Minta anggaran dinaikkan, kinerja Kejagung dikritik anggota DPR

Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menilai kinerja kejaksaan belum menunjukkan adanya perbaikan terutama masalah penanganan perkara di setiap daerah. Sehingga anggaran yang diminta kejaksaan untuk ditingkatkan belum dapat terpenuhi.

"‎Dari kejaksaan yang belum kelihatan bagaimana memainkan penyiapan anggaran dengan upaya perbaikan akuntabilitas kinerja. Kan rapor Kejagung masih 50,2. Itu (prestasi) yang belum kelihatan," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/6).

Sekjen PPP itu meminta Kejagung tak boleh menyamaratakan biaya penanganan perkara di setiap Kejaksaan Tinggi (Kejati) ataupun Kejaksaan Negeri (Kejari).

"Basis alokasi biaya penanganan perkara harus diubah. Tidak sekedar kejaksaan negeri yang ada Pengadilan Negeri (PN) dan tidak ada PN tapi liat luas wilayah tingkat kesulitan," jelas dia.

Sementara Wakil Ketua Komisi III DPR, Benny K Harman mengingatkan para anggota Komisi III untuk mengkritisi pemaparan anggaran instansi Kejaksaan oleh Jaksa Agung Prasetyo.

"Kadang di kita, komisi, tidak terlalu perlu dengan angka-angka ini. Namun, belakangan kita harus tahu angka-angka yang diajukan ini. Kita harus buat jelas hal-hal yang tidak jelas," ungkapnya.

Politikus Partai Demokrat itu mewanti-wanti rekan-rekannya agar jangan hanya menyetujui angka yang diajukan tanpa tahu maksud dan peruntukan angka itu, hingga akhirnya berurusan dengan penegak hukum seperti KPK.

"Jangan sampai nanti, pimpinan justru dipanggil penegak hukum soal persetujuan angka yang diajukan tanpa diketahui apa saja peruntukannya," tegas Benny.

"Kalau kita setuju (anggaran ini), kita harus tahu angka-angka pengajuannya. Agar tidak ada masalah di kemudian hari, dipanggil KPK. Makannya ini kita perlu melakukan penggiliran (pendalaman materi) berdasarkan fraksi-fraksi saja," tutup Benny.