Moeldoko : Jokowi Ingin Papua Maju dan Damai

Merdeka.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengklaim Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkomitmen tinggi dalam pembangunan Papua.

Hal tersebut disampaikan Moeldoko saat memberikan sambutan saat Silaturrahmi kebangsaan berjudul 'Membangun Papua yang Damai dengan Berbagai Program', Kamis (27/5).

"Komitmen Presiden dalam membangun Papua sangat tinggi,"kata Moeldoko.

Dia pun mengungkit kunjungan Jokowi selama menjadi Presiden. Hal tersebut jadi bukti bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut peduli dan ingin Papua damai.

"Presiden mana yang pernah berkunjung ke Papua sampai 17 kali. Belum ada, baru di masa Presiden Jokowi ini hal itu terjadi, karena beliau sungguh ingin Papua maju dan damai," tegas Moeldoko.

Sementara itu,Menteri Koordinador Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD membeberkan survei yang dirilis oleh Badan Intelejen Negara (BIN) bekerja sama dengan universitas di Indonesia, memperlihatkan bahwa terdapat 8 persen yang menolak pembangunan Papua. Mereka terbagi tiga yakni bergerak di jalur politik, klandestein, dan KKB.

"8 persen itu terbagi tiga yakni bergerak di jalur politik, klandestein, dan KKB. Yang paling kecil yakni KKB ini, inilah yang dihadapi dengan penegakan hukum berdasarkan UU No 5 tahun 2018 tentang Terorisme. Jadi yang dihadapi adalah KKB Egianus Kagoya, KKB Lekagak Talenggen, KKB Militer Murib, dan kelompok lain lagi, jadi bukan KKB Papua” katanya.

Kemudian, guru besar hukum internasional, Prof Hikmahanto Juwana mengatakan, Papua bagian dari NKRI dan itu sudah final. Sebab itu dia pun mendukung kelompok kriminal bersenjata (KKB), masuk klasifikasi teroris, dan dapat ditekenai UU Terorisme.

“Kalau KKB melakukan kekerasan, kita harus lawan,” ujarnya.

Pemerintah Harus Miliki Narasi Agar Masyarakat Papua Tersentuh

Mewakili kalangan gereja, Jacklevyn Manuputty mengatakan, gereja tidak bisa dipisahkan dalam menyelesaikan permasalahan Papua. Dia pun meminta agar, pemerintah perlu memiliki narasi agar dapat menyentuh hati masyarakat Papua.

“Persoalan Papua juga persoalan gereja, sehingga gereja harus dilibatkan dalam menyelesaikan masalah papua,” ujarnya.

Di sisi lain, Haris Azhar mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan kondisi pengungsi di Ilaga dan Ndunga. Kemudian perlu juga adanya pendampingan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga tidak terjadi penyelewenangan anggaran. Sebab masalah sumber daya manusia juga tak kalah pentingnya untuk mendapat perhatian pemerintah.

“Perlu juga ada pendampingan dari BPK agar tidak terjadi penyelewengan anggaran,” jelasnya.

Masalah Narasi di Papua

Sementara itu tokoh Papua Yorrys Raweyai mengatakan, selama Papua bergabung dengan NKRI sejak 58 tahun silam, masalah Papua terus muncul. Dia pun menduga terdapat masalah yang tidak kunjung usai

“Berarti ini ada problem “ kata Yorrys.

Menurutnya, masalahnya ada pada narasi terkait Papua yang berbeda-beda. Sehingga pemahaman terkait Papua, khususnya untuk generasi baru, tidak sama.

“Marilah kita rapatkan barisan. Kita satukan narasi dan diksi untuk menyatukan tekad menghadapi tantangan-tantangan di Papua,” ujarnya.

Menyinggung penggunaan dana Otsus, Yorrys menyebut perlu adanya variabel-variabel yang bisa dipertanggungjawabkan ke publik. Hal itu juga disinggung mantan Gubernur Papua Freddy Numberi, yang mengisyaratkan ada perlakuan beda pada tindak pidana korupsi di Papua.

"Meminta agar proses pemilihan kepala daerah di Papua dievaluasi untuk meminimalisir ketidakpuasan antar kelompok dan suku," tutupnya.