Miris, angka penderita gangguan jiwa di Jateng capai 317.504 orang

Merdeka.com - Data yang dirilis Dinas Kesehatan Pemprov Jateng sungguh menyedihkan. Jumlah masyarakat yang mengidap gangguan jiwa dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan.

Bila 2013 ditemukan 121.962 penderita gangguan jiwa, kemudian 2014 meningkat menjadi 260.247, lalu tahun 2015 lalu menjadi 317.504 jiwa. Anggota komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah, Karsono menilai persoalan ini adalah hal serius yang harus segera ditangani oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng bertepatan dengan Hari Gangguan Jiwa sedunia yang diperingati setiap tanggal 10 Oktober.

"Salah satu permasalahan penanganan penderita gangguan jiwa, yang diketahui selalu sama yaitu tidak semua RS Umum mempunyai klinik jiwa karena belum tersedia tenaga medis jiwa, juga tak banyak kasus jiwa di masyarakat. Sehingga, upaya yang dilakukan adalah peningkatan pembinaan program kesehatan jiwa di sarana kesehatan, kemudian pelatihan bagi dokter dan paramedis, terutama upaya promotif dan preventif, dan juga meningkatkan pelaksanaan sistem monitoring dan evaluasi pencatatan dan pelaporan program kesehatan jiwa," jelasnya di Kota Semarang, Jawa Tengah Senin (10/10).

Menurutnya, ada beberapa faktor yang menyebabkan tingginya angka gangguan jiwa di Jateng. Antara lain, tekanan keluarga, minimnya pekerjaan, pergaulan, lingkungan maupun ekonomi. Hal ini, kata Karsono, memiliki kaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat, khususnya tingkat kemiskinan.

"Tekanan ekonomi, beban pekerjaan, tata kota yang buruk, hingga penyakit kronis yang diderita membuat masyarakat stres. Stres bisa mempengaruhi produktivitas, meningkatkan keparahan penyakit, hingga memunculkan gangguan sosial. Namun, persoalan mental emosional itu masih disepelekan, sehingga penanganan tuntas gangguan jiwa tidak hanya milik Dinas Kesehatan, namun sinergi dari Dinas Sosial maupun Kepolisian," ungkap pria yang juga kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jateng ini.

Dalam pengamatannya, sebagian besar keluarga di Jateng, kurang memahami gangguan psikotik terutama schizoprenia, sehingga penanganan yang dilakukan tak tepat seperti dipasung, dikurung atau dikucilkan. Padahal, tahun 2012, Dinas Kesehatan (Dinkes) Jateng sudah mencanangkan program bebas pasung.

"Oleh karenanya perlu dilakukan sosialisasi masif mengenai pertolongan pertama pada penderita gangguan mental ke sekolah, instansi atau lembaga masyarakat, karena kemajuan daerah berawal dari rasa bahagia masyarakatnya. Pemerintah harus paham kondisi kejiwaan masyarakatnya, sehinga tidak banyak lagi angka bunuh diri karena terganggunya kesehatan jiwa," imbuhnya lagi.

Ditambahkannya, data World Health Organization (WHO) menyatakan setidaknya ada satu dari empat orang di dunia mengalami masalah mental, dan masalah gangguan kesehatan jiwa yang ada di seluruh dunia sudah menjadi masalah yang sangat serius.

Cara yang bisa ditempuh untuk mencegah semakin banyaknya penderita, kata Karsono, adalah bergantung pada daya tahan seseorang menghadapi tekanan dan besarnya tekanan yang terjadi. Daya tahan dipengaruhi faktor genetika, pola asuh, kualitas gizi, kondisi lingkungan, hingga sistem pendidikan.

"Untuk membentuk pertahanan diri yang kuat tidak luput dari kembalinya pemahaman pada agama. Selain itu peran serta seluruh masyarakat agar tidak mengucilkan dan pemerintah secara struktural menjadi model pencegahan yang sesuai untuk mulai mengurangi angka gangguan jiwa di Jateng," pungkasnya.