Minta KPK dibubarkan, Fahri usul kasus korupsi ditangani presiden

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengusulkan ke Presiden Joko Widodo untuk membubarkan lembaga semi negara, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Alasannya, Fahri menilai banyak kasus korupsi yang digarap oleh KPK hanya sekedar permainan semata.

Dia mencontohkan, kasus korupsi e-KTP hanya permainan antara mantan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin, Penyidik Senior KPK Novel Baswedan dan Ketua KPK Agus Rahardjo.

"Itu Agus Rahardjo terlibat e-KTP, percaya deh, bohong itu. Jadi Anda jangan curigai lagi angket ini soal e-KTP lagi, ini memang bohong (kasus korupsi) e-KTP, enggak ada, selesai, masa ada rugi Rp 2,3 T dari mana ruginya? Siapa yang ngomong itu rugi?" kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/7).

Apabila KPK dibubarkan, Fahri mengatakan masalah korupsi menjadi tanggung jawab seorang Presiden. Terlebih, kata Fahri, dengan keberadaan lembaga seperti KPK membuat seorang Presiden menjadi 'buta' dalam hal pemberantasan korupsi.

"Itu yang saya bilang lembaga-lembaga independen problemnya adalah mereka membuat Presiden itu tidak ada, Presiden tak bertanggung jawab itu yang saya kritik kepada KPK," katanya.

Politikus asal NTB ini menambahkan, apabila KPK dibubarkan maka peran Ombudsman dapat diperkuat dengan menjadi tempat bagi masyarakat untuk melapor hal yang berkaitan dengan dugaan korupsi.

"Saya sudah punya formula, ini saya sudah studi ke negara-negara memang KPK harus diberikan kaki tangan di seluruh Indonesia, caranya adalah kasih Ombudsman, karena Ombudsman itu juga kan sudah lembaga pelapor dari ketaatan atau lembaga pelayanan publik," katanya.

Lantas, Fahri menagih janji Presiden Joko Widodo yang terus melakukan evaluasi terhadap keberadaan lembaga semi negara untuk dibubarkan. Selain KPK, dia meminta Komnas HAM untuk dibubarkan pula karena persoalan hak asasi manusia diurusi pula oleh Dirjen HAM Kementerian Hukum dan HAM. Sehingga, keberadaan Komnas HAM menjadi tumpang tindih dan membuat keuangan negara terkuras.

"Masih ada 106 lembaga semi negara yang kerjaannya tumbang tindih di dalam negara itu harus dievaluasi. Kalau lembaga intinya sudah kuat buat apa?" tukasnya.