Misbakhun Bela Rudiantara Soal 'YangGajiKamuSiapa': Menteri yang Loyal ke Presiden

Merdeka.com - Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun membela Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara yang menuai pomeik akibat ucapan 'Yang Gaji Kamu Siapa'. Dia menilai Rudiantara sebagai pembantu Presiden Jokowi telah menunjukkan sikap proporsional dan loyalitas.

"Saya memberikan apresiasi kepada apa yang disampaikan oleh Pak Rudiantara. Menteri adalah pembantu presiden. Seorang pembantu presiden yang loyal berarti menteri yang bagus," ujar Misbakhun melalui siaran persnya, Sabtu (2/2).

Influencer Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin ini menganggap kritik kepada Rudiantara merupakan hal wajar. Namun, kata Misbakhun, loyalitas menteri juga sangat diperlukan karena Jokowi harus memperoleh dukungan cukup dari para pembantunya.

Dia menuturkan, menteri adalah pejabat yang diangkat secara politik oleh presiden. Istilahnya political appointee.

"Jadi ini bukan urusan salah dan tidak, tetapi soal loyalitas seorang menteri kepada presidennya. Loyalitas seorang Rudiantara kepada Pak Jokowi karena menjadi political appointee pilihan presiden," tutur Misbakhun.

Selain itu, politikus Partai Golkar ini menjelaskan gaji para PNS di gaji oleh negara melalui APBN. Dia memerinci, sumber APBN adalah pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan hibah. "Kalau hibah digunakan untuk membayar gaji," paparnya.

Namun, kata Misbakhun, ada sumber pembiayaan lain di luar pajak, PNBP ataupun hibah. Pembiayaan lain itu lebih dikenal dengan istilah utang.

Hanya saja, menurut dia, sistem keuangan negara melalui APBN membuat sumber-sumber penerimaan tak bisa dipisah-pisahkan. Pembahasan alokasi APBN pun melibatkan pemerintah dan seluruh fraksi di DPR.

"Jadi kalau kemudian dikatakan bahwa gaji itu dibayar dari utang, karena memang pada prinsipnya semua uang yang masuk ke dalam APBN itu tidak mungkin dipisah-pisahkan satu per satu," jelasnya.

Yang pasti, lanjut Misbakhun, sampai saat ini gaji untuk amtenar lancar. Menurutnya, Komisi XI DPR dan pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan fiskal.

"Jadi tidak ada gaji pegawai yang tertunda, tidak ada gaji pegawai yang tidak dibayarkan. Secara fiskal pemerintah mempunyai kemampuan untuk membayar gaji pegawai secara tepat waktu," tutupnya.