Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

MKD akan gelar rapat bahas pergantian Setnov dari jabatan Ketua DPR

MKD akan gelar rapat bahas pergantian Setnov dari jabatan Ketua DPR Setnov ditahan KPK. ©2017 istimewa

Merdeka.com - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR akan menggelar rapat untuk menyikapi penahanan Ketua DPR Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wakil Ketua MKD Syarifudin Sudding mengatakan pihaknya akan membahas wacana pergantian Setnov dari jabatan Ketua DPR.

Hal ini karena ditahannya Setnov membuatnya berhalangan hadir sehingga akan mempengaruhi kinerja DPR. Tak hanya itu, penahanan Setnov juga akan berimplikasi pada marwah DPR.

"Hari ini MKD akan ambil sikap, saya sudah koordinasi dengan para pimpinan MKD, kita akan segera lakukan rapat. Karena kita memahami bahwa Novanto dalam sisi ditahan KPK," kata Sudding di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/11).

Pihaknya akan mempertimbangkan mengundang pimpinan-pimpinan fraksi untuk dimintai pandangan terkait penahanan Ketua Umum Partai Golkar tersebut. Sebab, merujuk pasal 82 di tata tertib MKD dijelaskan pergantian Ketua DPR pergantian pimpinan dewan bisa dilakukan fraksi Golkar atas rekomendasi MKD.

"Pertama apakah hari ini atau besok kita akan undang pimpinan fraksi-fraksi untuk meminta pandang-pandangan fraksi yang ada DPR tentang sikap-sikap fraksi dalam melihat terkait posisi Nov yang lagi di tahan," ujarnya.

Ada dua opsi dasar mekanisme pergantian Ketua DPR. Pertama, kata Sudding, pergantian Setnov sebagai Ketua DPR dilakukan setelah kasus hukumnya berkekuatan hukum tetap dan divonis hukuman di atas 5 tahun. Kedua, Setnov bisa diberhentikan jika berhalangan hadir selama 3 bulan sesuai pasal 87 UU MD3.

"Dalam UU MD3 bahwa seseorang pimpinan maupun anggota diberhentikan setelah memperoleh hukum tetap dengan ancaman selama 5 tahun ke atas," tandasnya.

"Tapi kan ada opsi lain, kita melihat ini kan yang menyangkut marwah kehormatan DPR. Kita harus melihat tentang pelaksanaan tugas-tugas seorang ketua di kedewananan ini," sambung Sudding.

Penahanan Setnov dianggap melanggar kode etik, sumpah jabatan karena menyangkut integritasnya sebagai pimpinan dewan. Untuk itu, opsi pergantian Setnov sebagai Ketua DPR harus dipertimbangkan untuk menjaga marwah dan kehormatan DPR.

"Kami juga MKD kan terikat dengan norma. Kita gunakan itu melalui banyak opsi yang bisa di gunakan dalam rangka menjaga marwah kedewanan sesuai UUD. Banyak opsi sebenarnya yang bisa digunakan. Sekali lagi itu dalam rangka menjaga marwah dewan," ucapnya.

Sekjen Partai Hanura ini meyakini proses pergantian Setnov akan selesai dalam waktu dekat. Pimpinan DPR juga akan menggelar rapat membahas masalah pergantian Setnov.

"Saya yakin dalam waktu dekat sudah selesa (proses pergantian ketua dpr). Hari ini akan segera rapat pimpinan. Setelahnya akan rapat internal. Mudah-mudahan besok," tukasnya. (mdk/ded)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Nazarudin Dek Gam Ditunjuk Jadi Ketua MKD DPR
Nazarudin Dek Gam Ditunjuk Jadi Ketua MKD DPR

Dek Gam menyatakan akan komitmen menjaga marwah Legislatif.

Baca Selengkapnya
Respons Puan Maharani Soal Pengakuan Agus Rahardjo Diperintah Jokowi Hentikan Kasus Korupsi e-KTP
Respons Puan Maharani Soal Pengakuan Agus Rahardjo Diperintah Jokowi Hentikan Kasus Korupsi e-KTP

Sebelumnya, Agus Rahardjo mengungkapkan dirinya pernah dipanggil dan diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan penanganan kasus korupsi pengadaan e-KTP

Baca Selengkapnya
Hasil Sidang Etik Nurul Ghufron Bakal Diputus Pekan Depan
Hasil Sidang Etik Nurul Ghufron Bakal Diputus Pekan Depan

Dewas menargetkan sidang etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron akan rampung pekan depan

Baca Selengkapnya
Saksi Etik Dewas KPK Jadi Catatan DPR Seleksi Nurul Ghufron Sebagai Capim KPK
Saksi Etik Dewas KPK Jadi Catatan DPR Seleksi Nurul Ghufron Sebagai Capim KPK

Nurul Ghufron diketahui maju kembali menjadi salah satu peserta seleksi capim KPK untuk periode 2024-2029.

Baca Selengkapnya
Usai Dilantik, DPR Bakal Adakan Rapat Konsultasi Bahas Tata Cara Penetapan Calon Ketua dan Wakil Ketua DPR
Usai Dilantik, DPR Bakal Adakan Rapat Konsultasi Bahas Tata Cara Penetapan Calon Ketua dan Wakil Ketua DPR

DPR juga membahas persiapan pengucapan sumlah janji dan terakhir penyerahan kepemimpinan DPR RI dari pimpinan sementara ke pimpinan terpilih.

Baca Selengkapnya
KPK Akui Kritik dari Dewas Bagus, Faktanya Memang Ada Perlawanan
KPK Akui Kritik dari Dewas Bagus, Faktanya Memang Ada Perlawanan

KPK buka suara usai dikritik habis-habisan oleh ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan.

Baca Selengkapnya
Menko Kumham Yusril Bertemu Pimpinan KPK, Bahas RUU Perampasan Aset hingga Seleksi Capim
Menko Kumham Yusril Bertemu Pimpinan KPK, Bahas RUU Perampasan Aset hingga Seleksi Capim

Tiga orang Pimpinan KPK bertukar pikiran dengan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra di kantor Menko di kawasan Kuningan, Jakarta.

Baca Selengkapnya
Kecam Prajurit TNI Geruduk Polrestabes Medan, DPR: Jangan Sampai Merusak Kepercayaan Publik
Kecam Prajurit TNI Geruduk Polrestabes Medan, DPR: Jangan Sampai Merusak Kepercayaan Publik

Agar tindakan segelintir oknum tidak merusak citra Mabes TNI.

Baca Selengkapnya
Sekjen DPR Cabut Gugatan Praperadilan Lawan KPK
Sekjen DPR Cabut Gugatan Praperadilan Lawan KPK

Gugatan itu dikabulkan dalam sidang permohonan praperadilan yang digelar di PN Jaksel dipimpin hakim tunggal Ahmad Samuar, Senin (27/5).

Baca Selengkapnya
Diperiksa KPK, Staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Ingin Penyidik Diganti
Diperiksa KPK, Staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Ingin Penyidik Diganti

Kemudian juga termasuk tempat serah terima barang sitaan yang dikatakannya berbeda.

Baca Selengkapnya
Reaksi KPK soal Kubu Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Minta Ganti Penyidik
Reaksi KPK soal Kubu Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Minta Ganti Penyidik

Permintaan pergantian penyidik dalam menangani sebuah kasus harus adanya dasar yang kuat.

Baca Selengkapnya
Sesuai Arahan Megawati, Hasto Sebut Puan Maharani Akan Jadi Ketua DPR 2024-2029
Sesuai Arahan Megawati, Hasto Sebut Puan Maharani Akan Jadi Ketua DPR 2024-2029

"Mba Puan merupakan Ketua DPR selanjutnya sesuai dengan arahan dari Ibu Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri," ujar Hasto

Baca Selengkapnya