Minta Tutup Akses Masuk WNA, PKS Sebut Penularan Tetap Besar Selama PPKM Darurat

Merdeka.com - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati, meminta pemerintah segera menutup akses masuk bagi tenaga kerja asing dan warga negara asing (WNA) saat PPKM Darurat.

Mufida menuturkan, meski di Jawa-Bali dan 15 daerah lain mobilitas diperketat dengan PPKM Darurat, masih ada masalah dengan masuknya WNA serta TKA. Tercatat pada 4 Juli 2021, terdapat 1 WNA masuk ke Kota Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, dan terbukti positif Covid 19.

Menurutnya selama PPKM Darurat semua warga dibatasi mobilitasnya termasuk WNA yang akan masuk ke Indonesia.

"Inilah kenyataan pahit dalam PPKM yang tidak memasukkan pembatasan terhadap WNA atau TKA. Selama kebijakan pembolehan WNA atau TKA tetap masuk ke dalam negara kita, maka kemungkinan penularannya juga akan tetap besar. Padahal saat ini, kita masih kerepotan dan terkendala dalam menangani penyebaran penularan Covid-19 di dalam negeri. Saya berpendapat semestinya kita melakukan pelarangan masuknya WNA dan TKA. Ini sangat penting untuk dilakukan," ujar Mufida dalam keterangannya, Jumat (16/7).

Mufida khawatir jika mobilitas dari luar negeri tidak dibatasi akan masuk varian baru yang lebih ganas. Sementara saat ini varian delta belum bisa ditanggulangi.

"Kami meminta kepada pemerintah agar dapat memperhatikan kepentingan yang lebih besar dibandingkan kepentingan mendatangkan TKA dan WNA sekarang ini. Saat ini konsentrasi dan perhatian kita adalah pada masalah kesehatan. Masalah nyawa yang semestinya diatas segala kepentingan lainnya. Oleh karenanya, kami meminta kepada pemerintah untuk menghentikan sementara dan membatalkan izin-izin mendatangkan WNA dan TKA yang telah dikeluarkan. Setidaknya sampai kita dapat mengendalikan dan menghentikan penyebaran virus covid-19 in," ujar Mufida.

Terlebih saat ini Indonesia mencatatkan diri sebagai negara dengan angka kematian terbesar harian di dunia. Beberapa negara pun akhirnya menutup akses masuknya WNI ke negaranya.

"Jika banyak negara menutup akses terhadap WNI demi kesehatan maka kita juga harus melakukan hal yang sama dengan menutup akses WNA dan TKA demi kesehatan masyarakat kita," jelasnya.