Moeldoko dukung rencana Kemenhan buat program Bela Negara
Merdeka.com - Kementerian Pertahanan berencana merekrut 100 juta rakyat dalam program Bela Negara. Ditargetkan wacana tersebut akan terealisasi tahun ini.
Bekas Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko menyatakan dukungannya terhadap program tersebut. Sebab, program tersebut bukanlah untuk mengajarkan rakyat mempelajari senjata. Namun, untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan.
"Yang dimaksud Bela Negara bukan memegang senjata, tapi membangun jiwanya bagaimana punya rasa memiliki negara, disiplin, dan tanggung jawab terhadap negara itu sebaiknya dari awal diberikan kepada anak-anak itu," kata Moeldoko usai menjadi pembicara di Seminar Fraksi Demokrat, Gedung DPR, Jakarta, Senin (12/10).
-
Bagaimana cara menunjukkan semangat Bela Negara? Kita dapat memperlihatkan semangat patriotisme melalui tindakan nyata yang mendukung pembangunan dan keamanan negara.
-
Siapa saja yang bertugas membela negara? Semangat bela negara bukan hanya tanggung jawab aparat keamanan, namun juga tugas setiap warga negara.
-
Apa makna utama dari kemerdekaan bagi bangsa Indonesia? 'Kemerdekaan adalah fondasi kekuatan bangsa kita. Selamat Hari Kemerdekaan 17 Agustus!'
-
Kenapa Hari Bela Negara dirayakan? Peringatan ini menjadi momentum penting untuk mengingat kembali semangat patriotisme dan cinta Tanah Air.
-
Apa yang dirayakan di Hari Bela Negara? Setiap 19 Desember, bangsa Indonesia memperingati Hari Bela Negara.
-
Bagaimana cara menunjukkan semangat kemerdekaan? Dalam setiap langkah kita, semangat kemerdekaan harus terpatri. Mari wujudkan cita-cita bangsa untuk Indonesia yang lebih baik. Selamat HUT RI!
Moeldoko menyatakan program Bela Negara memang harus ditanamkan semenjak dini. Pasalnya, program tersebut sangat tepat untuk persiapan pembentukan komponen cadangan.
"Dalam UU Sistem Pertahanan Negara dibangun secara dini adalah dan sistem pertahanan negara itu menganut tiga lapis, komponen utama TNI, kedua komponen cadangan, ketiga komponen untuk kesiapan komponen cadangan dan pendukung maka dibutuhkan upaya memberikan kesadaran bela negara kepada seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.
Moeldoko menjelaskan apabila program tersebut nantinya terlaksana, kemungkinan besar tidak ada sanksi yang konkret bagi rakyat yang ogah mengikuti program bela negara ini. Namun, kata dia, ada kemungkinan besar bahwa sanksinya hanyalah sanksi sosial dan moral.
"Nggak ada, sanksi hukumnya memang hak dan kewajiban. Tidak ada sanksi tetapi mungkin sanksi sosial dan moral," tukasnya.
Sementara itu, saat ditanya apakah nantinya program tersebut akan menyedot anggaran padahal anggaran bagi Kementerian Pertahanan sendiri malah dikurangi, mantan Kasad ini pun enggan menjawabnya.
"Ya saya pikir bukan domain saya menjawab," tandasnya.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Prabowo menegaskan, beli alutsista hanya untuk memperkokoh pertahanan Indonesia.
Baca SelengkapnyaPembekalan dilakukan di Magelang karena kota itu memiliki simbol perjuangan dan heroisme.
Baca SelengkapnyaPrabowo menekankan, pentingnya menjaga dan mengelola kekayaan negara.
Baca SelengkapnyaMoeldoko bertemu dengan purnawirawan TNI Akabri angkatan 81.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan pengalaman terjun dalam Operasi Seroja di Timor-Timur pada tahun 70an silam, Luhut menyadari sulit mengontrol masyarakat
Baca SelengkapnyaPrabowo berpesan agar taruna dan tarun giat belajar agar kelak menjadi personel TNI yang dapat diandalkan.
Baca SelengkapnyaKehadiran Prabowo di hadapan mahasiswa baru UPN Veteran Jaya disambut riuh.
Baca SelengkapnyaMenteri Pertahanan Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mengembangkan dan mewujudkan kemandirian industri pertahanan dalam negeri.
Baca SelengkapnyaPrabowo: Tanpa Kekuatan Militer yang Kuat, Akan Dilindas Seperti di Gazza
Baca SelengkapnyaPembekalan akan dilakukan selama tiga hari mulai 25-27 Oktober.
Baca SelengkapnyaKetua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, perang Rusia-Ukraina mengisyaratkan pertahanan negara harus dimaknai sebagai konsep holistik.
Baca SelengkapnyaKali ini rakyat telah memilihnya sebagai presiden. Dengan hal itu, kekhawatiran mengenai demokrasi terbantahkan.
Baca Selengkapnya