Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Moratorium UN ditolak, PKB sebut Mendikbud tak mampu yakinkan Jokowi

Moratorium UN ditolak, PKB sebut Mendikbud tak mampu yakinkan Jokowi Menteri Muhadjir Effendy di Kongres XXI Persatuan Tamansiswa. ©2016 Merdeka.com/purnomo edi

Merdeka.com - Rencana Mendikbud Muhadjir Effendi untuk moratorium ujian nasional pada 2017 tak disetujui dalam rapat kabinet paripurna. Mendikbud diminta untuk mengkaji ulang usulan memoratorium ujian nasional.

Anggota Komisi X dari Fraksi PKB, Lathifah Shohib mengatakan, penolakan itu terjadi karena kurangnya koordinasi Menteri Muhadjir terhadap Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dia menilai Mendikbud tidak bisa memberikan alasan yang substantif untuk meyakinkan presiden dan jajaran menteri soal usulan itu.

"Berarti Pak Menteri kan koordinasinya masih kurang ya dengan pemerintahan, dengan Presiden dan Wapres dalam hal ini. Berarti‎ Pak Menteri tidak mampu memberikan alasan yang meyakinkan Presiden," kata Lathifah saat dihubungi, Kamis (8/12).

Orang lain juga bertanya?

Dia mengakui, pelaksanaan moratorium UN tidak bisa dilakukan mendadak dan membutuhkan penjelasan yang detil. Ditambah lagi, persiapan UN 2017 sudah hampir rampung dilakukan. Karena itu, dia minta agar Mendikbud menjelaskan lebih detail konsep moratorium itu sendiri.

"Kan tidak bisa tiba-tiba, jadi menteri harus bisa memberikan alasannya apa kenapa punya gagasan moratorium UN, kita tunggu saja. Mungkin pemerintah itu tidak setuju untuk tahun ini, tapi untuk tahun depan, kan sangat mendadak, persiapan di lapangan kan ‎hampir semuanya 100 persen kan," pungkasnya.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Pastikan Tidak Akan Terbitkan Perppu Pilkada
Jokowi Pastikan Tidak Akan Terbitkan Perppu Pilkada

"Enggak ada, pikiran saja enggak ada, masa (terbitkan Perppu Pilkada)," kata Jokowi kepada wartawan di Hotel Kempinski Jakarta Pusat, Jumat (23/8).

Baca Selengkapnya
DPR Terbuka Wacana UN Kembali Diterapkan: Ada Kesan Tidak Ada Ujian Itu Enggak Semangat
DPR Terbuka Wacana UN Kembali Diterapkan: Ada Kesan Tidak Ada Ujian Itu Enggak Semangat

Komisi X DPR RI terbuka membahas lebih lanjut mengenai rencana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti kembali menerapkan UN.

Baca Selengkapnya
DPR Batal Sahkan RUU Pilkada, Jokowi: Pemerintah Ikut Putusan MK
DPR Batal Sahkan RUU Pilkada, Jokowi: Pemerintah Ikut Putusan MK

Putusan MK sendiri berisi perubahan ambang batas pencalonan dan batas usia calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya
Rakyat Demo Tolak RUU Pilkada sampai Jebol DPR, Di Mana Jokowi?
Rakyat Demo Tolak RUU Pilkada sampai Jebol DPR, Di Mana Jokowi?

Aktivis, mahasiswa, hingga publik figure melakukan aksi unjuk rasa menolak pengesahan Revisi UU Pilkada di Gedung DPR-MPR Jakarta, Kamis (22/8).

Baca Selengkapnya
Ini Bunyi Putusan MK Soal Jadwal Pilkada yang Bikin Mahfud Lantang Hentikan Langkah Jokowi
Ini Bunyi Putusan MK Soal Jadwal Pilkada yang Bikin Mahfud Lantang Hentikan Langkah Jokowi

MK berpendapat Pilkada harus dilakukan sesuai dengan jadwal.

Baca Selengkapnya
Kemendikdasmen Kaji Pemberlakuan UN Kembali
Kemendikdasmen Kaji Pemberlakuan UN Kembali

Abdul Mu'ti menegaskan jika pemberlakuan kembali UN saat ini masih sekadar wacana.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Menteri Nadiem Blak-blakan UKT Batal Naik Tinggi Hingga Restu Presiden Jokowi
VIDEO: Menteri Nadiem Blak-blakan UKT Batal Naik Tinggi Hingga Restu Presiden Jokowi

Pemerintah akan mengumumkan aturan pengganti skema kenaikan UKT dalam waktu dekat.

Baca Selengkapnya
Muncul Usulan Pilkada 2024 Dimajukan, Cak Imin: Sebetulnya PKB Menolak
Muncul Usulan Pilkada 2024 Dimajukan, Cak Imin: Sebetulnya PKB Menolak

Tito menyebut salah satu alasan percepatan pilkada lantaran menghindari kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2025.

Baca Selengkapnya
Jokowi Sebut UKT Mahasiswa Kemungkinan Naik Tahun Depan
Jokowi Sebut UKT Mahasiswa Kemungkinan Naik Tahun Depan

Kebijakan menaikkan uang kuliah tunggal (UKT) di perguruan tinggi negeri dimulai pada tahun ajaran 2025/2026.

Baca Selengkapnya
Muhadjir Nilai Tak Ada Urgensi Ubah Permendikbud Terkait UKT: Pimpinan PTN Harus Jadi Pencari Biaya
Muhadjir Nilai Tak Ada Urgensi Ubah Permendikbud Terkait UKT: Pimpinan PTN Harus Jadi Pencari Biaya

Muhadjir menilai tidak ada urgensi untuk mengubah Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024 menyusul penolakan kenaikan UKT.

Baca Selengkapnya
Istana Buka Suara soal Jokowi Bakal Keluarkan Perppu Pilkada Usai Putusan MK
Istana Buka Suara soal Jokowi Bakal Keluarkan Perppu Pilkada Usai Putusan MK

Pemerintah menghormati putusan MK soal perubahan ambang batas pencalonan Pilkada 2024 dan syarat calon usia kepala daerah.

Baca Selengkapnya
Tok! Nadiem Batalkan Kenaikan UKT Mahasiswa Tahun 2024
Tok! Nadiem Batalkan Kenaikan UKT Mahasiswa Tahun 2024

Nadiem menyampaikan Kemendikbudristek akan mengevaluasi biaya UKT untuk tahun depan.

Baca Selengkapnya