Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Moeldoko: Draf UU Cipta Kerja Tinggal Tunggu Waktu Diteken Presiden Jokowi

Moeldoko: Draf UU Cipta Kerja Tinggal Tunggu Waktu Diteken Presiden Jokowi Jokowi pimpin upacara HUT TNI. ©2020 Merdeka.com/intan umbari

Merdeka.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan tidak lama lagi draf Undang-undang Cipta Kerja akan diteken oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Namun dia enggan merinci kapan Mantan Gubernur DKI Jakarta akan menekan draf yang sudah diserahkan oleh DPR tersebut.

"Tinggal menunggu waktu dalam beberapa saat setelah tanda tangan oleh beliau segera di undangkan dalam lembaran negara," kata Moeldoko di kantornya, Rabu (21/10).

Moeldoko juga mengatakan Jokowi juga sudah berkomunikasi dengan kelompok lain terkait untuk menyusun aturan turunan UU Cipta Kerja. Diskusi tersebut kata dia hingga saat ini terus dilakukan agar seluruh aspirasi bisa tersampaikan.

"Sudah dijalankan Presiden dengan berbagai kelompok, tetapi ini akan terus berjalan tidak berhenti," ungkap Moeldoko

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, segera menyelesaikan Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai turunan disahkannya Undang-undang Cipta Kerja. Dia mengatakan rencana tersebut akan dikerjakan dalam waktu tiga bulan ke depan.

"Saya tegaskan juga UU Cipta Kerja ini memerlukan banyak sekali peraturan pemerintah atau PP dan peraturan presiden atau perpres jadi setelah ini akan muncul PP dan Perpres yang akan kita selesaikan paling lambat 3 bulan setelah diundangkan," kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (9/10).

Jokowi mengatakan, mengundang seluruh pihak untuk memberikan masukan sebelum menerbitkan Perpres tersebut. Serta kata dia masih terbuka usulan dari daerah-daerah.

"Kita pemerintah membuka dan mengundang masukan-masukan dari masyarakat dan masih terbuka usulan-usulan dan masukan dari daerah-daerah," kata Jokowi.

(mdk/rhm)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Respons Presiden Jokowi Terkait Revisi UU MK
Respons Presiden Jokowi Terkait Revisi UU MK

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco menyebut, pengesahan RUU bisa digelar di masa sidang ini.

Baca Selengkapnya
Jokowi Ungkap Penyebab Regulasi Publisher Rights Tak Kunjung Rampung
Jokowi Ungkap Penyebab Regulasi Publisher Rights Tak Kunjung Rampung

Jokowi mengatakan, dirinya sudah membahas publisher rights sejak lama bersama para pemangku kepentingan

Baca Selengkapnya
DPR Kaji Permintaan MK Buat UU Ketenagakerjaan Baru
DPR Kaji Permintaan MK Buat UU Ketenagakerjaan Baru

DPR akan mengkaji usulan tersebut bersama-sama dengan pemerintah.

Baca Selengkapnya
Soal Ide Dewan Pertimbangan Agung di Pemerintahan Prabowo, Jokowi: Saya Masih Jadi Presiden Loh
Soal Ide Dewan Pertimbangan Agung di Pemerintahan Prabowo, Jokowi: Saya Masih Jadi Presiden Loh

DPA ini diusulkan diisi oleh mantan presiden-wakil presiden, salah satunya Jokowi.

Baca Selengkapnya
Jokowi Panggil Menkum HAM Baru ke Istana, Ini Agenda Penting yang Dibahas
Jokowi Panggil Menkum HAM Baru ke Istana, Ini Agenda Penting yang Dibahas

Supratman sebelum dilantik sebagai menteri merupakan Ketua Badan Legislasi di DPR RI.

Baca Selengkapnya
Isu Pemakzulan Jokowi Jelang Pemilu Tak Produktif, Moeldoko: Kepemimpinannya Diapresiasi Masyarakat
Isu Pemakzulan Jokowi Jelang Pemilu Tak Produktif, Moeldoko: Kepemimpinannya Diapresiasi Masyarakat

Menurutnya, isu pemakzulan presiden di tengah proses pemilu sangat tak produktif bagi masyarakat dan pemerintah.

Baca Selengkapnya
Menkominfo soal Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi: Enggak Mangkrak Kok
Menkominfo soal Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi: Enggak Mangkrak Kok

Menkominfo Budi Arie Setiadi menjamin lembaga yang diamanatkan dalam UU PDP segera terbentuk sebelum pergantian pemerintahan.

Baca Selengkapnya
Moeldoko Tanggapi Wacana Pemakzulan Jokowi: Jangan Buat Agenda Tidak Produktif
Moeldoko Tanggapi Wacana Pemakzulan Jokowi: Jangan Buat Agenda Tidak Produktif

Moeldoko meminta masyarakat untuk fokus pada penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) pada Februari mendatang.

Baca Selengkapnya
Jokowi soal Keppres Pemindahan IKN Tak Kunjung Diteken: Pindah Rumah Saja Ribet, Ini Ibu Kota
Jokowi soal Keppres Pemindahan IKN Tak Kunjung Diteken: Pindah Rumah Saja Ribet, Ini Ibu Kota

Jokowi mengatakan keppres tersebut bukan hanya menyangkut administrasi saja, namun juga harus dilihat kesiapan di lapangan.

Baca Selengkapnya