Misbakhun sebut rumor jual beli opini WTP di BPK sulit dibuktikan

Merdeka.com - Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun terus membela institusi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meski dua auditornya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Misbakhun menegaskan, adanya kasus OTT itu bukan berarti lantas BPK bisa dibeli demi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Menurut Misbakhun, desas-desus soal jual beli opini atau pendapat hasil audit BPK merupakan sebuah sebuah rumor yang sulit dibuktikan. Sebab, tidak mungkin sebuah audit program dan kertas kerja pemeriksaan yang punya standar ukuran yang jelas kemudian bisa merubah sebuah kenyataan dan realitas kinerja keuangan yang buruk dari pemerintahan kota, kabupaten, propinsi, ataupun kementerian dan lembaga.

"Sangat tidak mungkin kinerja keuangan yang lemah dalam kontrol internal, lemah dalam prosedur maupun pelaksanaan proyek yang tidak memenuhi proses dan prosedur kerja bisa lolos dari audit program BPK," kata Misbakhun dalam pesan singkatnya, Jakarta, Selasa (30/5).

Misbakhun menambahkan, pemerintah daerah ataupun kementerian/lembaga dengan kondisi kinerja keuangan yang sangat buruk pasti akan mendapatkan supervisi dari BPK. Dengan demikian kementerian/lembaga juga melakukan perbaikan atas kinerjanya.

"Karena BPK juga mempunyai tugas dan peran memperbaiki sistem akuntansi keuangan negara dengan rekomendasi-rekomendasi atas temuan yang material yang harus ditindaklanjuti," tegasnya.

Apabila rekomendasi BPK tidak ditindaklanjuti, sambung Misbakhun, maka lembaga auditor keuangan negara itu tak akan mungkin memberikan opini WTP. Kinerja keuangan yang buruk dengan audit program dan kertas pemeriksan BPK pasti akan terkena rekomendasi perbaikan.

"Dan lobi apa pun bentuknya akan sulit memperbaiki opini bila rekomendasi BPK tidak diikuti," katanya.

Mantan pegawai Kementerian Keuangan ini menganggap tuduhan jual beli opini WTP atas hasil audit BPK merupakan tudingan yang bertujuan tak berdasar. "Itu tuduhan yang bertujuan merusak kredibiltas kelembagaan BPK. Apalagi saat ini BPK sedang diuji kredibilitas kinerjanya karena kasus OTT KPK terkait hasil audit Kemendes," jelasnya.

Selain itu Misbakhun juga mengatakan, hanya di era Presiden Joko Widodo maka Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2016 mendapatkan predikat opini WTP sejak sistem Akuntansi Keuangan Negara diterapkan 14 tahun silam. Misbakhun meyakini predikat WTP untuk LKPP 2016 tersebut diperoleh dengan susah payah dan melalui proses yang rumit setelah rekomendasi BPK pada hasil audit WDP tahun 2015 dijalankan dengan tertib.

Namun, opini WTP untuk LKPP 2016 memang menyisakan enam kementerian dan lembaga negara yang masih mendapatkan predikat disclaimer. Sebab, BPK masih menolak memberikan pendapatnya terhadap laporan keuangan kementerian dan lembaga tersebut.

"Fakta ini menunjukkan bahwa dalam memberikan predikat opini BPK memberikan kualifikasi yang sangat ketat dan syarat yang berat. Untuk itu saya mengingatkan, supaya berhati-hati dengan adanya upaya yang sistematis yang mengatakan bahwa opini dan predikat hasil audit BPK bisa diperjualbelikan karena itu sangat tidak benar dan mendeskredikatkan BPK secara kelembagaan," tandasnya.