Moeldoko akui Pilkada Serentak 2018 masih diwarnai dugaan aparat negara tak netral
Merdeka.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengakui Pilkada Serentak 2018 masih diwarnai dengan kecemasan terhadap ketidaknetralan aparat keamanan dan PNS. KSP sendiri sudah menerjunkan tim khusus untuk menyelidiki jika terjadi pelanggaran aparat keamanan dan PNS di lapangan.
"Saya sudah perintahkan segera mengumpulkan, adakah kejadian-kejadian yang menunjukkan di lapangan bahwa TNI, Polri, atau ASN tidak netral. Untuk apa itu? Feedback kepada pemerintah, kepada kita agar mewaspadai pada Pemilu yang akan datang, jangan sampai ini terulang," kata Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa (3/7).
Meski begitu, pihaknya tetap merasa pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 berjalan lancar. Kondisi ini tidak lepas dari kesadaran rakyat Indonesia dan menunjukkan semakin matang dalam berdemokrasi.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Bagaimana Pilkada Serentak diadakan? Dalam sistem presidensial, pemilihan dilakukan secara langsung oleh rakyat, yang menciptakan akuntabilitas dan legitimasi bagi pemimpin daerah.
-
Bagaimana Pilkada DKI 2017 dijalankan? Pilkada DKI Jakarta 2017 merupakan salah satu pemilihan kepala daerah yang paling menonjol dalam sejarah Indonesia karena berbagai dinamika politik dan sosial yang terjadi.
-
Bagaimana cara Pilkada DKI 2017? Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017 (disingkat Pilgub DKI 2017) dilaksanakan pada dua tahap, yaitu tahap pertama di tanggal 15 Februari 2017 dan tahap kedua tanggal 19 April 2017 dengan tujuan untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022.
-
Siapa yang berperan dalam pelaksanaan Pilkada di Indonesia? Pilkada memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai kinerja pemimpin yang sedang menjabat.
"Kita perlu apresiasi proses demokrasi yang dijalankan bangsa Indonesia sangat bagus dan sangat matang, di mana pada proses awal semuanya berjalan bagus. Semua bergerak, semuanya memiliki tanggung jawab politik tinggi sehingga partisipasinya ada dan itu terlihat dari suasana sebelum pemilihan," kata Moeldoko.
Wakil Ketua Umum Partai Hanura ini juga mengapresiasi gelaran pesta demokrasi pada 27 Juni 2018 lalu, berlangsung aman karena aparat menjalankan tugas dengan baik. "Tugas oleh aparat keamanan sudah bagus, karena apa? Karena semua telah berjalan dengan baik tanpa ada sesuatu yang berdarah-darah," ujarnya.
Selain itu, Ketua Umum HKTI ini juga memuji kerja Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Berkat KPUD, pemilihan kepala daerah di 171 daerah berjalan sesuai rencana. "Kita perlu apresiasi tugas yang dijalankan KPUD telah berjalan bagus," tegasnya.
(mdk/ang)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
JK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat.
Baca SelengkapnyaMegawati pun menyinggung soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 136/PUU-XXII Tahun 2024 melalui Revisi Pasal 188 Undang-Undang No. 1 Tahun 2018.
Baca SelengkapnyaMoeldoko mengatakan dirinya salah satu Panglima TNI yang memperkuat netralitas prajurit setiap ada pesta demokrasi.
Baca SelengkapnyaMoeldoko menilai tak ada pelanggaran yang dilakukan Satpol PP Garut yang menyatakan dukungan kepada Gibran.
Baca SelengkapnyaMoeldoko meminta masalah netralitas tak sekedar dilihat kacamata subjektivitas.
Baca SelengkapnyaKepala Staf Kepresidenan Moeldoko merespons tegas pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla yang mengkritik netralitas Presiden Jokowi di Pilpres 2
Baca SelengkapnyaIstana memastikan Mendagri tak akan tinggal diam bila pejabat Batubara terbukti minta kepala desa menangkan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaMenurut Moeldoko, pandangan JK subjektif dan tidak melihat secara utuh.
Baca SelengkapnyaKetum Golkar Airlangga menilai Pemilu 2024 lebih adem dan damai
Baca SelengkapnyaMegawati kemudian memberikan bukti dan menjelaskan, bagi alat negara yang berbuat curang akan dipidana.
Baca SelengkapnyaBima Arya menegaskan, stabilitas politik dan keamanan diperlukan agar potensi konflik yang terjadi pasca-pelaksanaan Pilkada dapat diminimalkan.
Baca SelengkapnyaAndika mengakui, tekanan terhadap aparat negara agar membantu salah satu calon tertentu pasti ada.
Baca Selengkapnya