Miris Banyak Kepala Daerah Ditangkap KPK, Sandiaga Sebut Karena Ongkos Politik Tinggi
Merdeka.com - Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno, mengkritisi maraknya politisi level kepala daerah yang ditangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sandiaga menilai, fenomena tersebut disebabkan ongkos politik yang dikeluarkan mereka saat kampanye, sehingga memicu perilaku koruptif saat terpilih.
"Kita mesti lihat secara esensi kan saya pernah ikut proses Pilkada, ongkos politik kan tinggi, kita melihat biaya kampanye mahal," kata Sandiaga di Rumah Pemenangan, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (22/11).
Menurut Sandiaga, demi mencegah hal terkait berulang, regulasi harus dihadirkan lewat biaya politik terjangkau. Sehingga, calon kepala daerah tidak terbebani ongkos politik yang mahal dengan cara meminjam uang dan berpikir cara mengembalikannya.
-
Bagaimana cara Pemda mengatasi masalah keuangan dalam rekrutmen PPPK? Karena hal itu, Pemda bersangkutan tetap menggunakan PPPK paruh waktu dan tidak menggunakan PPPK penuh waktu karena terkait keuangan gaji dan lainnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
-
Apa yang Kemendagri minta kepala daerah lakukan terkait inflasi? Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta kepala daerah dengan inflasi tinggi agar mengevaluasi sejumlah upaya pengendalian yang telah dilakukan. Upaya pengendalian harus berdampak dan tak hanya bersifat seremonial.
-
Kenapa Kemendagri minta kepala daerah evaluasi pengendalian inflasi? 'Kalau [daerah] tetangganya bisa [inflasinya terkendali], kenapa sebelahnya tidak bisa? Jadi mohon perhatiannya untuk bisa kerja kerasnya memperbaiki angka inflasi ini dengan turun ke lapangan dan melakukan upaya-upaya,' ujarnya saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (20/5).
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Bagaimana Kemendagri minta daerah kendalikan inflasi? Tomsi menjelaskan, salah satu upaya pengendalian inflasi yang dapat dilakukan adalah berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditas untuk memenuhi kebutuhan pasokan. Koordinasi ini merupakan bagian dari agenda perencanaan pemenuhan. Ini berbeda dengan upaya inspeksi mendadak ke pasar yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan memahami permasalahan lokal.
-
Kenapa Sandiaga Uno menyoroti biaya hidup di Jakarta? Dia mengatakan saat ini biaya hidup masyarakat di Jakarta ini semakin mahal, mulai dari biaya kesehatan, biaya pendidikan, biaya transportasi, maupun juga biaya belanja sehari-hari harga-harga pangan.
"Jadi kalau meminjam, itu menjadi batu sandungan ketika suruh mengembalikan, 'dikejar' dan akhirnya dipaksa harus menghadirkan kebijakan kolutif," kritis dia.
Meski begitu, Sandi belum dapat memastikan langkah terbaik apa untuk memutus rantai korupsi kepala daerah. Dia berharap, pemerintah juga instansi terkait bisa duduk bersama untuk solusi.
"Jadi kita harus duduk bersama dulu, korupsi ini primadona karena selalu kepala daerah, kita harus memutus ini," kata Sandiaga.
Reporter: M Radityo
Sumber: Liputan6.com
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Untuk menjadi calon anggota legislatif (caleg) membutuhkan biaya yang besar.
Baca SelengkapnyaMenurut Cak Imin, kompetisi politik sudah semakin pragmatis. Dia ingin pemilihan dikembalikan kepada nilai-nilai dari tujuan berbangsa dan bernegara.
Baca SelengkapnyaKepala desa biasanya memiliki hubungan dengan petahana sehingga dapat mendobrak atau mengurangi suara politisi tersebut.
Baca SelengkapnyaTito kemudian menyinggung ketika kepala daerah ditangkap korupsi, maka wakilnya akan senang.
Baca SelengkapnyaBakal calon presiden Prabowo Subianto bicara mengenai sistem politik yang Indonesia yang terlalu mahal
Baca SelengkapnyaSandiaga mengatakan saat ini biaya hidup masyarakat di Jakarta ini semakin mahal
Baca SelengkapnyaHingga saat ini terdapat 34 Pj kepala daerah yang mengundurkan diri untuk maju pada Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaKPK belum menjelaskan lebih lanjut mengenai identitas empat orang tersebut.
Baca SelengkapnyaMenurut Tito, para koruptor lebih mudah ditangkap daripada mencari keberadaan teroris maupun pengedar narkoba.
Baca SelengkapnyaIni alasan mengapa Sri Mulyani menjadi pejabat yang paling ditakuti pemerintah daerah.
Baca SelengkapnyaUang perahu ini akan banyak ditemukan menjelang pemilu.
Baca SelengkapnyaKarena saat menjabat, seorang kepala daerah mendadak akan mengelola uang hingga Rp1-2 miliar setiap tahun.
Baca Selengkapnya