Moeldoko Pastikan Pemerintahan Jokowi Tak Otoriter
Merdeka.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memastikan pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi tidak otoriter. Menurutnya, penangkapan yang dilakukan terhadap beberapa pihak akhir-akhir ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum.
Dia mengatakan, bila pihak-pihak tersebut tidak segera ditindak oleh aparat kepolisian, maka ditakutkan akan menimbulkan hal-hal yang tak diinginkan.
"Sebagian masyarakat Indonesia mengharapkan kedamaian, yang kondusif, maka menjadi tugas negara menjadikan jaminan atas kondisi itu, sehingga negara harus melakukan hal yang diinginkan masyarakat, yakni menjaga negara tetap stabil," katanya di kediamannya, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (21/5).
-
Kapan Jenderal Soekanto menjabat sebagai Kapolri? Jenderal Raden Said Soekanto menjadi Kapolri dari tahun 1945 hingga 1959.
-
Apa yang dipesan Jokowi ke TNI-Polri? 'TNI Polri harus berani masuk ke hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Pesawat tempur perlu, iya. Tank perlu, iya. Tapi hati-hati juga dengan drone.' kata Jokowi.
-
Kenapa Ganjar melibatkan mantan Panglima TNI? Selain itu, Ketua Harian Partai Perindo TGB Muhammad Zainul Majdi juga mengisi posisi sebagai wakil ketua TPN Ganjar.
-
Siapa yang menjadi Panglima TNI? Saat Indonesia merdeka, Surono dan kawan-kawannya bergabung dengan Barisan Keamanan Raktay (BKR) di Banyumas. Di sinilah Surono selalu mendampingi Soedirman yang kelak menjadi Panglima TNI.
-
Siapa yang diusulkan Jokowi jadi Panglima TNI? Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai calon Panglima TNI.
-
Apa yang dilakukan Panglima TNI terhadap kasus ini? Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono memastikan proses hukum terhadap anggotanya yang melakukan pelanggaran tindak pidana.
Mantan Panglima TNI itu mengungkapkan, pemerintah tak akan pandang bulu menjerat mereka yang bisa menimbulkan kekacauan. Pemerintah baru saja menahan mantan Danjen Kopassus Soenarko.
"Semua yang berurusan dengan pihak keamanan, kepolisian, kejaksaan, jauh-jauh hari sudah saya ingatkan, berhati-hati memberikan komentar, berbicara di media sosial dan seterusnya, jauh hari saya sudah mengingatkan jangan main-main, seperti itu, karena ada resiko hukum," tegasnya.
Namun rupanya imbauan pemerintah tak diindahkan oleh mereka. Moeldoko pun menyesali hal tersebut.
"Rupanya imbauan saya tidak diperhatikan, ya sekarang ini bagi mereka-mereka yang nyata melanggar hukum, melanggar ketentuan ya resikonya seperti itu, kenapa demikian harus dilakukan penindakan yang tegas," tutup Moeldoko.
Reporter: Fachrur RozieSumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Moeldoko meminta masalah netralitas tak sekedar dilihat kacamata subjektivitas.
Baca SelengkapnyaKepala Staf Kepresidenan Moeldoko memperingati Rocky Gerung.
Baca SelengkapnyaKepala Staf Kepresidenan Moeldoko merespons tegas pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla yang mengkritik netralitas Presiden Jokowi di Pilpres 2
Baca SelengkapnyaMenurut Moeldoko, pandangan JK subjektif dan tidak melihat secara utuh.
Baca SelengkapnyaIstana memastikan Mendagri tak akan tinggal diam bila pejabat Batubara terbukti minta kepala desa menangkan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaJK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat.
Baca Selengkapnya"Jangan main-main itu. Sekali lagi saya ulangi jangan main-main, kalau bersinggungan dengan itu saya akan berdiri paling depan itu," kata Moeldoko.
Baca SelengkapnyaMoeldoko bertemu dengan purnawirawan TNI Akabri angkatan 81.
Baca SelengkapnyaKepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfandi diduga terima suap Rp88,3 miliar.
Baca SelengkapnyaJokowi mengingatkan bahwa tiap gerak-gerik pejabat selalu dipantau publik
Baca SelengkapnyaMoeldoko menilai tak ada pelanggaran yang dilakukan Satpol PP Garut yang menyatakan dukungan kepada Gibran.
Baca SelengkapnyaJokowi juga berbicara mengenai sosok pemimpin yang tetap untuk rakyat.
Baca Selengkapnya