MK sebut pasal penghinaan presiden sudah dibatalkan, jangan dimasukan di RKUHP

Merdeka.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menyarankan pemerintah dan DPR tidak memasukkan Pasal Penghinaan Presiden dalam Revisi KUHP. Sebab, MK sudah pernah membatalkan pasal tersebut sebelumnya.

MK membatalkan pasal terkait penghinaan Presiden dalam putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006. Dalam Revisi KUHP, norma tersebut dimasukan kembali dalam Pasal 238.

"Kalau dilihat pertimbangan putusan itu sudah jelas memasukkan norma yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi itu tentu bertentangan dengan Mahkamah Konstitusi," jelas Juru Bicara MK Fajar Laksono di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (15/2).

DPR sebagi pembentuk undang-undang dinilai seharusnya tidak memasukkan pasal yang sudah dibatalkan oleh MK lantaran sudah tidak relevan. Namun, Fajar mengatakan dalam proses legislasi hal itu tidak bisa dimasalahkan selama proses demokrasi berjalan ketika perumusan.

"Tapi sebagai produk legislasi itu sah secara demokrasi. Itu kan sudah disepakati dalam demokrasi di parlemen dengan Presiden dan DPR, sah secara legislasi sah secara demokrasi," katanya.

Kendati begitu, hal ini memicu masyarakat sipil melakukan uji materi kembali. Gugatan itu pun, kata Fajar, sah saja dilakukan selama pemohon memiliki legal standing yang jelas.

"Tapi kemudian menjadi sah juga ketika ada masyarakat yang hak konstitusinya terlanggar untuk menchallange dari perspektif nomikrasinya makanya di MK menjadi sah," kata Fajar.

Fajar menilai ketika proses gugatan berulang malah akan terjadi krisis kontitusi. Proses pembentukan undang-undang dan pembatalan yang terjadi malah menjadi tidak efektif.

"Kalau ada putusan MK yang sudah dibatalkan dan dibangkitkan lagi ini akan jadi krisis konstitusi, dibatalkan dimunculkan, dibatalkan, diuji, dibatalkan terus itu akan seperti ini jadi tidak efektif," katanya. (mdk/dan)