Moeldoko Ultimatum Kelompok yang Mau Bikin Rusuh di MK akan Berhadapan dengan Hukum

Merdeka.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan ada kelompok yang memiliki agenda tertentu saat sidang putusan sengketa Pilpres di MK besok. Dia sudah mengantongi identitas mereka.

Moeldoko menyebut kelompok itu tak ingin capres petahana Jokowi dan rivalnya Prabowo Subianto melakukan upaya rekonsiliasi. Kelompok yang tak setuju tersebut memaksakan diri untuk turun ke jalan saat sidang putusan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi, Kamis besok.

"Kita mensinyalir ya, ada bahwa proses menuju rekonsiliasi berjalan dengan baik. Tapi ada kelompok-kelompok yang tidak bisa menerima itu. Tidak bisa menerima itu. Masih memaksakan diri untuk turun ke jalan," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (26/6/2019).

Moeldoko menduga kelompok-kelompok yang tak menginginkan rekonsiliasi tersebut memiliki agenda dan kepentingan lain. Dia mengaku telah memetakan kelompok-kelompok tersebut.

"Mungkin punya agenda lain. Kita sudah tahu itu, siapa-siapa sudah tahu. Kelompok mana saja sudah kami petakan. Mapping semuanya," ujar Moeldoko.

Kendati begitu, mantan Panglima TNI itu enggan menyebut identitas kelompok tersebut. Moeldoko mengingatkan ada konsekuensi hukuman jika kelompok tersebut melanggar aturan dan tidak patuh.

"Siapa pun yang tidak patuh ya pasti akan berhadapan dengan hukum, kan begitu. Apalagi nanti melakukan hal-hal yang bersifat anarkis," ucapnya.

Sebelumnya, Menjelang putusan sidang sengketa Pilpres 2019 di MK, ada 10 elemen masyarakat yang menggelar aksi di sekitar Monas.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menegaskan, massa aksi tidak diizinkan menggelar demonstrasi di sekitar maupun depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Massa hanya diperbolehkan menggelar aksi di sekitar Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat atau sekitar Monas, Gambir, Jakarta Pusat.

Dedi juga menuturkan, situasi di MK saat ini terbilang kondusif. Meskipun begitu, aparat keamanan sudah disiagakan. Polisi pun menegaskan bahwa personel keamanan yang langsung berhadapan dengan massa tidak dilengkapi oleh senjata api dan peluru tajam.

Reporter: Lizsa Egeham

Sumber: Liputan6.com