Minta Kelonggaran PPKM, Pelaku Usaha di Padang Bakal Kibarkan 500 Bendera Putih

Merdeka.com - Para pelaku usaha yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Terdampak PPKM berencana menggelar aksi pengibaran bendera putih di Kota Padang, Kamis (29/7) besok.

Perwakilan aliansi, Heru Saputra mengatakan, aksi ini merupakan bentuk solidaritas terhadap masyarakat yang terdampak PPKM. Aksi akan dipusatkan di Masjid Raya Sumbar, Kota Padang.

"Aliansi ini terdiri dari pelaku usaha, sejumlah PKL, dan para pelaku seni yang ada di Sumatera Barat," kata Heru di Padang, Rabu (28/7).

Dia mengatakan, akan ada 500 bendera putih yang dikibarkan pada aksi besok. Menurutnya, aksi ini merupakan bentuk simbol untuk mengisyaratkan kepada Pemkot Padang bahwa saat ini pelaku UMKM tengah mengalami masa paling sulit.

"Aksi ini lebih kepada solidaritas untuk pemahaman kepada pihak yang berwenang, jadi kami minta untuk adanya kelonggaran terhadap penerapan PPKM. Di sini kami juga mengimbau rekan-rekan UMKM, jika ingin mengembalikan kondisi seperti biasa lagi, maka kita meminta untuk sadar akan Covid-19 dengan tindakan nantinya seperti vaksinasi massal," kata Heru.

Dia menyebut selain pengibaran bendera putih di sekitar bundaran Masjid Raya, peserta aksi juga akan membagikan masker dan selebaran kepada warga yang melintas di jalan itu. Isinya mengedukasi masyarakat dan pelaku-pelaku usaha lainnya untuk tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes).

"Makna pengibaran bendera putih ini sebenarnya sudah dilakukan pada sejumlah negara. Ini semacam simbol bahwa saat ini keadaan sedang tidak baik-baik saja, dan kita ingin ada perhatian dari pihak pemerintah dan masyarakat supaya kita sama-sama memiliki kesadaran agar pandemi ini cepat selesai," jelasnya.

Dia memaparkan, pendapatan pelaku usaha turun hingga 65 persen semenjak PPKM diberlakukan. "Kami berharap, semoga ada kelonggaran terhadap penerapan PPKM ini, khususnya untuk pelaku usaha, waktu tutup kita juga kalau bisa diperpanjang dan kapasitas untuk pengunjung ditambah dari 25 persen mungkin bisa jadi 75 persen, kita tetap akan dukung program pemerintah dalam penerapan prokes ketat," pungkasnya.