MoU Kementerian Agraria dan Tata Ruang dengan HKBP sejarah baru RI
Merdeka.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) tanda tangani Memorandum of Understanding (MoU) terkait sertifikasi asset milik gereja HKBP. Kerja sama tersebut sebelumnya pernah juga dilakukan BPN dengan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.
"Penandatanganan MoU Kementerian ATR/BPN dengan HKBP ini adalah sejarah baru bagi Indonesia. Setelah sebelumnya Kementerian ATR/BPN tanda tangani MoU serupa dengan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, kali ini dengan HKBP yang juga gereja terbesar di Asia Tenggara," ujar Martin Manurung, warga HKBP yang juga Ketua DPP NasDem kala menyaksikan penandatanganan MOU tersebut kepada wartawan di Kementerian ATR/ BPN, Senin (7/12).
Dengan MoU itu, ujar Martin, maka baik HKBP maupun pemerintah Indonesia telah melakukan perubahan terkait sertifikasi aset milik lembaga-lembaga keagamaan.
-
Kapan kerja sama ini dilakukan? “IDSurvey berperan penting dalam memastikan mutu dan kuantitas barang dan jasa dalam perekonomian nasional sehingga berperan sebagai benteng ekonomi nasional. Kami turut berterima kasih atas kesediaan JAMDATUN untuk melakukan kerjasama dengan kami dalam melakukan pendampingan-pendampingan yang diperlukan,“
-
Siapa yang terlibat dalam kerja sama? Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dr Sandi Nugroho, mengatakan sebagai garda terdepan dalam mengelola dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Divisi Humas Polri berupaya menyesuaikan tren kekinian generasi milenial melalui peningkatan digitalisasi informasi, melalui aplikasi Portal Humas Presisi, yang merupakan rumah besar bagi seluruh aplikasi dan platform online yang dimiliki Divhumas Polri.
-
Siapa yang terlibat dalam kerjasama ini? Bersama PT Cyberindo Aditama (CBN) dan Lippo Group melalui PT Tata Mandiri Daerah Lippo Karawaci (TMD Lippo Karawaci) telah menandatangani kesepakatan strategis.
-
Bagaimana Kejaksaan Agung berperan dalam kerja sama ini? “Dalam usaha untuk membesarkan perusahaan dan berperan membangun perekonomian Indonesia perlu adanya bimbingan agar IDSurvey dapat melakukan aktivitas perusahaan sesuai dengan koridor-koridor regulasi yang berlaku. Tentunya IDSurvey berharap agar semua yang dikerjakan tidak menyimpang dari peraturan-peraturan yang berlaku sehingga aktivitas bisnis dapat berjalan lancar,“
-
Siapa yang ngajak kolaborasi sama Kemenkeu? Ditambahkan Founder Jagoan Banyuwangi, Dias Satria, kolaborasi bersama Kemenkeu ini akan dimulai pada Jagoan Banyuwangi edisi ke-empat, yang akan dimulai bulan Juni 2024.
-
Apa saja bidang kerja sama Indonesia-Malaysia? Dalam bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi, Malaysia merupakan partner perdagangan terbesar kedua Indonesia, dengan jumlah investasi ke-5 di tahun 2022 di ASEAN.
"Dengan MoU tersebut, lembaga agama seperti NU,Muhammadiyah dan HKBP dapat memiliki kepastian hukum yang lebih jelas terkait asset-asset miliknya, seperti Rumah Ibadah, Sekolah, Rumah Sakit, dan lain-lain," kata Martin.
Bagi pemerintah Indonesia, lanjut Martin, MoU tersebut akan membantu untuk memperbaiki pendataan dan juga meningkatkan layanan kepada masyarakat.
"Saat ini, pemerintah tak hanya menunggu dan menjadi 'tuan', tetapi Kementerian ATR/BPN menjemput bola dan menjadi pelayan bagi masyarakat. Saya berharap penandatanganan MOU dengan HKBP ini dapat ditindaklanjuti dengan baik di lapangan," simpul Martin. (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ruang lingkup kesepahaman ini juga mencakup keagenan koperasi, layanan pendaftaran Haji dan Umrah.
Baca SelengkapnyaDua organisasi ini dianggap sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia.
Baca SelengkapnyaDengan disahkan UUPA, urusan pendaftaran hak atas tanah, landreform, dan hukum adat di Indonesia menjadi isu utama yang harus segera dijalankan.
Baca SelengkapnyaPenandatangan MoU ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo
Baca SelengkapnyaTerkait penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, Menteri ATR/Kepala BPN menyampaikan, harapan besarnya adalah aset kasultanan ini bisa terjaga.
Baca SelengkapnyaGus Yahya mengatakan pertemuan tersebut untuk membahas soal konsensi izin tambang serta investasi Ibu Kota Nusantara (IKN).
Baca SelengkapnyaRelasi ini diharapkan dapat berdampak pada peningkatan taraf hidup rakyat banyak.
Baca Selengkapnyaturan ormas keagamaan bisa mengelola wilayah khusus izin usaha pertambangan (WIUPK) tertuang di Pasal 83A.
Baca SelengkapnyaSalah satu permasalahan di Kemenhut adalah pencegahan kebakaran hutan demi kepentingan perorangan atau kelompok.
Baca SelengkapnyaGus Yahya juga mengatakan pemberian mandat kepada dua orang tersebut lantaran keduanya mempunyai sejarah dalam berdirinya PKB
Baca SelengkapnyaKetua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya merespons hubungan lembanganya dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Baca SelengkapnyaCak Imin mengatakan dirinya dan Gus Ipul harus berkoordinasi karena sama-sama mengurus bidang sosial dan kesejahteraan rakyat.
Baca Selengkapnya