Minta laporan soal terorisme, Jokowi panggil Komjen Suhardi Alius

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal (Pol) Suhardi Alius, Jumat (28/10). Jokowi meminta laporan perkembangan penanganan terorisme di Tanah Air.

"Beliau (Jokowi) minta update masalah perkembangan teorisme seperti apa," ungkap Suhardi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Dalam kesempatan itu, Suhardi mengaku menyampaikan langkah BNPT dalam memberantas terorisme, di antaranya, menggunakan pendekatan keras (hard approach) dan pendekatan lunak (soft approach). Dalam pendekatan keras, BNPT menekan pemberitaan terkait pemberontakan deradikalisasi dan sejenisnya. Sementara dalam pendekatan lunak, BNPT melibatkan mantan komandan gerakan radikal yang sudah sadar untuk memberikan program deradikalisasi.

"Untuk sisi lain, seperti anak-anak itu jangan dimarjinalkan, karena kalau dimarjinalkan akan lebih militan dari orang tuanya," jelas Suhardi.

Menurut Suhardi, Jokowi sangat mengapresiasi laporan soal upaya BNPT tersebut. Jokowi juga menyarankan agar BNPT memprioritaskan langkah yang bersifat penguatan pencegahan terorisme.

"Beliau apresiasi dan mendukung bahwa memang itu harus kita garap. Karena memang kita enggak pernah sentuh aspek hulunya sampai di hilir diselesaikan, di sana di hulu enggak pernah disentuh," terang dia.

Suhardi menambahkan, dirinya sempat menyinggung terkait revisi undang-undang terorisme. Suhardi mengaku menyampaikan kepada Jokowi bahwa BNPT buruh penegakan hukum yang bersifat preventif atau pencegahan.

"Jadi ada kegiatan-kegiatan yang sebenarnya bisa dilakukan sebagai langkah preventif dalam rangka mencegah radikalisme dan terorisme. contoh hate speech, ujaran kebencian," jelasnya.

"Kemudian ada semacam pelatihan termasuk juga ruang ruang ketika ada orang kembali dari suatu negara yang jihad itu, kita ada porsi itu, ada pasal. kalau tidak kan kita enggak bisa berbuat apa-apa. Nah ini juga beliau menekankan itu untuk di koordinasikan dengan baik dengan DPR," sambung dia. (mdk/rhm)