Minat baca di Indonesia rendah, anggota Komisi X usul dana desa buat perpustakaan

Merdeka.com - Komisi X DPR RI mendorong Pemerintah Desa (Pemdes) menggunakan anggaran dana desa untuk membangun perpustakaan. Pemdes bisa menggunakan alokasi anggaran peruntukan pendidikan, sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Sekretaris Komisi X DPR RI dari Fraksi Golkar, Marlinda Irwanti, mengatakan angka budaya membaca dan literasi bangsa Indonesia dinilai sangat rendah. Lewat perpustakaan di setiap desa, diharapkan akan mendekatkan akses kepada masyarakat.

"Kan masing-masing daerah sekarang ada dana desa, jumlahnya cukup besar. Salah satu kegunaan bisa dimanfaatkan untuk pendidikan, bisa digunakan untuk pembuatan perpustakaan desa," kata Marlinda Irwanti di Balai Kota Malang, Rabu (7/2).

Marlinda mengaku miris dengan kondisi minat baca dan literasi bangsa Indonesia. Mengutip data Unesco, dari 1.000 penduduk Indonesia yang minat membaca hanya 1 orang atau 1000:1. Kemudian dari sisi jumlah buku, 1 buku dibaca 15 ribu orang padahal yang seharusnya menurut Unesco, 1 buku hanya dibaca untuk 2 orang.

Sedangkan tingkat akses masyarakat terhadap buku juga sangat kecil, yakni berkisar 41 persen. Rata-rata hanya 2 persen dari bangsa Indonesia yang datang ke perpustakaan.

"Kami melihat perlu mendekatkan akses ke masyarakat, salah satunya dengan menyediakan perpustakaan desa," tambahnya.

Perpustakaan disediakan di desa-desa dan dikelola secara profesional. Selain itu didorong masyarakatnya untuk membiasakan diri membaca buku sejak masa anak-anak.

"Bagaimana menggerakkan masyarakat paling bawah di tingkat desa untuk mau menggerakkan budaya membaca dan menggerakkan literasi dari desa sendiri," katanya.

Tahap awal mungkin bisa dilakukan sebuah pilot project sebelum akhirnya diterapkan di 8 ribuan desa di Indonesia. Selanjutnya kemudian dilakukan evaluasi dengan melihat indikator pengaruhnya.

"Apa perbedaan desa yang ada perpustakaan dan yang tidak ada perpustakaannya. Apakah bisa meningkatkan budaya literasinya, karena nantinya tentu akan berkaitan dengan IPM dan lain-lain," tegasnya.

Marlinda sempat mengunjungi Perpustakaan Kota Malang bersama rombongan guna mencari masukan terkait implementasi Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Dia berjanji hasil kunjungan akan menjadi telaah bagi DPR RI sebagai evaluasi dan menyiapkan regulasi

"Termasuk melihat implementasi tanggung jawab Pemerintah Daerah ikut membangun perpustakaan di daerahnya," kata Marlinda.