Follow
MoU Kementerian Agraria dan Tata Ruang dengan HKBP sejarah baru RI
Merdeka.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) tanda tangani Memorandum of Understanding (MoU) terkait sertifikasi asset milik gereja HKBP. Kerja sama tersebut sebelumnya pernah juga dilakukan BPN dengan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.
"Penandatanganan MoU Kementerian ATR/BPN dengan HKBP ini adalah sejarah baru bagi Indonesia. Setelah sebelumnya Kementerian ATR/BPN tanda tangani MoU serupa dengan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, kali ini dengan HKBP yang juga gereja terbesar di Asia Tenggara," ujar Martin Manurung, warga HKBP yang juga Ketua DPP NasDem kala menyaksikan penandatanganan MOU tersebut kepada wartawan di Kementerian ATR/ BPN, Senin (7/12).
Dengan MoU itu, ujar Martin, maka baik HKBP maupun pemerintah Indonesia telah melakukan perubahan terkait sertifikasi aset milik lembaga-lembaga keagamaan.
-
Siapa yang mendirikan NU dan Muhammadiyah? NU atau Nahdlatul Ulama, didirikan oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah di Surabaya pada 31 Januari 1926. Sementara itu, Muhammadiyah didirikan oleh KH Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada 18 November 1912.
-
Kapan NU dan Muhammadiyah didirikan? NU atau Nahdlatul Ulama, didirikan oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah di Surabaya pada 31 Januari 1926. Sementara itu, Muhammadiyah didirikan oleh KH Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada 18 November 1912.
-
Siapa pendiri NU dan Muhammadiyah? Nahdlatul Ulama (NU) lahir pada 31 Januari 1926 di Surabaya. NU didirikan oleh KH. Hasyim Asy’ari untuk menampung gagasan keagamaan para ulama tradisional sebagai reaksi atas prestasi ideologi gerakan modernisme Islam yang mengusung gagasan purifikasi puritanisme. Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh KH Ahmad Dahlan pada 18 November 1912.
-
Bagaimana NU dan Muhammadiyah berdampak pada perkembangan Islam di Indonesia? NU dan Muhammadiyah berperan penting dalam sejarah perjalanan negara ini dan berpengaruh besar terhadap perkembangan Islam di Indonesia.
-
Apa perbedaan utama NU dan Muhammadiyah? NU merupakan organisasi yang menganut paham Islam Sunni yang mengikuti tradisi keagamaan yang telah ada sejak masa kolonial. Mereka menghargai dan menghormati tradisi-tradisi keagamaan seperti tahlil, doa arwah, dan ziarah kubur. Di sisi lain, Muhammadiyah memiliki pandangan yang lebih puritan dan lebih menekankan pada ibadah yang benar dan tegas dalam kerangka yang sederhana, dengan menekankan pentingnya pemahaman ajaran agama yang murni.
"Dengan MoU tersebut, lembaga agama seperti NU,Muhammadiyah dan HKBP dapat memiliki kepastian hukum yang lebih jelas terkait asset-asset miliknya, seperti Rumah Ibadah, Sekolah, Rumah Sakit, dan lain-lain," kata Martin.
Bagi pemerintah Indonesia, lanjut Martin, MoU tersebut akan membantu untuk memperbaiki pendataan dan juga meningkatkan layanan kepada masyarakat.
"Saat ini, pemerintah tak hanya menunggu dan menjadi 'tuan', tetapi Kementerian ATR/BPN menjemput bola dan menjadi pelayan bagi masyarakat. Saya berharap penandatanganan MOU dengan HKBP ini dapat ditindaklanjuti dengan baik di lapangan," simpul Martin. (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ruang lingkup kesepahaman ini juga mencakup keagenan koperasi, layanan pendaftaran Haji dan Umrah.
Baca Selengkapnya
Dua organisasi ini dianggap sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Dengan disahkan UUPA, urusan pendaftaran hak atas tanah, landreform, dan hukum adat di Indonesia menjadi isu utama yang harus segera dijalankan.
Baca Selengkapnya
Penandatangan MoU ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo
Baca Selengkapnya
Terkait penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, Menteri ATR/Kepala BPN menyampaikan, harapan besarnya adalah aset kasultanan ini bisa terjaga.
Baca Selengkapnya
Gus Yahya mengatakan pertemuan tersebut untuk membahas soal konsensi izin tambang serta investasi Ibu Kota Nusantara (IKN).
Baca Selengkapnya
Relasi ini diharapkan dapat berdampak pada peningkatan taraf hidup rakyat banyak.
Baca Selengkapnya
turan ormas keagamaan bisa mengelola wilayah khusus izin usaha pertambangan (WIUPK) tertuang di Pasal 83A.
Baca Selengkapnya
Salah satu permasalahan di Kemenhut adalah pencegahan kebakaran hutan demi kepentingan perorangan atau kelompok.
Baca Selengkapnya
Gus Yahya juga mengatakan pemberian mandat kepada dua orang tersebut lantaran keduanya mempunyai sejarah dalam berdirinya PKB
Baca Selengkapnya
KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengatakan, pihaknya harus mencari investor untuk membantu pendanaan reklamasi tambang.
Baca Selengkapnya
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya merespons hubungan lembanganya dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Baca Selengkapnya