Follow
Modus curang jelang Pilkada Papua, 200 penduduk diselundupkan buat dulang suara
Merdeka.com - Mapolres Jayawijaya, Papua mendalami kasus penyelundupan 200 penduduk asal Kabupaten Jayawijaya ke Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua. Dua ratusan penduduk itu didatangkan ke Mamberamo Tengah dengan tujuan dibuatkan KTP bagi mereka dengan alamat Mamberamo Tengah, dalam rangka permainan curang pada pilkada Gubernur Papua 2018 mendatang.
"Sudah sekitar 200-an orang yang dibawa ke Kabupaten Mamberamo Tengah dan ini akan bergilir terus kalau tidak dicegah. Jadi ada oknum tertentu yang merekrut anak jalanan kita di Pasar Jibama, Potikelek dan Wouma, kemudian di bawa ke Mamberamo Tengah untuk dibuat foto e-KTP di sana. Sehingga kami masih cari, semoga nanti para pelaku sudah bisa kita amankan," kata Kapolres Jayawijaya AKBP Yan Pieter Reba di Wamena. Demikian dikutip dari Antara, Rabu (15/11).
Tujuan oknum tertentu untuk memobilisasi kelompok masyarakat dari Jayawijaya ke Kabupaten Mamberamo Tengah adalah untuk menambah jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di sana.
-
Kenapa KPU DKI Jakarta imbau warga urus pindah memilih? Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta mengimbau masyarakat yang belum pindah memilih untuk segera mengurus berkas sebelum batas waktu yang telah ditetapkan yakni 15 Januari 2024.
-
Apa hak warga binaan Jawa Tengah di pemilu? Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana mengatakan, dalam sebuah perhelatan pemilu, salah satu indikator kesuksesaannya adalah partisipasi pemilih. Guna memastikan hak pilih warga binaan lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) terlindungi pada Pemilu 2024, Pemprov Jateng melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham).
-
Bagaimana cara PPPK direkrut di Sumut? PPPK: Rekrutmen PPPK dapat lebih fleksibel dan dapat melibatkan proses seleksi yang lebih sederhana dibandingkan dengan PNS. Seleksi PPPK dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan instansi pemerintah dan dapat melibatkan berbagai cara, seperti wawancara atau penilaian keterampilan.
-
Kenapa Pemprov Jateng dorong warga binaan memilih? Oleh karena itu, ia mendorong agar warga binaan baik di lapas maupun rutan menggunakan hak suaranya pada pemilu 2024.“Narapidana mempunyai hak yang sama dalam pemilu maupun pilkada,“ kata Nana usai menerima Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Tejo Harwanto, di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Selasa (21/11).
-
Mengapa PDIP Jateng membuka peluang bagi figur eksternal untuk mendaftar? Sejumlah figur dari eksternal partainya bisa mendaftarkan diri sebagai kandidat kepala daerah. Bendahara PDIP Jawa Tengah, Agustina Wilujeng mengatakan syarat yang berlaku bagi kader internal justru lebih berat karena partainya ingin mendapatkan sosok figur calon pemimpin yang handal untuk memajukan Pemprov Jateng. 'Kalau dari eksternal tidk perlu KTA. Persyaratan untuk internal justru lebih berat ketimbang eksternal. Kalau internal harus diusung DPC, bawa surat endorsement dari PAC dan ranting tempat domisili. Kita berharap seluruh masyarakat ikut mendaftar sebagai calon pemimpin Jawa Tengah,' kata Agustina Wilujeng, Rabu (22/5).
-
Kenapa Medan perlu siapkan data pemilih? 'Dalam hal pemutakhiran data pemilih, Pemkot Medan melalui Kesbangpol dan Disdukcapil Kota Medan berkolaborasi dengan KPU dan Bawaslu Kota Medan, ' kata Bobby Nasution.
"Jadi ini penduduk siluman, sebab warganya dari Jayawijaya, kemudian ditransmigrasikan ke Mamberamo Tengah untuk dibuat KTP-nya di sana," kata Yan Pieter.
Terkait pemalsuan KTP, kata dia, pada Mei lalu Kepolisian Jayawijaya telah menangkap seorang pria yang berhasil membuat dan mendistribusikan sejumlah KTP palsu kepada warga yang membutuhkan.
Peredaran KTP palsu itu baru diketahui aparat kepolisian setelah salah satu korban dari pelaku hendak membuat surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) di Mapolres Jayawijaya.
"Dengan kecurigaan tersebut terhadap KTP itu, anggota reskrim Jayawijaya bersama korban (yang mau membuat SKCK) menuju Gang Mata Air, Jalan Yosudarso (di Jayawijaya) untuk mencari pelaku di rumahnya dan mengamankan tersangka yang merupakan penduduk Kabupaten Lanny Jaya," katanya.
Berdasarkan pengakuan pria itu dirinya telah membuat puluhan KTP untuk warga Kabupaten Lanny Jaya, Mamberamo Tengah dan Kabupaten Jayawijaya.
Pria berinisial YK itu ditetapkan menjadi tersangka dengan pelanggaran UU 263 KHUP yakni sengaja melakukan perbuatan pemalsuan dokumen negara khususnya KTP.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Andrian menyebutkan polisi terus berupaya menyukseskan Pemilu 2024 secara damai, aman dan sejuk
Baca Selengkapnya
TKN Prabowo-Gibran menemukan dugaan kecurangan pemilu 2024 berupa mobilisasi pemilih secara ilegal.
Baca Selengkapnya
Perpindahan penduduk menjadi salah satu penyebab besarnya angka pemilih ganda dalam daftar pemilih pada Pilkada 2024 di Jawa Barat.
Baca Selengkapnya
Dugaan terjadinya penggelembungan suara pada Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) ditemukan ormas Pemuda Pancasila (PP).
Baca Selengkapnya
TPN Ganjar-Mahfud menemukan indikasi kecurangan pada pelaksanaan Pemilu 2024 berupa penggelembungan suara.
Baca Selengkapnya
Minat warga untuk hadir di TPS untuk memberikan suara menurun.
Baca Selengkapnya
Suara Orang Rimba Menyambut Pemilu: Berharap Kesejahteraan dan Perhatian
Baca Selengkapnya
Dia mengaku telah menginstruksikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di seluruh Indonesia untuk memberikan atensi khusus perekaman kepada pemilih pemula.
Baca Selengkapnya
Seorang peretas dengan nama anonim "Jimbo" mengklaim telah meretas situs kpu.go.id dan berhasil mendapatkan data pemilih dari situs tersebut.
Baca Selengkapnya
KPU Kota Denpasar telah lama memberikan sosialisasi soal pindah memilih tetapi masyarakat masih ada saja yang tidak mengetahui hal tersebut.
Baca Selengkapnya
KPU Jateng resmi menetapkan 28.427.616 daftar pemilih tetap untuk Pemilihan Gubernur 2024.
Baca Selengkapnya
13 tempat pemungutan suara (TPS) di Kabupaten Sleman menjalani pemungutan suara ulang (PSU) dan pemungutan suara lanjutan
Baca Selengkapnya