Misbakhun optimis Jokowi mampu capai target meski diwarisi masalah

Merdeka.com - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diyakini bakal mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional 7 persen. Sebab, ada tren perbaikan ekonomi yang ditunjukkan oleh tim ekonomi pemerintahan Presiden Jokowi.

Anggota DPR Fraksi Golkar M Misbakhun mengakui memang Jokowi harus menghadapi warisan permasalahan ekonomi di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada tahun 2014, pertumbuhan ekonomi hanya 5,1 persen atau meleset dari target 5,5 persen dalam APBN Perubahan 2014.

"Kalau dapat warisan pertumbuhan ekonomi 5 persen dengan tren terus menurun, maka membuat melompat menjadi 7 persen pada tahun awal pemerintahan itu mustahil," ujar Misbakhun melalui akun twitternya @MMisbakhun, Jakarta, Senin (9/11).

Misbakhun menjelaskan, Jokowi dilantik maka pada 20 Oktober 2014 atau pada kuartal IV 2014. Menurut dia, pada kuartal III tahun 2014, pertumbuhan ekonomi sudah dalam tren terus menurun dan tidak bisa serta-merta disulap dari 5 persen menjadi 7 persen.

"Kondisi global sedang melambat. Regional juga ke imbasnya," jelasnya.

Dengan tim ekonomi pemerintahan saat ini, Misbakhun meyakini Jokowi bakal bisa memenuhi janji-janji kampanyenya. Terlebih masih ada sisa waktu 4 tahun lagi bagi pemerintahan Jokowi.

"Masih ada waktu untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi sesuai janji kampanye,” cetusnya.

Karenanya Misbakhun juga mengajak publik lebih objektif dalam menilai kinerja ekonomi pemerintah. Sebab, masih banyak yang terjebak pada pada nuansa pertarungan saat pemilihan presiden lalu.

“Objektivitas penting untuk memberikan apresiasi kepada tim ekonomi Presiden Jokowi yang cukup sukses menahan tren penurunan pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.

Misbakhun menyampaikan hal itu untuk menanggapi serangan ke Jokowi yang dianggap terlalu muluk-muluk mengumbar janji bakal bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi hingga 7 persen. Banyak pihak bahkan meragukan Jokowi mampu melampaui kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Lebih lanjut, dia mengakui memang tantangan bagi pemerintahan Jokowi memang tak mudah. Misalnya, Jokowi harus start dengan APBN yang disusun oleh pemerintahan sebelumnya.

Begitu memimpin pemerintahan, Jokowi juga harus menyusun ulang APBN 2015 menjadi APBN Perubahan 2015. RAPBN-P 2015 yang diajukan Januari 2015 baru disetujui Februari.

Selanjutnya, pemerintahan Jokowi membuat kebijakan fiskal yang berbeda di APBN Perubahan 2015. Usulan pemerintah Jokowi kala itu adalah memperbesar ruang fiskal dan menggenjot belanja modal infrastruktur.

"Dalam sitauasi sektor swasta mengalami pelambatan maka pertumbuhan di dorong oleh belanja modal infrastruktur pemerintah," tulis Misbakhun.

Politikus Golkar yang duduk di Komisi XI DPR itu merinci, pertumbuhan ekonomi kuartal I memang anjlok ke 4,7 persen. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi kuartal II juga tergerus menjadi 4,67 persen. Namun, pada kuartal III ternyata angkanya menanjak menjadi 4,73 persen.

Meski kenaikannya tak seberapa, tapi Misbakhun menilainya sebagai catatan positif. Sebab, pertumbuhan ekonomi memang tak bisa dipaksa melompat dengan kondisi saat ini.

Misbakhun menambahkan, tim ekonomi pemerintahan Jokowi memang harus membuat tren penurunan menjadi melandai. Tahap berikutnya adalah menaikkannya secara perlahan.

"Saat ini tren penurunan pertumbuhan ekonomi sudah bisa diatasi dengan baik oleh tim ekonomi. Langkah berikutnya bertahap menaikkannya," tandasnya.