MPR dukung pembentukan Provinsi Papua Barat Daya
Merdeka.com - Ketua MPR Zulkifli Hasan menerima Deklarator Panitia Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya yang dipimpin oleh Andi Asmuruf. Pertemuan tersebut guna membahas pemekaran wilayah Papua Barat Daya menjadi provinsi sendiri.
Andi mengungkapkan rencana pembentukan provinsi baru itu dilakukan sejak tahun 2007. Selama memperjuangkan keinginan tersebut, Andi mengatakan pendukung pembentukan provinsi baru tak pernah melakukan tindakan anarkis.
Diungkapkannya bahwa, rencana pembentukan Provinsi Papua Barat Daya didukung oleh rakyat dan selama ini pelaksanaan otsus (otonomi khusus) tidak berjalan dengan maksimal. Untuk itu dirinya menginginkan adanya provinsi baru.
-
Apa yang dibawa KPU Papua? Ada 22 orang penumpang yang dibawa dan pesawat tadi telah berangkat pukul 22.11 WIT ke Jakarta dengan transit di Makassar.
-
Dimana KPU Papua Pegunungan rapat pleno? KPU Papua Pegunungan terpaksa menggelar pleno di Sentani karena KPU Tolikara melaksanakan pleno di salah satu hotel yang ada di Kabupaten Jayapura, Papua.
-
Bagaimana Palangka Raya dipersiapkan jadi ibu kota? Pemerintahan Soekarno pun jor-joran membangun sejumlah fasilitas di tengah kondisi negara yang baru saja merdeka. Beberapa bangunan yang didirikan di antaranya pusat kota seluas 10 x 10 kilometer persegi, gedung perkantoran, perumahan pegawai, sekolah, poliklinik, rumah sakit, pasar, hotel, dan pembangkit listrik.
-
Bagaimana solusi penyelesaian konflik Papua? Semua itu dilakukan melalui pendekatan pengakuan hak sipil politik, ekonomi sosial budaya, memperkuat pendidikan untuk kesadaran hak, dan memperkuat kualitas SDM anak muda dengan pendidikan adat dan pendidikan nasional.
-
Bagaimana partai Papua bantu ekonomi? Adapun sejumlah misi yang akan diemban Partai Kasih, diantaranya, memperbaiki kehidupan ekonomi keluarga, karena maju mundurnya suatu bangsa sangat tergantung kepada kehidupan keluarga itu sendiri. Kemudian, memberantas kemiskinan menuju Indonesia yang sejahtera.'Membuka lapangan pekerjaan bagi yang putus sekolah dan yang tidak bersekolah, memberikan pelatihan dan kursus,' jelasnya.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas distribusi logistik Pemilu di Papua? Nantinya, KPU Papua akan menggunakan pihak ketiga sehingga bagi perusahaan yang ingin berkontribusi silakan mengajukan penawaran melalui sistem informasi logistik KPU RI (silog), kata Ketua KPU Papua.
Di Pulau Papua ada rencana pembentukan Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya. Dari tiga rencana provinsi baru itu, secara administrasi Papua Barat Daya paling siap.
"Untuk itu kami meminta dukungan kepada bapak untuk membentuk Provinsi Papua Barat Daya," ujar Andi kepada Zulkifli, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (16/2).
"Bila ada ada kekurangan syarat, akan kami penuhi lagi," tambahnya.
Dijelaskan Andi, selama ini dalam memperjuangkan pembentukan provinsi baru dilakukan lewat cara konstitusi.
Mendapat aspirasi yang demikian, Zulkifli Hasan mendukung keinginan itu. "Bagus kalau Papua Barat dimekarkan. Seharusnya di Papua ada 6 provinsi," ujarnya.
Ia membandingkan luas Pulau Papua beberapa kali luas Pulau Jawa. Di Jawa saja ada beberapa provinsi seperti Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogjakarta, dan Jawa Timur. Pemekaran di provinsi Indonesia bagian timur itu perlu dilakukan guna untuk memperbaiki pelayanan masyarakat.
Zulkifli Hasan mengatakan dirinya akan melakukan pembicaraan masalah tersebut dengan Menteri Dalam Negeri. Zulkifli Hasan juga mengharapkan agar masalah pemekaran ini dibicarakan dengan pihak lain secara bersama, duduk bareng dengan Gubernur Papua Barat. (mdk/rhm)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Puan Maharani mengikuti acara dialog parlementer bersama negara-negara organisasi Melanesian Spearhead Group (MSG).
Baca SelengkapnyaAgustinus menuturkan pemekaran wilayah tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat Papua.
Baca SelengkapnyaMRP meminta kepada Presiden Jokowi kepala daerah pada Pilkada 2024 diisi oleh orang-orang asli Papua.
Baca Selengkapnya300 Daerah Otonomi Baru Diusulkan, Jokowi Tegaskan Tidak Ada Pemekaran
Baca SelengkapnyaMa'ruf Amin menyatakan, pemerintah memahami tantangan yang dihadapi dalam membangun wilayah Papua Pegunungan.
Baca SelengkapnyaDari keempat DOB, menurut Ribka, Papua Tengah merupakan yang paling aktif dalam membuat Pergub dan peraturan lainnya.
Baca SelengkapnyaHal itu disampaikannya pada acara Peringatan ke-23 Hari Otonomi Khusus Papua.
Baca SelengkapnyaMathius menyampaikan setiap materinya dengan tegas di depan Kapolri, para jenderal dan jajaran Polri. Selain itu, ia juga memberikan sebuah pantun jadi sorotan.
Baca SelengkapnyaGibran mengatakan pembangunan Indonesia ke depannya tidak boleh lagi Jawa sentris.
Baca SelengkapnyaMardiono berharap Mukerwil kali ini dapat menjadi sarana untuk mempersiapkan diri menyongsong Pemilu 2029 mendatang.
Baca SelengkapnyaPSI memiliki komitmen untuk Trans-Papua bisa segera rampung.
Baca SelengkapnyaPemerintah telah menyusun RIPPP Tahun 2022-2041 yang mengusung visi besar “Terwujudnya Papua Mandiri, Adil, dan Sejahtera”.
Baca Selengkapnya