Follow
Moeldoko: TNI-Polri Dilarang Pakai Amunisi Tajam Amankan Aksi 22 Mei
Merdeka.com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menegaskan aparat TNI- Polri dilarang menggunakan senjata atau amunisi tajam saat mengamankan aksi 22 Mei 2019. Selain itu, aparat juga disarankan menghindari kontak langsung dengan massa.
"Kami rapat di Menko Polhukam menyepakati hindarkan TNI-Polri dari senjata amunisi tajam. Tidak ada lagi sekarang amunisi tajam itu. Dilarang. Berikutnya kita menghindari kontak langsung dengan massa," kata Moeldoko di Kantor Staf Kepresidenan Jakarta Pusat, Senin (20/5/2019).
Moeldoko menjelaskan hal tersebut dilakukan agar tak ada upaya adu domba pada tanggal 22 Mei. Hal ini juga untuk menghindari TNI-Polri tak menjadi korban tuduhan oleh kelompok yang ingin memanfaatkan kumpulan massa.
-
Siapa yang diimbau TNI-Polri untuk menjaga keamanan? Mereka mengimbau agar warga berpartisipasi aktif dalam kegiatan siskamling.
-
Apa yang dipesan Jokowi ke TNI-Polri? 'TNI Polri harus berani masuk ke hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Pesawat tempur perlu, iya. Tank perlu, iya. Tapi hati-hati juga dengan drone.' kata Jokowi.
-
Kenapa Polisi diserang? Polisi diserang karena tersangkameronta dan berteriak sehingga mengundang perhatian orang-orang di sekelilingnya. 'Itu bukan orang tidak dikenal itu, keluarga tersangka (yang menyerang). Ditangkap di rumah, kemudian dibawa, diborgol teriak-teriak dia. Begitu ceritanya,' kata dia.
-
Kenapa warga mengeroyok anggota TNI? Saat itu, warga yang sedang menikmati hiburan khas tersebut tiba-tiba ricuh dan membuat kondisi menjadi tidak kondusif.
-
Kenapa Kapolda Jateng mengimbau masyarakat Sukolilo untuk patuh hukum? 'Hukum itu mengatur tatanan hubungan kita bersama, Indonesia adalah Negara hukum dan hukum adalah panglima tertinggi yang menjaga ketertiban di wilayah kita,' kata Luthfi dalam keteranganya, dikutip Jumat (21/6).'Tidak boleh seseorang dihukum tanpa melalui proses (Peradilan Pidana), Sehingga siapapun di Indonesia, termasuk di Jawa Tengah, termasuk di Pati, dalam bermasyarakat kita tidak boleh menciptakan hukum sendiri,' tambah dia.
-
Mengapa People Power dilakukan? Dengan begitu, rakyat bisa mengawasi kinerja pemerintah selama berkuasa.
"Seperti apa? Ya bisa melakukan menembak pada kerumunan akhirnya seolah-olah tembakan dari aparat keamanan TNI-Polri," ujar dia.
Moeldoko mengatakan ada sekitar 28 ribu aparat keamanan yang disiapkan untuk mengamankan pengumuman hasil Pemilu pada 22 Mei 2019. Kendati begitu, dia tetap meminta masyarakat tak datang ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengikuti aksi 22 Mei.
"Tetapi kita juga mengimbau masyarakat tidak perlu kumpul," tutup Moeldoko.
Reporter: Lizsa Egeham
Sumber: Liputan6.com
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Apel yang berlangsung pukul 08.00-08.30 Wib ini turut dihadiri sejumlah pejabat Polda Metro Jaya, termasuk Irwasda, Karo SDM, dan Kabid Propam.
Baca Selengkapnya
. Panglima memerintahkan 'memiting' masyarakat yang melakukan demonstrasi.
Baca Selengkapnya
Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Agus Subiyanto mengatakan, prajurit TNI dilarang untuk berpolitik.
Baca Selengkapnya
Panglima TNI mengingatkan kepada prajurit ketika berswafoto bersama calon peserta Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Karena kalimat itu, diakui Yudo, berujung kesalahan tafsir di masyarakat
Baca Selengkapnya
Dua peristiwa maut terjadi dalam sepekan ini, yaitu polisi tembak polisi di Solok Selatan dan polisi tembak pelajar di Semarang.
Baca Selengkapnya
Sebanyak 446.219 prajurit TNI dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi Pemilu 2024 di seluruh Indonesia.
Baca Selengkapnya
Panglima TNI Yudo menyampaikan sebanyak 6 hal yang dilarang dilakukan prajurit selama Pemilu.
Baca Selengkapnya
Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, senjata api itu seharusnya digunakan oleh aparat bila dalam kondisi terdesak dan darurat
Baca Selengkapnya
Kapolri mengeluarkan perintah tegas ke Brimob dan Densus 88 untuk sikat KKB serta teroris.
Baca Selengkapnya
Kapolri juga meminta kapolda di seluruh Indonesia untuk melakukan pemantauan lebih ketat lagi pada anggotanya yang memegang senpi.
Baca Selengkapnya
Kapolri mengingatkan, warga yang tak puas hasil pemilu harus tetap memperhatikan keselamatan dan keamanan masyarakat lainnya.
Baca Selengkapnya