atau transit.
Baca SelengkapnyaTren Kejahatan TPPO Meningkat Tiap Tahun, Ini Solusi Pemerintah
Baca SelengkapnyaHal ini kemudian menjadi tantangan tersendiri bagi imigrasi untuk mengidentifikasi lokasi, waktu maupun pelaku kejadian.
Baca SelengkapnyaIsu pelanggaran HAM kembali dimunculkan dan dikaitkan dengan calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaPermasalahan etnis Rohingnya memilki persoalan dari perdagangan manusia hingga diplomasi.
Baca Selengkapnya