MK: Kesadaran hak konstitusi di Indonesia meningkat
Merdeka.com - Hakim Mahkamah Konstitusi Republik (MKRI) I Gede Dewa Palguna menilai, Indonesia mengalami kemajuan atas hak dasar konstitusi.
Hal itu bisa dilihat dari meningkatnya jumlah permohonan judicial review (peninjauan kembali) yang diajukan kepada MK setiap bulan. Sebelumnya, hanya 1 atau 2 gugatan yang masuk setiap bulan, namun saat ini sudah mencapai 14 gugatan.
"Saya mendapat kesempatan menjadi hakim konstitusi yang pertama, dulu sedikit. Tapi sekarang bisa 14 kasus lebih tiap bulan yang diajukan ke MK. Bisa lihat hampir tidak ada waktu kosong di MK. Itu salah satu bentuk kesadaran warga negara tentang hak konstitusi mereka," kata Palguna di Convention Center, Nusa Dua, Bali, kemarin.
-
Apa yang menyebabkan kemacetan Jakarta meningkat? Berdasarkan data TomTom Traffic Index pada Februari 2023, terjadi peningkatan signifikan kepadatan lalu lintas di Jakarta. Angkanya mencapai 53 persen.
-
Bagaimana Kejaksaan Agung teliti kasus? 'Tim Penyidik mendapatkan alat bukti yang cukup untuk menetapkan RD selaku Direktur PT SMIP sebagai tersangka,' ujarnya seperti dilansir dari Antara.
-
Kenapa Kejaksaan Agung diajak kerja sama? “IDSurvey berperan penting dalam memastikan mutu dan kuantitas barang dan jasa dalam perekonomian nasional sehingga berperan sebagai benteng ekonomi nasional. Kami turut berterima kasih atas kesediaan JAMDATUN untuk melakukan kerjasama dengan kami dalam melakukan pendampingan-pendampingan yang diperlukan,“
-
Kenapa kemacetan Jakarta makin parah? Kemacetan di Jakarta dari waktu ke waktu semakin parah. Hingga kini, macet menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah provinsi DKI.
-
Dimana kemacetan semakin parah di Jakarta? Kondisi kemacetan lalu lintas kendaraan pada jam pulang kerja di Jalan Gatot Subroto, Jakarta
-
Kenapa tempat nongkrong di Jakarta makin banyak? Kini, seiring perkembangan zaman, tempat nongkrong di Jakarta kian menjamur. Memenuhi semua sudut ibu kota Tinggal pilih mau yang seperti apa lalu menyesuaikan dengan isi kantong.
Meningkatnya kesadaran masyarakat, kata Palguna, sangat terlihat dalam argumen gugatan. Hampir setiap keputusan MK juga menjadi bahan diskusi berbagai kalangan.
"Contohnya saja terkait calon tunggal di daerah, MK memberikan putusan dan kemudian banyak orang berdiskusi (tentang putusan)," terangnya.
Selain itu, meningkatnya peminat studi hukum tata negara di berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta menjadi salah satu tolak ukur bahwa Indonesia mengalami perubahan signifikan terkait hak dasar konstitusi. Kepada masyarakat, Palguna berharap daya kritis semakin ditingkatkan atas keputusan-keputusan MK.
"Tetaplah kritis pada kami (MK). Walaupun itu pahit buat kami, tapi kami mengharapkan itu untuk mengontrol kinerja," ujar Palguna.
(mdk/hrs)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Survei Indikator menyebut tingkat kepercayaan publik kepada Mahkamah Konstitusi (MK) mulai kembali pulih yakni sebesar 63,4 perse
Baca SelengkapnyaSurvei Indikator Politik Indonesia yang menunjukkan tren kepercayaan publik terhadap sembilan lembaga negara, termasuk Kejagung.
Baca SelengkapnyaKritikan menjadi masukan konstruktif untuk memperbaiki pemerintahan.
Baca SelengkapnyaSejalan dengan itu rontok juga pengaruh seorang Joko Widodo atau Jokowi.
Baca SelengkapnyaKinerja Kejagung membongkar kasus-kasus besar disebut membuat penilaian positif masyarakat.
Baca SelengkapnyaTingkat kepercayaan publik terhadap MK di bawah Kejaksaan, Presiden dan TNI.
Baca SelengkapnyaRombongan massa aksi mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Pilkada mulai berdatangan ke Gedung MK.
Baca SelengkapnyaPSI tidak menanggapi lebih lanjut terkait sikapnya ke depan dalam Pilpres.
Baca SelengkapnyaDia pun menyinggung soal Singapura yang bisa maju berkat supremasi hukum.
Baca Selengkapnya"Saya memperoleh laporan di tahun 2023 Mahkamah Agung berhasil memutus hingga 99,47 persen perkara."
Baca SelengkapnyaMahfud MD menjawab pertanyaan soal revisi UU KPK bila terpilih bersama Ganjar menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
Baca SelengkapnyaDesakan Solidaritas Hakim Indonesia mengenai peningkatan kesejahteraan hakim bukanlah hal mendadak.
Baca Selengkapnya