Follow
Moeldoko tegaskan pengangkatan Iriawan tak pengaruhi netralitas TNI-Polri
Merdeka.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan bahwa pemilihan Komjen Mochamad Iriawan sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat tidak mempengaruhi netralitas TNI-Polri dalam Pilgub Jabar 2018.
"Saya tegaskan jangan karena pengangkatan Pak Iriawan menjadi penjabat Gubernur, menjadi seolah-olah TNI-Polri, atau pemerintah jadi tidak netral," tegas Moeldoko di gedung Bina Graha, komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/6/2018).
Moeldoko mengatakan penunjukan Iriawan sebagai penjabat Gubernur telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tentunya, kata dia, pemerintah memiliki pertimbangan dan menganalisis sebelum menentukan Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jabar.
-
Kenapa TNI dan Polri di Jateng menjaga netralitas selama pemilu? Mereka diharapkan tidak memberikan komentar apapun terkait calon presiden yang berkompetisi pada pemilu tahun ini.
-
Bagaimana TNI dan Polri di Jateng menjaga netralitas? Para Babinsa juga diminta untuk meningkatkan kerja sama dengan Bhabinkamtibmas Polri dan berbagai elemen masyarakat, sehingga elemen TNI hadir memberikan rasa aman kepada masyarakat.
-
Kenapa TNI harus netral di Pilkada? Harga mati bahwa TNI itu netral, sehingga seluruh prajurit TNI, khususnya dari matra darat itu diminta menjaga netralitas, termasuk saat menggunakan medsos untuk lebih berhati - hati dan bijak,' tegas mantan Danrem 152 Baabullah itu.
-
Apa yang dilakukan TNI dan Polri di Jateng untuk menjaga netralitas? Selain antisipasi gangguan keamanan, para Babinsa juga diminta untuk bersikap netral selama pemilu pilkada hingga pilpres.
-
Dimana TNI dan Polri di Jateng berikan arahan netralitas? Sebanyak 204 Babinsa Kodim 0712 diberikan arahan di Gedung Dadali, Kompleks Pemerintah Kabupaten Tegal.
-
Kenapa Pangkoopsudnas ingatkan netralitas TNI? Hal yang harus menjadi perhatian meliputi keimanan dan ketakwaan, peningkatan kualitas SDM, kepedulian lingkungan dan alutsista, ketahanan keluarga, lambangja, dan netralitas prajurit dalam Pemilu.
"Bahwa pengangkatan pak Iriawan itu pastinya sudah melalui sebuah analisis," ucap Moeldoko.
Mantan Panglima TNI ini pun mempersilakan kepada masyarakat khususnya di Jawa Barat untuk mengevaluasi dan mengkritisi Komjen Iriawan apabila nantinya melakukan pelanggaran.
"Dan semuanya memiliki akses untuk melihat, mengevaluasi, mengkritisi, atas apa-apa yang akan dijalankan oleh Komjen Iriawan pada saat jadi Penjabat Gubernur. Apalagi yang waktunya relatif 9 hari mendekati pemilihan, Pilkada. Sehingga sangat kecil kemungkinannya dia akan berbuat sesuatu yang mungkin menguntungkan siapapun," tandas Moeldoko.
Reporter: Hans Jimenez
Sumber: Liputan6.com
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Moeldoko meminta masalah netralitas tak sekedar dilihat kacamata subjektivitas.
Baca Selengkapnya
Menurut Moeldoko, pandangan JK subjektif dan tidak melihat secara utuh.
Baca Selengkapnya
JK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat.
Baca Selengkapnya
Moeldoko menilai tak ada pelanggaran yang dilakukan Satpol PP Garut yang menyatakan dukungan kepada Gibran.
Baca Selengkapnya
Dia mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak jelas kebenarannya.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi juga menyinggung soal netralitas ini untuk BIN.
Baca Selengkapnya
Relasi Jokowi kepada Megawati tidak berubah meski keduanya kini berbeda jalan politik.
Baca Selengkapnya
Istana memastikan Mendagri tak akan tinggal diam bila pejabat Batubara terbukti minta kepala desa menangkan Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya
Menkopolhukam Mahfud MD berbicara mengenai netralitas dan kebebasan di tahun politik saat ini
Baca Selengkapnya
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko merespons tegas pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla yang mengkritik netralitas Presiden Jokowi di Pilpres 2
Baca Selengkapnya
Megawati Soekarnoputri juga menjawab soal jabatan presiden menjadi tiga periode. Mega tegas mengatakan masih paham dengan UU dan tap MPR
Baca Selengkapnya
Jokowi meminta TNI memberikan pemahamam ke masyarakat bahwa beda pilihan politik dan menang kalah dalam Pemilu adalah hal yang wajar.
Baca Selengkapnya