MK tolak sengketa pilkada Gresik walau cuma telat daftar 7 menit

Merdeka.com - Mahkamah Konstitusi menolak melanjutkan penyelesaian sengketa Pemilu Bupati Gresik yang diajukan pasangan calon nomor urut 2 Husnul Khuluq dan Ach. Rubaie. Majelis hakim memutuskan tak meneruskan sidang sengketa lantaran Husnul-Rubaie telat mendaftarkan permohonan.

Meskipun cuma terlambat 7 menit, Ketua MK Arief Hidayat tak mau menerima permohonan penyelesaian sengketa. "Permohonan pemohon melewati batas waktu" kata Ketua MK Arief Hidayat dalam sidang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (18/1).

Pertimbangannya, permohonan sengketa pilkada harus diajukan dalam tenggat waktu 3x24 jam sejak KPUD mengumumkan hasil pemilu. KPUD Gresik diketahui mengumumkan hasil pilkada pada 16 Desember 2015 pukul 16.30 WIB.

Berdasarkan aturan, batas waktu pengajuan sengketa pilkada Gresik jatuh pada 19 Desember 2015 pukul 16.30 WIB. Namun, pasangan Husnul Khuluq dan Ach. Rubaie selaku pemohon justru mendaftarkan gugat sekitar pukul 16.37 WIB.

Kuasa hukum pemohon, Muhammad Sholeh beralasan, KPUD Gresik terlambat memberikan hasil keputusan rekapitulasi. "Ada kesengajaan, pengumuman pada tanggal 16 Desember tapi surat putusan dikirim 17 Desember," jelas dia usai sidang.

Kendati demikian, dia mengatakan masa pendaftaran gugatan dimulai pada 17-20 Desember karena hasil keputusan diserahkan pada 17 Desember. Maka pihaknya mendaftarkan gugatan pada 19 Desember.

"Tapi, untungnya kliennya kita sadar bahwa kesalahan bukan di kita, tapi dari sana (KPUD)," jelas dia.

Sengketa pilkada Gresik yang digugurkan MK lantaran telat didaftarkan juga dialami pemohon untuk sengketa pilkada Dompu, Nabire, Tidore Kepulauan, Yahukimo, Yalimo, Asmat, Melawi, Sekadau, Boven Digoel, Solok, Tanah Datar, Pasaman Tomohon, Gowa, Kepulauan Selayar.

Mahkamah Konstitusi, memutus 40 gugatan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah 2015 termasuk pengucapan ketetapan bagi 5 permohonan perselisihan yang menarik kembali gugatannya hari ini. Semuanya merupakan rangkaian persidangan untuk memeriksa 147 permohonan gugatan PHP Kepala Daerah 2015 dimulai sejak Kamis 7 Januari lalu. (mdk/noe)