Follow
Moeldoko Klaim Pemerintah Atasi Kemiskinan Ekstrem di 212 Daerah
Merdeka.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Tahun ini pemerintah pusat menargetkan kemiskinan ekstrem nol persen di 25 provinsi dan 212 kabupaten/kota.
"Jika tahun ini kemiskinan ekstrem di 212 kabupaten/kota bisa diselesaikan, maka di tahun-tahun selanjutnya akan lebih bisa cepat dilakukan, dan target nol kemiskinan ekstrem pada 2024 dapat dicapai. Peran pemerintah daerah sangat vital dalam hal ini," tegas Moeldoko di gedung Bina Graha Jakarta, Kamis (16/6).
Dia mengatakan pengentasan kemiskinan esktrem merupakan amanah Undang-Undang (UU) No 13/2011 tentang penanganan fakir miskin. Amanah UU tersebut diimplementasikan ke dalam sejumlah aturan turunan.
-
Apa program utama kemenko perekonomian untuk mengatasi kemiskinan? 'Reforma Agraria yang terdiri dari penataan aset merupakan salah satu Program Strategis Nasional yang masuk kategori Program Pemerataan Ekonomi yang dampaknya langsung pada penguatan ekonomi rakyat, terutama rakyat kecil di pedesaan, petani, pekebun, nelayan, yang tinggal juga di daerah pesisir. Reforma Agraria juga menjadi salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan ekstrem dan mendorong iklim usaha yang lebih baik, khususnya kepada usaha kecil, menengah, dan tentunya usaha-usaha rakyat,' kata Menko Airlangga.
-
Bagaimana cara Pemprov Kaltim tekan angka kemiskinan? 'Angka kemiskinan itu masih memungkinkan untuk ditekan melihat laju pertumbuhan ekonomi Kaltim yang cukup positif sebesar 6,34 persen. Atau di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,05 persen,' jelas Yusliando.
-
Apa strategi Pemkot Medan untuk menangani kemiskinan ekstrem? Adapun strategi yang dilakukan untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, jelas Bobby Nasution, yakni peningkatan pendapatan masyarakat melalui peningkatan keterampilan calon tenaga kerja, pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui penyediaan makanan tambahan kepada anak penderita stunting sekaligus sosialisasi pencegahan stunting serta penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan melalui pengentasan wilayah kumuh, pembangunan infrastruktur yang mempermudah aktivitas perekonomian dan lain sebagainya.
-
Apa sasaran kemenko perekonomian di tahun 2045? Dalam Rapat Kerja Pelaksana BPK RI Tahun 2023, Senin (28/08), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa sasaran yang ingin dicapai Indonesia pada tahun 2045 di antaranya yakni memiliki PDB Nominal sebesar USD9,8 triliun, dengan GNI per kapita USD30.300, porsi penduduk middle income sebesar 80%, kontribusi industri manufaktur pada PDB mencapai 28%, dan penyerapan 25,2% tenaga kerja.
-
Kenapa Kaltim punya target zero persen kemiskinan? Target zero persen tingkat kemiskinan Kaltim, dicanangkan Gubernur bukan tanpa alasan. Putra daerah asal Kutai Timur itu menyebut, Kaltim adalah daerah kaya Sumber Daya Alam (SDA).
-
Kenapa Kaltim ingin turunkan angka kemiskinan? Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus berkomitmen untuk menekan angka kemiskinan di Bumi Etam.
Di antaranya Perpres No 96/2015 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan dan Inpres No 4/2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Moeldoko menjelaskan, sejak 2021 pemerintah sudah menggencarkan program penanganan kemiskinan ekstrem secara bertahap, yakni di 35 kabupaten/kota di 7 provinsi. Tahun ini, dilakukan perluasan wilayah penanggulanan kemiskinan ekstrem, dengan melibatkan 25 provinsi dan 212 kabupaten/kota.
Moeldoko menegaskan, di tingkat daerah, Tim Koordinasi Penaggulanan Kemiskinan (TKPK) memiliki peran yang sangat strategis untuk melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan pelaksanaan, dan pemantauan.
"TKPK ini juga memiliki data akurat wilayah-wilayah mana saja yang memiliki kantong kemiskinan. Jadi bisa langsung dipetakan program atau kegiatan apa saja yang bisa dilakukan untuk penanggulangan kemiskinan," kata Moeldoko.
"Berdasarkan pemetaan tersebut, berbagai program baik dari pusat maupaun daerah dapat diarahkan kepada kelompok masyarakat miskin ekstrem," imbuhnya.
Mantan Panglima TNI ini mengingatkan, Inpres No 4/2022 merupakan perintah presiden kepada 22 menteri, delapan kepala lembaga, Panglima TNI, serta Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Dalam pelaksanaanya, dikoordinasikan oleh Wakil Presiden selaku ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
"Presiden menginstruksikan seluruh program harus tepat sasaran dan harus ada integrasi program antar kementerian/lembaga. Pemda sebagai ujung tombak, harus bisa mengorkestrasi program-program tersebut di lapangan," jelas Moeldoko.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Anggaran perlindungan sosial mencapai Rp493,5 t untuk mempercepat penurunan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, serta pembangunan SDM jangka panjang.
Baca Selengkapnya
Said juga menyoroti capaian pemerintah dalam memberantas stunting.
Baca Selengkapnya
Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana mengatakan, upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, akan terus digenjot hingga akhir tahun 2024.
Baca Selengkapnya
Penerima bantuan panga di Banyuwangi sebanyak 129.050 kepala keluarga (KK).
Baca Selengkapnya
Pemerintah menargetkan kemiskinan di Indonesia dapat mencapai 4,5-5 persen pada 2029 mendatang.
Baca Selengkapnya
Menko PMK Muhadjir Effendy mengklaim angka kemiskinan ekstrem di Indonesia turun drastis dari 4 persen menjadi 0,8 persen dalam satu dekade
Baca Selengkapnya
Pemerintah kini berupaya mengejar capaian target angka kemiskinan yang dipatok turun sekitar 6,5 hingga 7,5 persen dari total sekitar 26 juta jiwa di tahun ini.
Baca Selengkapnya
Dalam tiga tahun, angka kemiskinan di provinsi paling timur Kalimantan ini, cenderung mengalami penurunan.
Baca Selengkapnya
Pemerintah Kabupaten terus berupaya melakukan percepatan pengentaskan kemiskinan di Trenggalek dengan program yang lebih efektif.
Baca Selengkapnya
Namun, Imam menambahkan, tingkat kemiskinan perkotaan pada Maret 2024 masih lebih tinggi 0,53 persen poin jika dibandingkan kondisi September 2019.
Baca Selengkapnya
Penurunan kemiskinan juga terjadi di seluruh wilayah Indonesia, dengan penurunan tertinggi terjadi di Bali dan Nusa Tenggara.
Baca Selengkapnya
BPS Jakarta mencatat angka penduduk miskin di Jakarta pada Maret 2024
Baca Selengkapnya