Follow
MPR akui lobi pemerintah minta anggaran tak dipotong
Merdeka.com - Wakil Ketua MPR Mahyudin mengakui MPR melobi pemerintah agar anggarannya tidak dipotong. Dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang penghematan anggaran Kementerian dan Lembaga, Presiden memotong 87 Kementerian dan Lembaga yang anggarannya dipotong.
Namun, dalam Inpres tidak mencantumkan meminta tiga lembaga di parlemen yakni Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah untuk menghemat anggarannya.
"Ya kalau MPR memang ngelobi," kata Mahyudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/9).
-
Bagaimana Pemprov DKI menutup kerugian MRT? 'Akhirnya ketemu ditutup dari ERP atau electronic road pricing. Ketemu, ya sudah, diputuskan dan saya putuskan. Dan itu keputusan politik, bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik Rp800 miliar itu adalah memang adalah kewajiban. Karena itu pelayanan, bukan perusahaan untung dan rugi,' kata Jokowi.
-
Apa itu keringanan PBB di Jakarta? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan kemudahan dan keringanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024.
-
Bagaimana cara menghemat pengeluaran? Mengurangi biaya belanja bukan berarti mengurangi manfaat dari barang itu sendiri. Sebaliknya, dengan membeli barang dengan harga lebih tinggi, cenderung hemat. Sebab, produk dengan harga cukup tinggi memiliki usia pakai lebih panjang dibandingkan produk dengan harga murah. Akhirnya, Anda tidak perlu membeli produk yang serupa di setiap satu atau dua bulan sekali.
-
Apa solusi Pemprov DKI menutup kerugian LRT? Begitu juga dengan moda Lintas Raya terpadu (LRT) Jakarta yang dikalkulasikan menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jokowi menilai sistem jalan berbayar elektronik atau 'electronic road pricing' (ERP) dapat menjadi sumber penerimaan daerah yang dapat menutup kerugian tersebut.
-
Apa solusi yang diberikan Menpan RB untuk masalah meterai? 'Kami terus berkoordinasi dengan masalah yang terjadi di lapangan dengan Badan Kepegawaian Negara dan PERURI. Salah satu opsi yang pemerintah ambil adalah dengan memperpanjang masa pendaftaran Seleksi CASN hingga 10 September 2024 pukul 23.59 WIB,' kata Anas dalam Jakarta, Kamis.
-
Siapa yang diingatkan Jokowi soal pengelolaan anggaran? Jokowi mengingatkan Pemda agar program-program harus berorientasi kepada hasil, sehingga ada return ekonomi.
Mahyudin mengatakan melobi pemerintah agar anggaran MPR tak dipotong merupakan hal wajar. Sebab, anggaran hanya diperuntukkan untuk membiayai operasional empat pilar kebangsaan.
"MPR itu lebih pada anggaran seperti sosialisasi karena kita tidak ada belanja barang, kecuali hanya buku dan itu enggak bisa dikurang-kurangin," ujar Politikus Golkar ini.
Lewat alasan inilah, kata dia, pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani dapat memaklumi permintaan MPR yang menginginkan agar anggarannya tak dipotong.
"Kita slotnya juga kecil di bawah Rp 1 triliun. Jadi kita sudah ketemu Menkeu, pimpinan MPR dan pimpinan fraksi menyampaikan ibu Sri Mulyani setuju untuk anggaran sosialisasi tidak dipotong," ujarnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
PKB mengungkapkan, ada usulan agar MPR memiliki kewenangan memilih Presiden dan menetapkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Baca Selengkapnya
Presiden Prabowo pun menekankan agar tidak mengganggu kinerja Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk meminta anggaran tambahan
Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memaklumi jika ada aspirasi pemakzulan dari masyarakat yang diterima Mahfud
Baca Selengkapnya
Mahfud menegaskan pemakzulan kepada Presiden Jokowi harus diputuskan DPR.
Baca Selengkapnya
Banyak tantangan yang bakal dihadapi bila keuangan negara tak digodok matang.
Baca Selengkapnya
Mahfud menyebut jika DPR tetap ngotot mengajukan hak angket, butuh improvisasi siapa yang akan diangket.
Baca Selengkapnya
Sri selalu menjadi pendengar yang baik jika kementerian dan lembaga (K/L) meminta anggaran.
Baca Selengkapnya
Hasil sengketa Pilpres punya pengaruh terhadap kemampuan keuangan negara.
Baca Selengkapnya
"Kita jalankan konstitusi itu dengan aturan yang ada. Silahkan saja aspirasi disampaikan," kata Puan
Baca Selengkapnya
Menurut aturan, Mahfud mengatakan, tidak ada keharusan untuk mundur.
Baca Selengkapnya
Mahfud pun terkesima karena partai-partai koalisi itu memilih sosok yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan Indonesia ke depan.
Baca Selengkapnya
Presiden Prabowo mengingatkan agar para pejabat, khususnya menteri dan kepala daerah, tidak melakukan mark up anggaran
Baca Selengkapnya